JOMBANG | SIGAP88 — Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tiga komoditas tersebut tercatat ikut memberikan andil terhadap perkembangan harga di daerah.
Mengantisipasi gejolak harga dan kemungkinan terganggunya pasokan pangan, Pemkab Jombang mengumpulkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam High Level Meeting (HLM) di Ruang Bung Tomo, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin Bupati Jombang Warsubi itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Fokusnya bukan sekadar memantau angka perkembangan harga, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terkendali.
Warsubi mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk menjaga perekonomian Kabupaten Jombang tetap tumbuh dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi dan langkah pengendalian yang terarah. Pelaksanaan High Level Meeting TPID ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Warsubi.
Dalam pertemuan tersebut, perkembangan harga di Jombang dipaparkan melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). Indikator ini digunakan karena Kabupaten Jombang tidak termasuk daerah yang menjadi cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan data IPH Triwulan III, periode September hingga Oktober 2026, rata-rata perkembangan harga di Jombang tercatat sebesar 0,4 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga yang relatif rendah dan masih terkendali.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan pergerakan harga sejumlah bahan pangan yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Warsubi meminta anggota TPID meningkatkan pengawasan, terutama terhadap harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional maupun pasar modern.
“Saya minta agar segera disiapkan langkah pemantauan melalui inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun pasar modern. Pantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sehingga apabila ditemukan kenaikan harga yang signifikan atau potensi kelangkaan pasokan, kita dapat segera mengambil langkah antisipasi,” tegasnya.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang libur akhir tahun. Pengawasan pasar diharapkan dapat membantu mendeteksi lebih awal kemungkinan kenaikan harga maupun gangguan distribusi.
HLM TPID 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga yang berkaitan langsung dengan pengendalian harga dan ketahanan pangan.
Mereka antara lain Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto Muhammad Husein, Kepala Unit Implementasi Pengembangan IEKB dan Ekonomi Keuangan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Abdul Hadi, Penelaah Teknis Kebijakan Tim Kerja Substansi Analis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Dedi Hariyono, serta Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni.
Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, para staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah turut mengikuti pertemuan tersebut. Acara diawali dengan penampilan Tari Remo dari siswa SMAN 1 Jombang.
Bagi masyarakat, keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya tidak cukup diukur dari angka statistik. Ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan sehari-hari menjadi ukuran yang lebih nyata.
Karena itu, langkah pemantauan dan antisipasi yang dibahas TPID perlu diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan, terutama ketika permintaan bahan pangan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.
