SURABAYA | SIGAP88 — Tawaran pekerjaan yang semestinya menjadi jalan memperoleh penghidupan justru diduga berubah menjadi praktik eksploitasi. Sebanyak 19 orang, termasuk seorang anak, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pengungkapan kasus ini disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan eksploitasi terhadap para pekerja berlangsung selama lima bulan, mulai Mei hingga Oktober 2026. Para korban direkrut melalui media sosial dan kemudian diikat dengan perjanjian kerja.
Namun, hubungan kerja tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meski restoran belum beroperasi, para pekerja disebut tetap diwajibkan menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang mereka terima.
Penyidik menemukan para pekerja hanya memperoleh bayaran berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Persoalan lain muncul ketika pekerja hendak mengakhiri hubungan kerja.
Mereka diduga dihadapkan pada ancaman denda antara Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
Ketentuan tersebut kini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik untuk mengungkap pola dugaan eksploitasi yang dialami para pekerja.
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, penetapan tersangka didasarkan pada keterangan para korban serta alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” kata Ganis.
Dugaan Kekerasan Seksual Turut Didalami
Perkara ini tidak berhenti pada dugaan eksploitasi tenaga kerja. Penyidik juga tengah mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Pendalaman tersebut menambah dimensi serius dalam penanganan perkara. Polisi menyatakan proses pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan identitas, privasi, serta kondisi psikologis korban.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.
Dari sisi penegakan hukum, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk dugaan TPPO, penyidik menggunakan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, pemberantasan perdagangan orang menjadi salah satu perhatian kepolisian, terutama ketika praktik tersebut menyasar perempuan dan anak.
Menurut dia, penanganan perkara tidak semata-mata diarahkan pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujarnya.
Korban Disiapkan Rumah Aman
Dalam upaya pemulihan korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta pendampingan psikologis sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut penting agar para korban tidak kembali menghadapi tekanan, intimidasi, maupun dampak psikologis akibat dugaan eksploitasi yang mereka alami.
Polisi juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda untuk menindaklanjuti status keimigrasian FD. Adapun tindakan administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
Ganis memastikan penyidikan masih berjalan. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, terutama pekerjaan yang melibatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Di balik perkara ini, pengungkapan dugaan TPPO di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa hubungan kerja tidak boleh dijadikan ruang untuk merampas kebebasan, menekan pekerja melalui ancaman, atau mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi manusia.
Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku. Hak-hak korban harus dipulihkan, sementara pertanggungjawaban pidana tersangka harus dibuktikan melalui proses peradilan.
