PASURUAN | SIGAP88 – Rencana pembiayaan pembangunan melalui pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan anggaran tersebut. Mulai dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menentukan prioritas belanja publik, hingga memastikan kemampuan keuangan daerah dalam menanggung kewajiban pinjaman.
Catatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Sebanyak 37 dari total 50 anggota dewan hadir. Dengan jumlah tersebut, pimpinan rapat menyatakan persyaratan kuorum telah terpenuhi sehingga paripurna dapat dilaksanakan.
Dalam rancangan APBD 2027, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp3,52 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp1,76 triliun dan pendapatan transfer Rp1,76 triliun.
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,07 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp550 miliar antara proyeksi pendapatan dan belanja yang perlu diperhitungkan dalam struktur pembiayaan daerah.
PKB Ingatkan Jangan Bebani Masyarakat
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan agar strategi peningkatan PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha.
Fraksi ini meminta pemerintah daerah lebih serius menggali potensi pendapatan baru sekaligus memastikan kebijakan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, UMKM, pertanian, serta bantuan sosial dinilai harus memperoleh perhatian dalam penentuan prioritas belanja.
PKB juga memberikan perhatian terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar. Kebijakan tersebut, menurut pandangan fraksi, harus didasarkan pada perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan tekanan fiskal dan menjadi beban keuangan daerah pada masa mendatang.
Golkar Minta Kajian Pinjaman Lebih Terukur
Catatan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar. Fraksi ini mengapresiasi arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi meminta sejumlah aspek diperhatikan sebelum rancangan anggaran ditetapkan.
Golkar mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa harus menaikkan tarif pajak secara signifikan.
Terkait rencana pinjaman daerah, Golkar meminta adanya studi kelayakan serta mitigasi risiko yang komprehensif. Hal tersebut dinilai penting, terutama apabila pembiayaan diarahkan untuk mendukung proyek strategis seperti RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Ho, dan Pemandian Alam Banyu Biru.
Selain persoalan pembiayaan, Fraksi Golkar turut menyoroti alokasi belanja modal pendidikan yang disebut hanya mencapai Rp5,1 miliar.
Anggaran tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, mengingat kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta kesejahteraan guru honorer masih menjadi bagian penting dari pelayanan pendidikan.
Fraksi Lain Turut Berikan Catatan
Pandangan umum juga disampaikan Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan. Berbagai masukan dari masing-masing fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan serta penyempurnaan Raperda APBD 2027.
Tahapan ini menjadi ruang bagi legislatif untuk menguji arah kebijakan anggaran pemerintah daerah, terutama menyangkut keseimbangan pendapatan dan belanja, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberlanjutan kemampuan fiskal Kabupaten Pasuruan.
Pembahasan RAPBD 2027 pun tidak semata-mata berkaitan dengan besaran angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, kebijakan yang ditetapkan nantinya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan daerah.
