Ringkasan Berita
- Pemkab Sumenep memperkuat optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui digitalisasi pembayaran. Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting bersama Bapenda, UPT PPD, kepolisian, Disperkimhub, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.
- Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim meminta kemudahan pembayaran diikuti sosialisasi yang lebih luas agar informasi layanan PKB dapat menjangkau masyarakat hingga desa dan wilayah kepulauan.
SUMENEP | SIGAP88 — Digitalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai didorong lebih kuat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait membahas strategi agar kemudahan pembayaran pajak benar-benar sampai kepada masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan.
Pembahasan itu berlangsung dalam High Level Meeting (HLM) Optimalisasi PKB melalui Digitalisasi Pembayaran Pajak di Kabupaten Sumenep, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur Pemkab Sumenep, Bapenda, UPT PPD Sumenep, kepolisian, Disperkimhub, pemerintah kecamatan, PKDI, kepala desa, lurah serta unsur terkait lainnya.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim mengatakan, optimalisasi penerimaan PKB tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem pembayaran digital. Kemudahan layanan harus dibarengi informasi yang jelas agar masyarakat mengetahui kanal pembayaran resmi dan memahami prosedur yang tersedia.
“PKB bukan hanya soal penerimaan daerah. Kepatuhan pajak menjadi bagian dari dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep,” ujar Imam.
Menurutnya, digitalisasi pembayaran dapat memangkas sejumlah hambatan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Namun, keberadaan layanan digital tidak akan maksimal apabila masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai.
Karena itu, ia meminta sosialisasi tidak berhenti pada forum pemerintahan, tetapi diteruskan hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
“Pembayaran harus diketahui masyarakat. Sosialisasi perlu diperkuat agar wajib pajak memahami layanan yang tersedia,” katanya.
Imam menambahkan, kepatuhan membayar PKB memiliki kaitan dengan kapasitas fiskal daerah. Semakin baik kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya, semakin kuat pula dukungan terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Apabila masyarakat taat membayar pajak, pemerintah memiliki dukungan untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Jangan Berhenti di Ruang Rapat
HLM tersebut sekaligus menjadi forum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam optimalisasi PKB. Pemerintah daerah, UPT PPD, kepolisian, Disperkimhub hingga aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa diharapkan memiliki langkah yang lebih terintegrasi.
Tantangan sosialisasi menjadi semakin penting bagi Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan. Informasi mengenai layanan pembayaran PKB harus mampu menjangkau masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
Imam berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai kesepakatan di ruang rapat.
Ia meminta jajaran pemerintahan di bawahnya ikut menyampaikan informasi mengenai kemudahan pembayaran PKB sekaligus mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan.
“Saya berharap hasil HLM ini diteruskan ke masyarakat. Sampaikan bahwa membayar pajak kendaraan kini semakin mudah melalui layanan yang tersedia,” ujarnya.
Digitalisasi pelayanan dan pembayaran juga ditempatkan Pemkab Sumenep sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dengan demikian, digitalisasi PKB tidak hanya berbicara mengenai perubahan cara pembayaran, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan layanan mudah diakses, informasi dapat dipahami, dan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kewajibannya.
Pemkab Sumenep bersama instansi terkait selanjutnya diharapkan memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar optimalisasi PKB dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
