PASURUAN | SIGAP88 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 di sejumlah SDN di Pasuruan kota kembali menuai sorotan publik, khususnya di media sosial.
Kali ini, keluhan datang dari wali murid siswa SDN Pekuncen, Kelurahan Bugul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.
Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan ke para siswa, dinilai kualitas makanan tersebut, tidak layak sehingga jauh dari standar gizi yang ditentukan.
Pelaksanaan MBG pada Kamis (26/2) kemarin sempat ramai menuai kritik setelah paket makanan yang dibagikan dinilai jauh dari prinsip gizi seimbang.
Berdasarkan temuan di lapangan, menu yang diberikan hanya berupa seperti tempe bacem, rolade, jambu, tanpa adanya makanan utama yang layak.
Selain itu, tempat atau kemasan pada makanan yang dibagikan juga tidak memenuhi standart (higienis) karena hanya dibungkus dengan plastik biasa.
Kondisi ini memicu kekecewaan wali murid yang berharap program tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama menjalani aktivitas belajar, terlebih di bulan Ramadan.
Sorotan tidak hanya datang dari masyarakat, namun juga dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Pasopati Pasuruan.
Melalui perwakilannya, Kusuma, pihaknya menyatakan keprihatinan atas temuan tersebut dan berencana mengambil langkah tegas.
“Jadi ada sejumlah wali murid yang mengadu ke kami, terkait penerimaan BGN di sejumlah SDN di kota Pasuruan, yang kami nilai jauh dari ‘kelayakan standart gizi,’ ungkap Kusuma Ketua LPK- Pasoepati Nusantara, Sabtu (28/2).
Kusuma menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng instansi terkait akan melakukan audit terhadap pelaksanaan MBG di Kota Pasuruan, khususnya pada dapur penyedia makanan yang diduga tidak memenuhi standar kelayakan.
“LPK Pasopati bersama instansi terkait akan melakukan audit terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai tidak layak. Ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan, termasuk dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dapur gizi.
“Tujuannya jelas, selain mencegah potensi korupsi, juga untuk menjaga kualitas MBG agar benar-benar layak dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi anak,” lanjut Kusuma.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Lucky Danardono, yang seharusnya berperan aktif dalam melakukan monitoring guna memastikan program MBG berjalan lancar di Sekolah
Namun, saat dihubungi melalui selulernya pada Jumat (27/2), nomor hpnya aktif, tapi tidak ada jawaban.
