SUMENEP | SIGAP88 — Tekanan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Inflasi tahunan pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,99 persen, sementara inflasi bulanan berada di angka 0,44 persen.
Kenaikan harga tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama rumah tangga yang harus mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Slamet Supriyadi, mengatakan sejumlah komoditas pangan dan barang konsumsi menjadi penyumbang inflasi, baik secara bulanan maupun tahunan.
“Inflasi di bulan Agustus secara tahunan 3,99 persen, sedangkan untuk bulanan 0,44 persen,” kata Slamet, Senin (2/11/2026).
Secara bulanan, komoditas yang memicu inflasi meliputi daging ayam ras, emas perhiasan, udang basah, cabai rawit, ikan tongkol, sawi hijau, daging sapi, dan ikan teri.
Sementara itu, tekanan inflasi tahunan berasal dari sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran, di antaranya emas perhiasan, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, minyak goreng, ikan tongkol, beras, daging sapi, tongkol diawetkan, bensin, cabai rawit, jasa servis, ikan kembung, upah tukang bukan mandor, sigaret kretek tangan, ketimun, dan ayam hidup.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga tidak hanya bersumber dari kebutuhan pangan, tetapi juga merambah barang konsumsi dan jasa yang turut memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Permintaan MBG Meningkat, Harga Sejumlah Pangan Bergerak Naik
Di tengah tekanan inflasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan ketersediaan bahan pokok masih dalam kondisi aman. Namun, peningkatan permintaan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut ikut mendorong kenaikan kebutuhan sejumlah komoditas, terutama sayuran dan telur ayam.
“Stok bahan pokok tidak langka, namun seiring permintaan dari MBG meningkat maka terjadi peningkatan kebutuhan seperti sayur telur ayam,” ujar Slamet.
Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi saat ini bukan kelangkaan pasokan, melainkan kenaikan harga yang dipengaruhi meningkatnya permintaan.
“Stok kami tetap aman tapi harga naik karena permintaan MBG yang meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga sebagai dua persoalan yang perlu ditangani secara bersamaan. Ketersediaan barang di pasar belum dengan sendirinya menjamin masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
GPM Diperluas, Bulog Dilibatkan
Untuk menahan tekanan harga, pemerintah daerah menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga tingkat kecamatan. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mempersiapkan bazar murah di sejumlah kecamatan.
“Kami melakukan koordinasi dengan Bulog, persiapan bazar murah ke setiap kecamatan,” kata Slamet.
Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Upaya pengendalian juga dilakukan melalui GPM yang melibatkan Dinas Pertanian serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
Slamet mengatakan, kolaborasi lintas instansi diperlukan untuk menekan dampak inflasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat.
“Guna menekan dampak inflasi, kami berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Bulog melalui sistem subsidi silang, apalagi menjelang Nataru,” pungkasnya.
Di tengah berbagai langkah tersebut, pengendalian inflasi tetap membutuhkan pemantauan harga dan pasokan secara berkelanjutan. Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan semata-mata tersedianya barang di pasar, melainkan juga kemampuan membeli kebutuhan pokok tanpa semakin terbebani kenaikan pengeluaran.
