JOMBANG | SIGAP88 – Distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 Pokjar III di Gedung GBB Polres Jombang, Selasa (10/11/2026).
Forum tersebut membahas upaya memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kelancaran distribusi, tetapi juga membutuhkan pengawasan terpadu. Sebab, penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan sejumlah instansi dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
FGD yang menjadi bagian dari Praktik Kerja Profesi (PKP) peserta didik Sespimma Polri itu dibuka Wakapolres Jombang Kompol Syarlis, mewakili Kapolres Jombang AKBP Yanto Mulyanto P.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kombes Pol Hidayat yang mewakili Kasespimma Polri Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, serta AKBP Asep Kamaludin dan Kompol Heni Mardiyatmi selaku pembimbing peserta Pokjar III.
Lima narasumber dari instansi terkait dihadirkan untuk memberikan gambaran mengenai tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Mereka berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta unsur penyuluh pertanian.
Pembahasan mencakup mekanisme penyaluran, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan di lapangan.
Dari diskusi tersebut, peserta didik mendalami potensi penyimpangan distribusi sekaligus mengidentifikasi persoalan koordinasi yang dapat menghambat pengawasan.
Penguatan kerja sama antarlembaga menjadi salah satu hal penting yang mengemuka. Polri, pemerintah daerah, Bulog, Pupuk Indonesia, dan unsur pertanian dinilai perlu membangun koordinasi agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain menggelar diskusi, peserta PKP juga melakukan wawancara dan pengumpulan data di sejumlah satuan kerja Polres Jombang. Unit yang menjadi sasaran pendalaman meliputi Bagian Operasi, Bagian Sumber Daya Manusia, dan Bagian Logistik.
Pengumpulan data tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas, dukungan sumber daya, serta mekanisme koordinasi internal kepolisian.
Seluruh informasi yang dihimpun menjadi bahan analisis peserta didik dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi strategis terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Melalui kegiatan ini, peserta Sespimma Polri diharapkan tidak hanya memahami persoalan dari sisi teori, tetapi juga mampu membaca kondisi faktual di lapangan dan merumuskan langkah penanganan yang dapat diterapkan.
Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi memiliki arti penting bagi kepentingan petani. Ketika penyalurannya tidak tepat sasaran, pihak yang paling dirugikan adalah petani yang bergantung pada ketersediaan pupuk untuk kegiatan produksi pertanian.
Karena itu, sinergi lintas instansi diharapkan mampu mempersempit ruang penyalahgunaan, memperbaiki tata kelola distribusi, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jombang.
