Ringkasan Berita
- Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya hubungan harmonis antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan perangkat pemerintahan.
- Dalam Bimtek aparatur desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong di Pasuruan, ia juga menyampaikan rencana dukungan BKK sekitar Rp600 juta per desa pada 2027 serta optimalisasi PIWK.
SIDOARJO | SIGAP88 – Persoalan harmonisasi antara kepala desa dan perangkat pemerintahan bukan sekadar urusan hubungan internal birokrasi. Ketidaksinkronan di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat itu dapat berimbas langsung terhadap pelayanan publik hingga tersendatnya pembangunan desa.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong yang digelar di Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
Subandi meminta kepala desa, lurah, sekretaris desa, serta seluruh perangkat pemerintahan membangun komunikasi dan kerja sama yang solid. Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila masing-masing unsur justru bekerja tanpa koordinasi.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik karena ketidaksinkronan dapat mengganggu pemerintahan dan menghambat pembangunan,” kata Subandi.
Ia mengingatkan, persoalan internal pemerintahan desa tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Karena itu, camat dan sekretaris kecamatan diminta tidak sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi aktif melakukan pembinaan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan.
Selain soliditas aparatur, Subandi menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang terukur. Prosesnya harus dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), dilanjutkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes.
Kepala desa juga diminta memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan yang jelas. Dengan perencanaan tersebut, program tidak berhenti sebagai daftar kegiatan tahunan, melainkan memiliki sasaran, tahapan pelaksanaan, dan target penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang direncanakan mencapai sekitar Rp600 juta untuk setiap desa pada 2027.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam membiayai kebutuhan pembangunan sesuai prioritas dan ketentuan yang berlaku.
Di luar BKK, Pemkab Sidoarjo juga mengoptimalkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Instrumen ini diarahkan untuk memperkuat peran camat dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama perbaikan jalan, normalisasi saluran, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat,” jelasnya.
Subandi yang pernah menjabat sebagai kepala desa itu juga mengingatkan seluruh aparatur agar memahami batas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
Penyelenggaraan pemerintahan desa, tegas dia, harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Menjelang musim hujan, perhatian pemerintah desa dan kelurahan juga diarahkan pada kesiapan lingkungan. Subandi mengajak aparatur bersama masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengantisipasi persoalan saluran air.
Ia berharap bimtek tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas atau sekadar pemenuhan agenda pelatihan. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab aparatur.
Bagi Subandi, ukuran keberhasilan pemerintahan desa dan kelurahan pada akhirnya bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, melainkan pada seberapa baik pelayanan diberikan dan seberapa nyata pembangunan dirasakan masyarakat.
“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
