SURABAYA | SIGAP88 — Perubahan APBD (P-APBD) Kota Surabaya 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar warga, terutama di sektor pendidikan dan penanganan banjir.
Arah tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya dalam pembahasan hingga pengesahan P-APBD 2026 pada Kamis (10/9/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, perubahan alokasi tidak serta-merta berarti mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor yang sebelumnya telah dianggarkan.
Salah satu contohnya terlihat pada program beasiswa.
Pemkot Surabaya sebelumnya menyiapkan anggaran untuk 24 ribu penerima beasiswa. Namun, jumlah warga yang mendaftar ternyata hanya sekitar 13 ribu orang.
Kondisi tersebut membuat sebagian anggaran tidak terserap sesuai peruntukan awal.
Eri memastikan dana tersebut tetap digunakan untuk sektor pendidikan dan tidak dipindahkan ke bidang lain.
“Ketika kita punya beasiswa, maka beasiswa itu kita anggarkan 24.000 anak, ternyata yang terdaftar hanya ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan bidang yang sama, tapi tidak dalam hal untuk beasiswa,” kata Eri.
Menurutnya, penyesuaian tersebut sekaligus menjadi upaya agar anggaran pemerintah benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Pemerintah, kata Eri, perlu membangun pola gotong royong dengan membedakan kebutuhan warga yang memang membutuhkan intervensi anggaran dan masyarakat yang masih mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
“DPRD dan Pemerintah Kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Sing mampu yo ayo gotong royong kaya Pancasila, sing mampu yo ojo njaluk Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.
Pendidikan Tidak Hanya untuk Sekolah Negeri
DPRD Surabaya menilai prinsip utama dalam P-APBD 2026 adalah memastikan setiap rupiah uang daerah kembali kepada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri mengatakan, kebutuhan dasar menjadi salah satu pijakan utama dalam menentukan arah anggaran perubahan.
“Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bersama Pemerintah Kota dan DPRD, dalam kaitan kebutuhan dasar itu yang paling penting. Bahwa tingkat konsistensi dalam kaitan uang APBD sekecil apa pun, itu harus tetap bisa diarahkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat kecil,” katanya.
Ia menyebut pendidikan sebagai salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam P-APBD. Penanganan persoalan kota, khususnya banjir, menjadi fokus lainnya.
“Kaitan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kaitan penyelesaian problem kota, utamanya banjir. Jadi dalam penekanan P-APBD ini hanya dua hal itu saja yang kita lakukan,” ujarnya.
Dalam konteks pendidikan, DPRD menekankan agar penyesuaian anggaran tidak membuat dana keluar dari sektor tersebut.
Jika terdapat anggaran pendidikan yang tidak terserap untuk program tertentu, alokasinya tetap diarahkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
Bahkan, cakupan penerima manfaat diharapkan tidak hanya menyentuh siswa sekolah negeri.
Sekolah swasta dan sekolah berbasis keagamaan juga dinilai dapat menjadi bagian dari skema dukungan pemerintah, terutama bagi warga Surabaya yang secara sosial-ekonomi memang membutuhkan bantuan.
“Sehingga ketika dalam kaitan desil dan lain sebagainya, ketika itu anggaran ada di kaitan pendidikan, tetap dialihkan ke dalam pendidikan. Mungkin pendidikan selama ini hanya karena untuk sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah agamis boleh lah itu,” kata dia
Menurutnya, ukuran utama kebijakan tersebut bukan semata-mata jenis sekolah, melainkan kondisi warga yang menjadi penerima manfaat.
“Karena itu yang terpenting adalah warga Kota Surabaya yang memiliki hak untuk bisa dibantu karena status sosialnya yang tidak mampu,” pungkasnya.
Dengan demikian, P-APBD Surabaya 2026 tidak hanya menjadi ruang penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Pemerintah dan DPRD menempatkannya sebagai instrumen untuk memastikan belanja daerah tetap bergerak pada kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan warga: pendidikan dan penyelesaian persoalan kota, terutama banjir.
