PAMEKASAN | SIGAP88 – Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai mematangkan pembahasan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau Madura 2026 dengan melibatkan pengusaha tembakau dan perusahaan rokok.
Pembahasan tersebut berlangsung di Peringgitan Dalam Pendopo Kabupaten Pamekasan, Kamis (13/8/2026), dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta sejumlah pelaku usaha tembakau.
BPP menjadi salah satu komponen penting dalam menggambarkan besaran biaya yang harus dikeluarkan petani selama proses budidaya hingga menghasilkan tembakau. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan petani dan industri agar kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan salah satu pihak.
Dalam pembahasan tersebut, Bupati Kholilurrahman mengatakan penentuan BPP tidak dapat dilakukan hanya dari sisi pemerintah. Masukan dari pengusaha tembakau dan perusahaan rokok diperlukan agar kebijakan yang diambil memiliki dasar yang realistis dengan kondisi tata niaga tembakau.
Menurutnya, pola komunikasi antara pemerintah, petani, dan perusahaan rokok sebenarnya telah dilakukan sejak periode pertama kepemimpinannya. Saat musim tembakau tiba, pemerintah secara aktif berkomunikasi dengan perusahaan rokok, termasuk mendatangi sejumlah kota yang menjadi sentra industri rokok.
“Dulu, hampir setiap musim tanam dan musim panen, kami selalu berkomunikasi dengan para pengusaha perusahaan rokok. Bahkan kami melakukan safari ke berbagai kota industri rokok, di antaranya Surabaya, Malang, Kudus, Kediri dan daerah lainnya,” ujar Kholilurrahman.
Setelah itu, para pengusaha rokok juga diundang ke Pamekasan untuk membahas sejumlah hal, mulai dari BPP, perkiraan kualitas tembakau, waktu pembukaan dan penutupan gudang, hingga pembahasan sampel tembakau.
Namun, untuk 2026, pemerintah memilih membangun komunikasi lebih awal dengan melibatkan pengusaha sejak proses pembahasan dimulai.
Kholilurrahman menilai langkah tersebut penting karena setiap kebijakan yang berkaitan dengan harga dan tata niaga tembakau memiliki konsekuensi terhadap petani maupun industri.
“Kalau pengaturannya salah, ketika pengaturan tidak sesuai dengan harapan petani, yang menjadi sasaran adalah pemerintah dan pengusaha,” katanya.
Karena itu, pertemuan dengan pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlangsungan industri.
Pemerintah, lanjut Kholilurrahman, berkepentingan memastikan petani memperoleh hasil yang layak dari komoditas yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Pamekasan.
Ia juga menegaskan bahwa tembakau bagi masyarakat Madura memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar komoditas pertanian.
“Selain komoditas, tembakau adalah identitas kita. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin agar kebijakan pemerintah mengarah pada keuntungan petani, sehingga identitas tembakau di Madura bisa terus berkesinambungan,” ujarnya.
BPP Tembakau 2026 Mengalami Kenaikan
Dalam pembahasan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa BPP Tembakau Madura Kabupaten Pamekasan 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk tembakau yang ditanam di lahan sawah, BPP 2026 ditetapkan sebesar Rp52.415 per kilogram. Sementara BPP tembakau lahan tegal mencapai Rp55.722 per kilogram, sedangkan tembakau lahan gunung sebesar Rp66.547 per kilogram.
Angka tersebut meningkat dibandingkan BPP 2025. Pada tahun sebelumnya, BPP tembakau sawah tercatat Rp47.685 per kilogram, tembakau tegal Rp53.533 per kilogram, dan tembakau gunung Rp64.000 per kilogram.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan tata niaga tembakau 2026, terutama dalam menjaga agar biaya produksi yang ditanggung petani tetap mendapatkan perhatian dalam mekanisme perdagangan.
Kholilurrahman juga menyampaikan bahwa petani berharap pemerintah dapat mendorong harga tembakau setinggi mungkin.
Menanggapi harapan tersebut, ia mengatakan pemerintah akan berupaya mendorong harga yang baik bagi petani dengan tetap mempertimbangkan kemampuan industri untuk menyerap hasil panen.
“Petani berpesan agar harga tembakau dimahalkan. Saya jawab, baik, akan saya naikkan setinggi mungkin agar pabrik dapat membeli,” tuturnya.
Menurutnya, keseimbangan menjadi kunci dalam tata niaga tembakau. Harga yang menguntungkan petani perlu berjalan beriringan dengan kemampuan industri agar penyerapan hasil produksi tetap berlangsung.
“Diharapkan saling menguntungkan antara petani dan industri karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Pemerintah dan Pengusaha Cari Titik Keseimbangan
Sementara itu, Plt Kepala DKPP Kabupaten Pamekasan Gandi turut menyampaikan pandangan dalam pembahasan BPP Tembakau Madura 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah dan pengusaha tembakau untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai komponen biaya produksi yang menjadi dasar perhitungan BPP.
Pembahasan juga menjadi ruang untuk melihat kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi biaya budidaya tembakau pada masing-masing karakteristik lahan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan selanjutnya akan menggunakan hasil pembahasan tersebut sebagai salah satu bahan dalam menentukan langkah kebijakan terkait komoditas tembakau.
Dengan melibatkan petani, pemerintah dan pelaku industri dalam satu ekosistem tata niaga, kebijakan pertembakauan diharapkan tidak hanya berorientasi pada harga, tetapi juga menjaga keberlangsungan produksi, penyerapan hasil panen, serta posisi tembakau sebagai bagian dari identitas ekonomi dan budaya masyarakat Madura.
