
SURABAYA | SIGAP88 – Upaya menekan tingginya biaya logistik nasional kini memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah mulai mempercepat transformasi Pelabuhan Tanjung Perak menjadi salah satu simpul logistik internasional melalui integrasi layanan kereta api, terminal petikemas, dan penguatan layanan transhipment sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Langkah tersebut menjadi fokus kunjungan lapangan dan rapat koordinasi yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Kamis (2/7/2026).
Pertemuan itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pelindo Regional 3, Pelindo Terminal Peti Kemas, KAI Logistik, perusahaan pelayaran internasional CMA CGM, hingga sejumlah asosiasi logistik nasional. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem logistik yang semakin terintegrasi, efisien, dan berdaya saing.
Sebelum rapat berlangsung, rombongan meninjau langsung konektivitas jalur kereta api menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk infrastruktur pendukung yang memungkinkan perpindahan barang berlangsung lebih cepat dari kawasan industri menuju terminal peti kemas. Integrasi antarmoda ini dipandang sebagai fondasi penting untuk mempercepat arus distribusi barang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan raya.
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menegaskan pemerintah terus mendorong lahirnya sistem logistik nasional yang terhubung dari hulu hingga hilir.
“Pemerintah terus mendorong terwujudnya ekosistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Integrasi layanan kereta api dengan pelabuhan dan jaringan pelayaran internasional menjadi solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat arus barang, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi adalah pengembangan layanan logistik multimoda internasional pada koridor Jakarta–Semarang–Surabaya. Koridor tersebut menghubungkan Stasiun Jakarta Gudang, Semarang Tawang, dan Surabaya Benteng dengan terminal peti kemas utama di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, serta Tanjung Perak.
Skema ini diharapkan mampu mempercepat distribusi barang ekspor maupun impor melalui kombinasi moda kereta api dan kapal laut yang saling terintegrasi. Dengan pola distribusi tersebut, proses pengiriman menjadi lebih efisien, biaya logistik dapat ditekan, dan keandalan rantai pasok nasional semakin meningkat.
Dalam jaringan tersebut, PT Terminal Petikemas Surabaya memegang peran strategis sebagai titik konsolidasi peti kemas yang menghubungkan kawasan industri, pusat distribusi, dan jaringan pelayaran internasional. Posisi ini menjadikan Tanjung Perak tidak hanya sebagai pintu keluar masuk barang, tetapi juga sebagai salah satu simpul penting dalam sistem logistik Indonesia bagian timur.
Urgensi pengembangan layanan tersebut semakin besar mengingat biaya logistik nasional masih berada pada kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menjadi tantangan yang terus diupayakan pemerintah untuk ditekan melalui peningkatan konektivitas antarmoda, efisiensi operasional pelabuhan, digitalisasi layanan, serta penguatan jaringan distribusi nasional.
Selain layanan multimoda, pemerintah juga mendorong pengembangan transhipment di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo, khususnya Pelabuhan Tanjung Perak. Penguatan layanan ini dinilai mampu mengonsolidasikan arus peti kemas domestik maupun internasional di dalam negeri sehingga meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pelabuhan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan pelayaran dunia.
“Dengan meningkatnya kemampuan transhipment di pelabuhan nasional, semakin banyak arus petikemas internasional yang dapat dikonsolidasikan di dalam negeri. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan usaha dan investasi di sektor logistik,” jelas Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti.
Meski demikian, forum koordinasi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih memerlukan penyelesaian bersama. Di antaranya peningkatan daya saing tarif angkutan kereta api logistik, harmonisasi kebijakan fiskal untuk mendukung layanan multimoda, optimalisasi jalur rel menuju terminal peti kemas, hingga penguatan infrastruktur pada koridor logistik strategis nasional.

Direktur Utama TPS, Wahyu Widodo, menegaskan kesiapan perusahaan dalam mendukung agenda besar pemerintah tersebut melalui penguatan konektivitas antarmoda, modernisasi peralatan bongkar muat, elektrifikasi operasional, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“TPS akan terus memperkuat peran Pelabuhan Tanjung Perak sebagai gerbang perdagangan internasional dan hub logistik Indonesia bagian timur melalui peningkatan kualitas layanan, optimalisasi konektivitas multimoda, serta pengembangan layanan transhipment yang kompetitif dan berkelanjutan.”
Keberadaan jalur rel kereta api logistik yang telah terhubung langsung hingga ke area operasional TPS menjadi salah satu modal penting dalam mewujudkan sistem logistik yang lebih efisien. Apabila integrasi antarmoda dan pengembangan layanan transhipment berjalan sesuai target, Pelabuhan Tanjung Perak diproyeksikan semakin memperkuat perannya sebagai gerbang perdagangan internasional sekaligus pusat distribusi logistik bagi kawasan Indonesia timur.

















