SURABAYA | SIGAP88 — Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali bergerak ke Jawa Timur.
Kamis (24/9/2026), penyidik KPK menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur di Surabaya.
Penggeledahan tersebut dikonfirmasi langsung Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Saat memberikan keterangan, Budi menyebut proses penggeledahan masih berlangsung.
“Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan hari ini di Kanwil BPN Jawa Timur. Kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya sebagai bentuk transparansi,” ujar Budi.
KPK belum membeberkan secara rinci ruangan maupun dokumen yang menjadi sasaran penyidik. Belum ada pula keterangan mengenai barang bukti yang diamankan dari Kanwil BPN Jatim.
Namun, lokasi penggeledahan di Surabaya memiliki kaitan dengan perjalanan karier salah satu tersangka utama dalam perkara tersebut, yakni Lampri.
Lampri yang kini menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, sebelumnya pernah menduduki posisi Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur.
KPK sendiri belum menyatakan bahwa penggeledahan Kanwil BPN Jatim berkaitan langsung dengan tindakan atau keterlibatan pejabat maupun pegawai yang saat ini bertugas di kantor tersebut.
Karena itu, penggeledahan ini masih harus dibaca sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mencari dan mengamankan bukti, bukan sebagai kesimpulan adanya tindak pidana di lingkungan Kanwil BPN Jatim.
Rangkaian Penggeledahan Meluas
Langkah KPK di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 di kawasan Jabodetabek.
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak swasta.
Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Nilai sitaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan penyidikan perkara.
Penggeledahan kemudian bergerak ke sejumlah lokasi.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri dan direktorat terkait. Sehari berikutnya, penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta serta kediaman Lampri.
KPK kemudian mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor sebelum pada 23 September 2026 melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.
Dari penggeledahan di Mojokerto, KPK mengamankan sejumlah amplop berisi uang yang diduga berkaitan dengan penerimaan dari pemohon layanan pertanahan, selain dokumen dan barang bukti elektronik.
Sehari setelah Mojokerto, giliran Kanwil BPN Jawa Timur di Surabaya yang didatangi penyidik.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada dugaan transaksi dalam pengurusan HGB Summarecon. KPK juga mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain serta dugaan transaksi yang berkaitan dengan layanan pertanahan maupun proses rotasi, promosi dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Kepala Kanwil BPN Jatim Belum Beri Keterangan
Penggeledahan KPK di Kanwil BPN Jatim tentu menjadi perhatian publik, terutama karena kantor tersebut berada di Surabaya dan pernah menjadi bagian dari perjalanan karier Lampri.
Namun, sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri terkait penggeledahan tersebut.
Ketiadaan keterangan dari pihak Kanwil membuat sejumlah hal masih menunggu penjelasan resmi, terutama mengenai bagian atau dokumen apa yang diperiksa penyidik serta apakah ada barang bukti yang diamankan.
Pada sisi lain, KPK juga belum mengungkapkan secara terbuka detail hasil penggeledahan di Surabaya.
Juru Bicara KPK memastikan perkembangan proses hukum akan disampaikan setelah kegiatan penyidikan berjalan lebih lanjut.
Dengan demikian, penggeledahan Kanwil BPN Jatim belum dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka baru atau bukti adanya pelanggaran oleh pejabat BPN Jawa Timur.
Publik masih menunggu hasil penyidikan KPK untuk mengetahui apakah dari penggeledahan di Surabaya ditemukan dokumen, perangkat elektronik, aliran dana, atau bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon.
