SURABAYA | SIGAP88 — Pemeriksaan terhadap delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kali ini, penyidik tidak hanya mendalami dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK juga menelusuri kemungkinan adanya aliran uang atau setoran kepada pejabat di tingkat atas.
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya, Jumat (13/11/2026). Salah satu pejabat yang dimintai keterangan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berinisial NS.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik menggali keterangan para saksi mengenai dugaan pemberian uang kepada pejabat yang memiliki posisi lebih tinggi. Materi pemeriksaan juga berkaitan dengan sejumlah temuan dalam penggeledahan kantor pertanahan di Jawa Timur.
“(Terkait dugaan) setoran ke atas,” kata Budi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Budi, penyidik turut mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan keterangan para saksi dengan barang bukti yang telah diamankan.
BPN Jatim Serahkan Penanganan kepada KPK
Pemeriksaan sejumlah pejabat pertanahan tersebut mendapat perhatian Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.
Kepala Kanwil BPN Jatim Muhammad Naim melalui Humasnya, Risdianto, menyatakan institusinya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
Pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah materi penyidikan, termasuk dugaan yang sedang ditelusuri maupun kemungkinan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.
“Terkait pemeriksaan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan, materi perkara, dugaan yang sedang didalami, maupun hal-hal teknis penyidikan lainnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang,” ujar Risdianto saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Ia memastikan Kanwil BPN Jawa Timur bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan serta ketentuan perundang-undangan apabila dibutuhkan penyidik.
Risdianto juga menegaskan bahwa setiap pegawai BPN wajib menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
“Apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah proses penyidikan, Kanwil BPN Jatim menyatakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Pelayanan tersebut, menurut pihaknya, harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Delapan Kepala Kantah Masuk Pemeriksaan
Selain NS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tujuh pejabat lainnya turut menjalani pemeriksaan di Polda Jatim.
Mereka masing-masing RS, Kepala BPN Gresik; WRA, Kepala BPN Surabaya I; AB, Kepala BPN Surabaya II; NVS, Kepala BPN Situbondo sekaligus mantan Kepala BPN Banyuwangi; MJS, Kepala BPN Mojokerto; IH, Kepala BPN Kabupaten Malang; serta MSL, Kepala BPN Jember.
Sementara itu, Budi Kristiyana selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I diperiksa secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Seluruh pejabat yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut masih berstatus saksi. Pemanggilan untuk dimintai keterangan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang sedang disidik.
Namun, pemeriksaan secara bersamaan terhadap sejumlah pejabat pertanahan di Jawa Timur memperlihatkan bahwa pengembangan perkara ini tidak berhenti pada dugaan transaksi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Berawal dari OTT, Penyidikan Merambah Struktur ATR/BPN
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Nama lainnya adalah Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK memperluas penelusuran terhadap kemungkinan penerimaan uang yang tidak hanya berkaitan dengan pengurusan HGB.
Penyidik juga mendalami dugaan aliran dana terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan, hingga berbagai pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dengan demikian, titik perhatian penyidikan tidak lagi semata-mata pada proses penerbitan hak atas tanah, tetapi juga kemungkinan adanya praktik transaksional dalam tata kelola birokrasi pertanahan.
Penggeledahan di Jatim Temukan Uang dan Perhiasan
Indikasi adanya dugaan aliran uang di lingkungan BPN Jawa Timur semakin menjadi perhatian setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan pada September 2026.
Penggeledahan pertama dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Rabu (23/9/2026).
Lokasi tersebut menjadi sorotan karena Kepala BPN Kota Mojokerto saat itu, Yetty Nurbuati Krystianti, diketahui merupakan istri Lampri, salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Lampri sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Jawa Timur. Sementara Yetty Nurbuati juga tercatat pernah bertugas di lingkungan BPN Jawa Timur.
Dalam penggeledahan di Kantor BPN Kota Mojokerto, penyidik menemukan sejumlah uang yang disimpan di dalam amplop. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pembayaran masyarakat untuk pengurusan layanan pertanahan.
Sehari berselang, Kamis (24/9/2026), penyidik bergerak ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.
Dari lokasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD). Penyidik juga menyita sejumlah perhiasan.
Pada hari yang sama, penggeledahan berlanjut ke kediaman Lampri di Kabupaten Nganjuk. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan aliran dana sekaligus mencari bukti pendukung perkara.
Rangkaian penggeledahan itu kini menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan. Keterangan para kepala kantor pertanahan yang diperiksa di Jawa Timur diharapkan dapat membantu penyidik mengurai hubungan antara temuan barang bukti, dugaan transaksi, dan kemungkinan aliran uang kepada pejabat lain.
Ujian Transparansi Birokrasi Pertanahan
Pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur menjadi perkembangan penting dalam perkara yang berawal dari dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban penyidikan adalah apakah dugaan setoran tersebut berhenti pada kasus tertentu atau berkaitan dengan praktik yang lebih luas di lingkungan birokrasi pertanahan.
KPK masih harus membuktikan alur uang, pihak yang diduga menerima, serta hubungan masing-masing pihak dengan perkara yang sedang ditangani.
Karena itu, status hukum para kepala kantor pertanahan yang diperiksa harus ditempatkan secara proporsional. Mereka masih berstatus saksi, bukan tersangka.
Pada saat yang sama, publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai perkembangan penyidikan, terutama menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan pertanahan.
Sebab, urusan tanah bukan sekadar administrasi dan penerbitan dokumen. Di dalamnya terdapat kepastian hukum, hak masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
