PASURUAN | SIGAP88 – Pengelolaan dana hibah pendidikan membutuhkan pengawasan dan pemahaman hukum yang memadai. Tanpa transparansi serta pertanggungjawaban yang jelas, bantuan yang semestinya mendukung peningkatan layanan pendidikan justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pasuruan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang tata kelola penerimaan hibah jasa penunjang tenaga pendidik dan kependidikan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara Disdikbud Kota Pasuruan, Selasa (10/11/2026), itu diikuti puluhan penerima hibah dari satuan pendidikan SD/MI se-Kota Pasuruan. Agenda tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026.
Mengusung tema optimalisasi pendidikan antikorupsi, forum ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman penerima hibah mengenai mekanisme pengelolaan bantuan, penggunaan anggaran, serta kewajiban pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pasuruan, Suseno, yang hadir sebagai narasumber, memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa transparansi menjadi salah satu unsur penting untuk mencegah penyimpangan anggaran.
“Terjadinya korupsi yang melawan hukum, tidak lepas dari kebijakan dalam mengelolah atau penggunaan uang negara yang tidak transparan. Hal ini lah yang rawan berpotensi terjadi korupsi,” kata Suseno.
Menurut dia, penguatan tata kelola kelembagaan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter dan kesadaran hukum. Lingkungan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas, tidak hanya kepada tenaga pendidik, tetapi juga kepada peserta didik.
Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pengawasan administrasi. Pemahaman mengenai hukum pidana dan pembiasaan perilaku jujur perlu diperkenalkan sejak dini.
“Ini bagus, harus mempersiapkan mental sejak dini untuk membentuk karakter yang berintegritas. Hal ini penting dan bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Minimal bisa memahami mengenai hukum pidana,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suseno juga menyampaikan pesan kebangsaan kepada para peserta dengan mengingatkan pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan.
“Bangsa yang besar, tidak melupakan jasa pahlawan,” ujarnya.
Pengelolaan Hibah Jadi Perhatian
Bagi lembaga pendidikan penerima hibah, pemahaman terhadap tata kelola bantuan menjadi bagian penting dari tanggung jawab kelembagaan. Penggunaan anggaran harus sesuai peruntukan, didukung administrasi yang tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui FGD tersebut, Disdikbud Kota Pasuruan berupaya memperkuat kapasitas penerima hibah agar pelaksanaan program penunjang pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Agenda ini sekaligus menjadi ruang koordinasi antara penyelenggara pendidikan dan aparat penegak hukum dalam membangun pemahaman bersama mengenai pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel.
Di tengah tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan, ketertiban tata kelola keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyelenggara pendidikan kepada masyarakat.
Rangkaian Agenda Penguatan Pendidikan
FGD tata kelola hibah tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya Disdikbud Kota Pasuruan dalam memperkuat mutu pendidikan sekaligus membenahi tata kelola kelembagaan sepanjang 2026.
Di bawah kepemimpinan Kepala Disdikbud Kota Pasuruan, Siti Rochana, sejumlah agenda strategis turut diarahkan pada penguatan integritas, pemenuhan standar pelayanan pendidikan, hingga penyesuaian kualitas pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Salah satunya melalui program Optimalisasi Pendidikan Antikorupsi Jenjang SD se-Kota Pasuruan Tahun 2026 yang digelar pada 9 November 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan kesadaran antikorupsi sejak bangku sekolah dasar.
Sebelumnya, pada 28 September 2026, Disdikbud juga terlibat dalam Forum Group Discussion (FGD) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan III Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam agenda tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sementara pada awal tahun, perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada sektor vokasi. Melalui Forum Perangkat Daerah, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi fasilitas pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja, melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan tidak hanya menyangkut proses pembelajaran di ruang kelas. Aspek integritas pengelolaan anggaran, pemenuhan standar pelayanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja juga menjadi bagian dari pekerjaan rumah sektor pendidikan.
