Ketika angka dalam database dianggap sebagai ukuran kekayaan, padahal kehidupan manusia jauh lebih rumit daripada sekadar desil
Ada satu kata yang belakangan ini mendadak lebih populer daripada harga beras, cicilan, dan saldo rekening: desil.
Di media sosial, desil dibicarakan seperti sedang membicarakan harta kekayaan seseorang.
“Masuk desil 10 berarti kaya.”
“Desil 6 berarti sudah sejahtera.”
“Desil rendah berarti miskin.”
Selesai.
Begitu kira-kira cara sebagian orang membaca angka tersebut.
Masalahnya, kehidupan manusia ternyata tidak sesederhana angka di layar komputer.
Seseorang bisa saja memiliki rumah, tetapi rumah itu bukan hasil membeli dengan uang miliaran rupiah. Bisa jadi rumah warisan orang tua.
Seseorang bisa memiliki kendaraan, tetapi kendaraannya masih cicilan.
Seseorang bisa tinggal di rumah yang secara fisik terlihat bagus, tetapi penghasilannya pas-pasan.
Ada pula keluarga yang dalam satu rumah dihuni beberapa kepala keluarga. Ketika petugas melakukan pendataan, kondisi rumah, fasilitas, kepemilikan aset, hingga berbagai indikator sosial-ekonomi menjadi bagian dari gambaran yang dikumpulkan.
Tidak ada yang salah dengan pendataan.
Negara memang membutuhkan data.
Program pemerintah membutuhkan sasaran. Kebijakan publik membutuhkan dasar. Pemerintah tidak mungkin bekerja hanya berdasarkan perasaan atau perkiraan.
Tetapi persoalannya muncul ketika hasil pendataan dibaca secara serampangan.
Data sosial-ekonomi bukan kamera CCTV kehidupan seseorang yang merekam seluruh kenyataan hidupnya setiap detik.
Data merupakan hasil dari proses pendataan berdasarkan sejumlah indikator.
Dan ketika hasil tersebut diterjemahkan menjadi kalimat sederhana—“Oh, berarti dia kaya”—di situlah keruwetan dimulai.
Sebab desil bukan surat keterangan bahwa seseorang kaya.
Ia bukan pula sertifikat yang menyatakan seseorang miskin.
Desil merupakan bagian dari proses pemeringkatan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran berbagai program.
Tetapi di tangan masyarakat yang gemar menyederhanakan sesuatu, angka bisa berubah menjadi stigma.
Yang seharusnya menjadi alat bantu kebijakan, malah berubah menjadi alat menghakimi tetangga.
Kalau mau jujur, keruwetan desil bukan semata-mata terletak pada angkanya.
Keruwetan justru muncul ketika realitas kehidupan manusia dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak data.
Mari kita bayangkan sebuah rumah.
Rumah itu berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dibangun orang tua. Kini anak-anaknya tinggal di sana. Secara administratif, rumah tersebut bisa saja menjadi tempat tinggal beberapa kepala keluarga.
Rumah ada.
Kendaraan mungkin ada.
Kamar mandi ada.
Fasilitas rumah tangga juga ada.
Lalu semua itu menjadi bagian dari indikator pendataan.
Sekali lagi, tidak ada yang aneh.
Justru indikator diperlukan agar kondisi masyarakat dapat dipetakan.
Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana masyarakat kemudian menerjemahkan hasil pemetaan tersebut.
Rumah ada, lalu dianggap punya kemampuan ekonomi tinggi.
Kendaraan ada, lalu dianggap mapan.
Fasilitas rumah tersedia, lalu dianggap hidup berkecukupan.
Padahal barang yang terlihat mata belum tentu menggambarkan uang yang tersedia di rekening.
Rumah bisa diwariskan.
Motor bisa hasil kredit.
Tanah bisa milik orang tua.
Perabot bisa dibeli bertahun-tahun lalu ketika kondisi ekonomi masih berbeda.
Bahkan sebuah rumah bisa terlihat nyaman dari luar, sementara penghuninya setiap bulan masih harus menghitung uang untuk listrik, beras, sekolah anak, cicilan, dan kebutuhan lainnya.
Aset tidak selalu sama dengan pendapatan.
Dan pendapatan pun belum tentu selalu menggambarkan keseluruhan kemampuan ekonomi sebuah keluarga.
Manusia punya cerita.
Data tidak.
Data mengenal variabel.
Manusia mengenal keadaan.
Data membutuhkan kategori.
Kehidupan manusia sering kali tidak muat dimasukkan ke dalam kategori yang sederhana.
Lalu ada hal yang bagi saya cukup menggelitik.
Dalam pendataan, fasilitas rumah seperti kamar mandi pun dapat menjadi bagian dari indikator.
Ya, kamar mandi.
Bayangkan kalau suatu hari perkenalan antartetangga berubah.
Bukan lagi:
“Namanya siapa, Pak?”
Tetapi:
“Pak, desil berapa?”
Lalu pertanyaan berikutnya:
“Kamar mandinya ada berapa?”
😂
Tentu saja ini satire.
Kamar mandi bukan persoalannya.
Indikator fasilitas tempat tinggal memang dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial-ekonomi.
Persoalannya adalah jangan membalik logika indikator menjadi vonis kekayaan.
Punya kamar mandi bukan berarti punya uang berlimpah.
Punya rumah bukan berarti rekening penuh.
Punya motor bukan berarti hidup tanpa utang.
Dan masuk desil tertentu bukan berarti seseorang otomatis bisa dipanggil “orang kaya”.
Kalau logika seperti itu dipakai, kita sedang mencoba membaca kehidupan manusia dengan penggaris yang terlalu pendek.
Ada persoalan lain yang jauh lebih penting.
Seberapa akurat data yang menjadi dasar seseorang ditempatkan dalam desil tertentu?
Ini yang menurut saya harus dibicarakan.
Kita sering ribut pada hasil akhirnya.
Desil sekian.
Desil sekian.
Dapat bantuan atau tidak.
Masuk kategori ini atau kategori itu.
Tetapi kita jarang bertanya bagaimana data tersebut dikumpulkan.
Kapan terakhir diperbarui?
Apa yang terjadi kalau kondisi keluarga berubah?
Bagaimana kalau keadaan ekonomi seseorang hari ini sudah jauh berbeda dibanding ketika data dikumpulkan?
Karena kehidupan manusia bergerak.
Hari ini seseorang masih bekerja.
Besok bisa kehilangan pekerjaan.
Hari ini penghasilan cukup.
Besok usaha bisa gulung tikar.
Hari ini satu keluarga tinggal bersama.
Beberapa bulan kemudian anak menikah dan membentuk keluarga sendiri.
Aset bisa bertambah.
Aset bisa hilang.
Pendapatan bisa naik.
Pendapatan juga bisa jatuh.
Sementara itu, administrasi dan pemutakhiran data memiliki mekanismenya sendiri.
Maka ketika data dan kenyataan bertemu pada titik yang berbeda, pertanyaan berikutnya menjadi penting:
Ke mana warga harus bertanya?
Bagaimana cara mengoreksi data?
Apa dokumen yang dibutuhkan?
Berapa lama prosesnya?
Apakah perubahan kondisi ekonomi otomatis tercermin dalam klasifikasi terbaru?
Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar sibuk menebak:
“Desil 6 itu kaya atau miskin?”
Sebab kalau masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, ruang kosong itu akan segera diisi oleh asumsi.
Dan asumsi di era media sosial berkembang biak lebih cepat daripada fakta.
Satu orang mengunggah:
“Saya masuk desil tinggi.”
Orang lain langsung berkomentar:
“Berarti kaya.”
Selesai.
Tidak ada yang bertanya indikatornya apa.
Tidak ada yang bertanya bagaimana datanya diperoleh.
Tidak ada yang bertanya apakah kondisi rumah tangga tersebut masih sama dengan saat pendataan.
Yang muncul justru vonis.
Padahal angka dalam sistem tidak mengenal malu, gengsi, maupun kondisi emosional seseorang.
Tetapi manusia yang menerima label dari angka itu bisa merasa tersinggung.
Bayangkan seseorang bekerja keras bertahun-tahun, hidup pas-pasan, penghasilannya tidak menentu, tetapi karena sejumlah indikator membuat posisi rumah tangganya berada pada desil tertentu, kemudian tetangga berkata:
“Ah, kamu kan masuk desil tinggi. Berarti kamu orang mampu.”
Lucu?
Sedikit.
Menyakitkan?
Bisa jadi.
Berbahaya?
Kalau terus dibiarkan, iya.
Karena angka yang seharusnya menjadi instrumen kebijakan bisa berubah menjadi label sosial.
Maka kalau masyarakat keliru membaca desil, jangan buru-buru menyalahkan masyarakat.
Pemerintah juga punya pekerjaan rumah.
Bukan berarti pemerintah harus membuka data pribadi setiap warga.
Bukan itu.
Yang diperlukan adalah penjelasan yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami tentang apa arti desil, bagaimana data dibentuk, serta apa yang harus dilakukan warga apabila merasa kondisinya tidak sesuai.
Sebab transparansi bukan berarti membongkar seluruh data pribadi.
Transparansi berarti masyarakat memahami bagaimana sebuah keputusan berbasis data dibuat.
Kalau warga mempertanyakan hasil pendataan, respons yang sehat bukan:
“Kan sudah ada datanya.”
Tetapi:
“Ini dasar datanya. Ini indikatornya. Ini mekanisme pemutakhirannya. Dan kalau ada ketidaksesuaian, ini jalur koreksinya.”
Sesederhana itu.
Karena masyarakat bukan sekadar objek statistik.
Mereka adalah manusia yang kehidupannya hendak dipotret oleh statistik.
Lalu sebenarnya, siapa yang kaya?
Pertanyaan sederhana.
Tetapi jangan buru-buru menjawab dengan angka desil.
Sebab kaya ternyata memiliki banyak definisi.
Ada orang rumahnya besar, tetapi setiap bulan pusing memikirkan cicilan.
Ada yang kendaraannya lebih dari satu, tetapi penghasilannya tidak menentu.
Ada yang tinggal di rumah warisan orang tua, tetapi untuk membayar kebutuhan sehari-hari masih harus menghitung uang dengan kalkulator.
Ada pula yang rumahnya sederhana, kendaraannya biasa saja, tetapi anak-anaknya bisa sekolah, dapurnya tetap mengepul, dan setiap bulan masih mampu menyisihkan sedikit uang untuk keadaan darurat.
Lantas, siapa yang lebih kaya?
Di sinilah kita sadar bahwa kehidupan manusia tidak bisa seluruhnya disederhanakan menjadi angka.
Desil tentu memiliki fungsi.
Pemerintah membutuhkan data.
Program bantuan membutuhkan sasaran.
Kebijakan publik membutuhkan dasar.
Semua itu masuk akal.
Yang tidak masuk akal adalah ketika masyarakat menjadikan desil sebagai semacam rapor kekayaan pribadi.
Apalagi kalau kemudian muncul kebiasaan:
“Coba lihat dia masuk desil berapa?”
Waduh.
Kalau sudah begini, jangan-jangan sebentar lagi mencari pasangan hidup bukan bertanya soal karakter, tanggung jawab, dan masa depan.
Malah:
“Desil kamu berapa?”
😂
Begitulah kalau angka sudah kehilangan konteks.
Padahal desil bukan ukuran harga diri seseorang.
Ini yang harus digarisbawahi.
Data boleh mengelompokkan.
Negara boleh membuat klasifikasi untuk kebutuhan kebijakan.
Tetapi manusia jangan ikut-ikutan mengklasifikasikan manusia lain berdasarkan angka semata.
Karena ketika angka berubah menjadi stigma, yang hilang bukan hanya akal sehat.
Yang hilang adalah empati.
Kita membutuhkan data yang akurat.
Tetapi kita juga membutuhkan cara berpikir yang akurat.
Jangan sampai pemerintah berusaha membangun sistem pendataan yang semakin baik, sementara masyarakat malah menjadikannya bahan untuk saling mencurigai.
Dan jangan pula ketika ada warga mempertanyakan data, mereka langsung dianggap tidak memahami sistem.
Bisa saja warga memang belum memahami.
Tetapi bisa juga warga sedang menunjukkan bahwa ada bagian dari realitas hidupnya yang belum terwakili dengan baik dalam data.
Dua-duanya harus dibuka ruangnya.
Sebab data yang baik bukan data yang tidak pernah dipertanyakan.
Data yang baik adalah data yang siap diperiksa, diperbarui, dan dikoreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Pada akhirnya, mungkin kita memang terlalu sibuk dengan angka.
Desil berapa?
Masuk kelompok mana?
Dapat bantuan atau tidak?
Layak atau tidak?
Sejahtera atau tidak?
Pertanyaan-pertanyaan itu sah.
Negara memang membutuhkan data untuk memastikan kebijakan tidak berjalan dengan mata tertutup.
Tetapi ada satu hal yang jangan sampai kita lakukan:
Jangan menjadikan desil sebagai alat untuk mengukur harga diri manusia.
Sebab manusia bukan angka.
Orang tua yang rumahnya diwariskan bukan berarti kaya.
Orang yang memiliki kendaraan bukan berarti hidupnya berkecukupan.
Orang yang masuk desil tertentu bukan berarti otomatis pantas diberi label “orang kaya”.
Begitu pula orang yang berada pada kelompok ekonomi terbawah bukan berarti hidupnya harus dipandang sebelah mata.
Ada martabat di dalam setiap rumah.
Ada perjuangan di balik setiap penghasilan.
Ada cerita di balik setiap aset.
Dan ada masalah yang tidak pernah tercatat dalam database.
Mungkin kita perlu belajar satu hal sederhana:
Data harus digunakan untuk memahami manusia, bukan untuk menghakimi manusia.
Pemerintah membutuhkan data yang akurat.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jernih.
Dan ketika data tidak sesuai dengan kenyataan, harus ada pintu koreksi yang mudah, terbuka, dan masuk akal.
Jangan sampai warga hanya diberi angka, tetapi tidak diberi penjelasan.
Jangan sampai warga diberi label, tetapi tidak diberi kesempatan memperbaiki data.
Dan jangan sampai masyarakat sibuk berdebat tentang siapa yang kaya dan siapa yang miskin, sementara persoalan sebenarnya adalah apakah data yang digunakan memang menggambarkan keadaan mereka dengan benar.
Karena kalau kita mau jujur, kemiskinan tidak selalu terlihat dari rumah yang reyot.
Begitu juga kesejahteraan tidak selalu terlihat dari rumah yang megah.
Ada orang yang tampak sederhana tetapi hidupnya tenang.
Ada orang yang tampak berkecukupan tetapi setiap malam memikirkan utang.
Ada yang memiliki banyak aset tetapi tidak punya uang tunai.
Ada yang tidak punya aset berarti tetapi penghasilannya stabil.
Begitulah kehidupan.
Rumit.
Berwarna.
Dan tidak selalu patuh pada tabel.
Jadi ketika kita melihat angka desil seseorang, mungkin pertanyaan pertama yang seharusnya muncul bukan:
“Dia kaya atau miskin?”
Tetapi:
“Apa sebenarnya arti angka itu?”
Lalu kalau ternyata ada warga yang merasa datanya tidak sesuai, jangan langsung dicibir.
Dengarkan.
Periksa.
Jelaskan.
Jika memang salah, perbaiki.
Jika memang benar, jelaskan dasarnya.
Sebab sebuah negara yang baik bukan hanya negara yang pandai mengumpulkan data.
Tetapi negara yang mampu mengubah data menjadi kebijakan yang adil.
Dan masyarakat yang dewasa bukan masyarakat yang hafal angka desil.
Melainkan masyarakat yang mampu memahami angka tanpa kehilangan akal sehat dan empati.
Jadi, kalau besok ada orang bertanya:
“Desilmu berapa?”
Boleh saja dijawab.
Tetapi jangan biarkan jawaban itu menentukan siapa diri kita.
Sebab kita jauh lebih besar daripada angka di sebuah database.
Kita manusia.
Dan manusia tidak pernah bisa sepenuhnya dihitung hanya dengan angka.
