SUMENEP | SIGAP88 – Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada program pemerintah dan besarnya anggaran. Kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban pajak juga menjadi salah satu penentu kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Pesan itu ditegaskan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Jumat (13/11/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan, Fauzi menekankan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih dari itu, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang menentukan keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Sumenep.
“Setiap pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki arti penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Sumenep,” ujar Fauzi.
Menurut dia, pembangunan membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkesinambungan. Tanpa penerimaan daerah yang kuat, pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah akan menghadapi keterbatasan.
Karena itu, kesadaran membayar pajak perlu dibangun sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan daerah,” tegasnya.
Fauzi juga mengingatkan agar penerimaan pajak tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaannya harus berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan harus memberikan manfaat nyata. Karena itu, kesadaran membayar pajak perlu menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Manfaat tersebut, lanjut dia, harus tercermin dalam peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik.
Bukan hanya masyarakat, aparatur pemerintah juga diminta memberikan contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keteladanan dari lingkungan birokrasi dinilai penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk taat pajak. Kepatuhan ini merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.
Apresiasi bagi Wajib Pajak Taat
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sumenep memberikan penghargaan kepada masyarakat yang dinilai disiplin memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pemberian apresiasi itu menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan melalui pendekatan penghargaan kepada masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan.
Fauzi menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak yang selama ini tertib menjalankan kewajibannya. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi dorongan bagi masyarakat lainnya.
“Kami berterima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh. Semoga langkah ini menginspirasi masyarakat lainnya,” tuturnya.
Digitalisasi Didorong, Pelayanan Dipercepat
Selain mengandalkan peningkatan kesadaran masyarakat, Pemkab Sumenep juga mendorong transformasi digital dalam pelayanan perpajakan.
Digitalisasi diarahkan untuk memangkas kerumitan proses pembayaran sekaligus menghadirkan layanan yang lebih praktis, cepat, transparan, dan akuntabel.
Optimalisasi penerimaan PKB juga membutuhkan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan lembaga terkait dan berbagai pemangku kepentingan agar upaya peningkatan kepatuhan berjalan lebih efektif.
Kegiatan HLM TP2DD tersebut dihadiri Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetra Jaya, Kabid P3EPD Suhermanto, serta Kepala UPT PPD Samtiono.
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, Polresta Sumenep, PKDI Sumenep, Jasa Raharja, dan tamu undangan lainnya turut hadir.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengundian hadiah yang dilakukan Bupati Fauzi bersama Kepala Bapenda dan Kepala UPT PPD Sumenep.
Pemkab Sumenep berharap penguatan kepatuhan wajib pajak, percepatan digitalisasi, serta koordinasi lintas instansi dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pada akhirnya, penguatan tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
