Oleh: Abdul Hanan
Setiap 17 Agustus, kita mengibarkan Merah Putih.
Di halaman kantor, sekolah, alun-alun, gang-gang kampung hingga pelosok desa, bendera itu berdiri tegak. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Pidato tentang perjuangan, persatuan, pembangunan dan kemerdekaan kembali terdengar dari berbagai penjuru negeri.
Tetapi di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, ada satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kita hindari:
Sudahkah kita benar-benar merdeka untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi?
Sebab kemerdekaan tidak berhenti ketika penjajah pergi.
Kemerdekaan juga bukan sekadar bebas mengibarkan bendera, bebas menyanyikan lagu kebangsaan, atau bebas menggelar upacara setiap 17 Agustus.
Kemerdekaan diuji justru ketika seseorang berani mengatakan kebenaran kepada mereka yang memiliki kekuasaan.
Di situlah persoalannya.
Kita hidup di negara yang menjunjung demokrasi. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Tetapi dalam praktiknya, keberanian menyampaikan fakta tidak selalu berjalan semudah membacakan teks pidato kemerdekaan.
Ada fakta yang sengaja tidak dibicarakan.
Ada persoalan yang lebih nyaman ditutup daripada dibuka.
Ada kebijakan yang terlihat bagus dalam dokumen, tetapi berbeda ketika menyentuh kehidupan rakyat.
Ada janji yang terdengar begitu meyakinkan di depan kamera, tetapi menghilang setelah sorotan media padam.
Dan ada pula suara rakyat yang baru dianggap penting ketika sudah menjadi viral.
Di tengah keadaan seperti itulah pers seharusnya berdiri.
Bukan sebagai pengeras suara kekuasaan.
Bukan pula sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang.
Pers harus berdiri di tengah kepentingan publik.
Tugas jurnalis bukan membuat semua orang senang. Tugas jurnalis adalah membuat publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Kalimat itu sederhana, tetapi menjalankannya tidak selalu sederhana.
Sebab fakta kadang memiliki konsekuensi.
Ketika seorang wartawan bertanya terlalu dalam, ia bisa dianggap mengganggu.
Ketika sebuah media menulis persoalan yang tidak nyaman bagi pejabat, media itu bisa dicap menyerang.
Ketika laporan membongkar dugaan penyimpangan, kepentingan tertentu bisa merasa terusik.
Ketika wartawan menolak mengikuti arus, ia bisa berjalan sendirian.
Tetapi sejak kapan kebenaran harus menunggu banyak orang menyukainya?
Sejak kapan fakta harus disesuaikan dengan kepentingan?
Dan sejak kapan pers harus takut kepada kekuasaan?
Justru ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, kemerdekaan pers sedang diuji.
Jurnalisme bukan pekerjaan untuk mencari tepuk tangan.
Jurnalisme adalah pekerjaan untuk mencari fakta.
Kadang fakta itu indah. Kadang fakta itu pahit. Kadang fakta membuat seorang pejabat tersenyum. Tetapi kadang pula fakta membuat ruang kekuasaan menjadi tidak nyaman.
Dan ketika fakta membuat kekuasaan tidak nyaman, di situlah pers harus semakin berhati-hati, bukan semakin takut.
Tentu keberanian bukan berarti wartawan bebas menulis apa saja.
Kebebasan pers bukan kebebasan untuk memfitnah.
Kritik bukan penghukuman.
Investigasi bukan penghakiman.
Wartawan tidak boleh mengganti fakta dengan asumsi, mengganti bukti dengan rumor, atau mengganti kepentingan publik dengan kepentingan pribadi.
Justru karena itulah keberanian jurnalistik harus berjalan bersama verifikasi, independensi, etika dan tanggung jawab.
Berani bukan berarti sembrono.
Berani adalah tetap menulis ketika fakta sudah terverifikasi, meskipun ada pihak yang tidak menyukainya.
Berani adalah tetap bertanya ketika pertanyaan itu penting bagi publik.
Berani adalah memberi ruang kepada pihak yang dikritik untuk menjelaskan.
Berani adalah tidak menghapus fakta hanya karena ada tekanan.
Dan yang paling penting, berani adalah tidak menjual kebenaran demi kepentingan.
Sebab ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers tidak selalu datang dalam bentuk larangan.
Kadang ia datang dengan cara yang jauh lebih halus.
Dengan kedekatan.
Dengan fasilitas.
Dengan kepentingan.
Dengan transaksi.
Dengan rasa sungkan.
Dengan hubungan baik yang membuat seorang wartawan akhirnya kehilangan jarak terhadap kekuasaan.
Ketika media mulai takut kehilangan akses, kehilangan iklan, kehilangan relasi, atau kehilangan kenyamanan, maka pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi apakah media itu masih bebas.
Pertanyaannya:
Bebas untuk siapa?
Pers yang merdeka bukan pers yang selalu berseberangan dengan pemerintah.
Pers yang merdeka adalah pers yang tidak kehilangan keberanian untuk mengatakan benar ketika memang benar, dan mengatakan salah ketika memang salah.
Jika pemerintah bekerja baik, beritakan.
Jika kebijakan membantu rakyat, sampaikan.
Jika program berhasil, apresiasi.
Tetapi jika ada persoalan, jangan ditutup.
Jika ada dugaan penyimpangan, jangan pura-pura tidak melihat.
Jika ada suara rakyat yang tidak terdengar, jangan biarkan suara itu hilang begitu saja.
Karena fungsi pers bukan menjadi musuh pemerintah.
Fungsi pers adalah mengingatkan kekuasaan agar tidak lupa bahwa kekuasaan berasal dari rakyat.
Itulah mengapa seorang jurnalis harus menjaga jarak dari kekuasaan tanpa harus membenci kekuasaan.
Wartawan boleh dekat untuk mendapatkan informasi, tetapi tidak boleh terlalu dekat hingga kehilangan independensi.
Boleh berkomunikasi dengan pejabat, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengkritiknya.
Boleh bekerja sama dalam urusan jurnalistik, tetapi tidak boleh menjadikan hubungan itu sebagai alasan untuk menutup fakta.
Di usia Republik Indonesia yang ke-81 ini, pertanyaan tentang kemerdekaan seharusnya tidak hanya ditujukan kepada negara.
Pertanyaan itu juga harus diarahkan kepada diri kita sendiri.
Apakah kita masih berani?
Berani bertanya?
Berani memeriksa?
Berani mengonfirmasi?
Berani menulis?
Berani mempertanggungjawabkan setiap kata?
Dan yang paling sulit:
Berani tetap independen ketika ada kepentingan yang mencoba membeli keberanian itu?
Kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan.
Kemerdekaan harus hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Ia hidup ketika rakyat berani menyampaikan keluhan.
Ia hidup ketika pejabat bersedia dikritik.
Ia hidup ketika hukum berlaku tanpa pandang bulu.
Ia hidup ketika informasi tidak dimonopoli.
Dan ia hidup ketika pers masih memiliki keberanian untuk membuka apa yang ingin ditutup-tutupi.
Karena itu, pada HUT ke-81 Republik Indonesia ini, saya tidak ingin sekadar mengucapkan selamat ulang tahun kepada negeri ini.
Saya ingin mengingatkan diri sendiri:
Jangan pernah mengaku mencintai kemerdekaan jika kita takut pada kebenaran.
Jangan bicara tentang perjuangan para pahlawan jika kita sendiri memilih diam ketika ketidakadilan terjadi di depan mata.
Jangan bicara tentang demokrasi jika pertanyaan kritis dianggap sebagai ancaman.
Dan jangan bicara tentang pers merdeka jika berita masih bisa dibungkam oleh kepentingan.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak berita yang sekadar membuat kekuasaan nyaman.
Indonesia membutuhkan jurnalisme yang membuat publik tahu.
Jurnalisme yang memeriksa.
Jurnalisme yang mempertanyakan.
Jurnalisme yang mengawasi.
Jurnalisme yang tidak mudah dibeli.
Dan jurnalisme yang berani mengatakan:
Ini fakta yang kami temukan.
Bukan karena kami membenci siapa pun.
Bukan karena kami ingin menjatuhkan siapa pun.
Tetapi karena publik berhak tahu.
Pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang mampu mengibarkan bendera paling tinggi.
Kemerdekaan adalah tentang apakah kita masih memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang benar ketika mengatakan kebenaran menjadi tidak nyaman.
Sebab bendera bisa berkibar karena tiupan angin.
Tetapi kebenaran hanya bisa berdiri karena keberanian.
Dan selama masih ada jurnalis yang berani mencari fakta, memeriksa fakta, menulis fakta, serta mempertanggungjawabkan fakta kepada publik, maka api kemerdekaan itu belum padam.
Selamat HUT ke-81 Republik Indonesia.
Mari kita jaga kemerdekaan bukan hanya dengan upacara.
Tetapi dengan keberanian untuk tidak berbohong kepada rakyat.
Karena pada akhirnya, kemerdekaan yang paling mahal bukanlah kebebasan untuk berbicara, melainkan keberanian untuk mengatakan kebenaran ketika semua orang ingin kita diam.
