Ringkasan Berita
- Pemkot Surabaya memberlakukan sanksi administratif hingga Rp3 juta bagi pelanggar aturan pengelolaan sampah.
- Pembuangan sampah sembarangan, puing bangunan, penumpukan sampah hingga pembakaran terbuka masuk dalam objek penindakan berdasarkan Perwali Nomor 45 Tahun 2026.
SURABAYA | SIGAP88 – Kebiasaan membuang sampah sembarangan di Kota Surabaya kini berisiko menguras kantong. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberlakukan sanksi administratif hingga Rp3 juta bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
Bahkan, sampah berukuran kecil seperti puntung rokok, tisu, dan kantong plastik yang dibuang di jalan, trotoar maupun saluran air tidak luput dari penindakan.
Ketentuan tersebut berlaku sejak 14 September 2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
Perubahan aturan itu tidak hanya menyentuh besaran denda. Pemkot Surabaya juga memperinci kategori pelanggaran berdasarkan jenis dan volume sampah, termasuk aktivitas pembuangan di tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan bahwa penyesuaian regulasi tersebut ditujukan untuk menghentikan praktik pelanggaran sekaligus mendorong pemulihan kualitas lingkungan.
“Ini merupakan upaya untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak serta agar masyarakat mematuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Fikser, Minggu (8/11/2026).
Dalam ketentuan terbaru, pembuangan sampah di lokasi terlarang dengan volume maksimal satu meter kubik dikenai denda administratif Rp1 juta. Apabila volumenya melebihi satu meter kubik, sanksinya meningkat menjadi Rp3 juta.
Jenis sampah yang menjadi objek penindakan mencakup sampah rumah tangga maupun sampah sejenis lainnya, termasuk plastik, tisu dan puntung rokok.
Sanksi serupa juga diberlakukan terhadap pelanggaran kapasitas pembuangan sampah di TPS, TPST dan TPA. Pembuangan sampah melebihi kapasitas dengan volume lebih dari satu meter kubik dapat dikenai denda hingga Rp3 juta.
“Artinya warga yang membuang sampah kurang dari itu tentu tidak akan didenda,” ungkapnya.
Puing Bangunan hingga Gerobak Sampah Ikut Diawasi
Perhatian Pemkot Surabaya tidak berhenti pada sampah rumah tangga. Sisa material pembongkaran atau puing bangunan juga masuk dalam daftar pelanggaran yang diatur secara khusus.
Pembuangan material bangunan ke kawasan TPS, TPST maupun TPA dikenai denda Rp1,5 juta apabila volumenya kurang dari satu meter kubik. Jika melebihi volume tersebut, sanksinya menjadi Rp3 juta.
Pemkot Surabaya juga membatasi masuknya sampah dari luar daerah. Setiap pihak dilarang membawa sampah dari luar wilayah Surabaya ke TPS, TPST maupun TPA tanpa mengantongi izin tertulis dari wali kota.
Penumpukan sampah di luar kontainer TPS atau TPST turut menjadi objek penindakan. Pemilik gerobak yang meninggalkan gerobaknya hingga menyebabkan penumpukan sampah di kawasan tersebut dapat dikenai denda Rp1 juta.
Sementara itu, penumpukan sampah di luar area landfill TPA dikenai sanksi administratif Rp3 juta.
Praktik pembakaran sampah secara terbuka juga tidak diperbolehkan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis pengelolaan lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat berujung pada denda Rp1,5 juta.
Petugas Berwenang Memeriksa Identitas Pelanggar
Untuk memastikan aturan berjalan, penindakan dilakukan tim yustisi maupun petugas pengawas DLH Surabaya di lokasi pelanggaran.
Petugas berwenang meminta identitas kependudukan berupa KTP kepada warga yang tertangkap melakukan pelanggaran. Identitas tersebut menjadi dasar penerbitan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Fikser menegaskan, pemberlakuan denda bukan dimaksudkan untuk membebani masyarakat. Pemkot justru mengharapkan ketentuan tersebut menjadi instrumen untuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan kota.
“Harapannya bukan untuk membebani masyarakat, melainkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan ketakutan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Aturan ini sudah resmi berjalan dan menjadi acuan baru bagi petugas di lapangan,” katanya.
Seluruh penerimaan dari denda administratif akan disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan. Dana tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan lingkungan serta program edukasi kepada masyarakat dan sekolah.
Dengan berlakunya regulasi baru ini, persoalan sampah di Surabaya tidak lagi sekadar menyangkut kebersihan jalan dan saluran air. Kepatuhan warga, pengawasan fasilitas pembuangan, hingga tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi bagian dari penegakan aturan yang harus dijalankan bersama.
