Ringkasan Berita
- Kementerian Perhubungan menguji platform digital e-SETIA di Distrik Navigasi Pontianak dan Tanjung Perak.
- Melibatkan 59 titik SBNP dan 40 pengguna, sistem ini ditargetkan mempercepat pelaporan gangguan rambu laut dari tiga hari menjadi maksimal 24 jam.
PONTIANAK | SIGAP88 — Gangguan pada rambu navigasi laut bukan persoalan kecil. Ketika sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, kecepatan penyampaian informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan pelayaran.
Namun, selama ini proses pelaporan gangguan tersebut masih menghadapi kendala waktu. Laporan dari petugas di lapangan membutuhkan waktu hingga tiga hari untuk sampai ke Direktorat. Salah satu penyebabnya, 20 dari 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi(Disnav) masih menggunakan mekanisme pelaporan manual.
Kondisi itu mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mengembangkan Sistem Elektronik Transportasi Indonesia (SETIA), sebuah platform digital yang dirancang untuk mengintegrasikan sistem pemantauan dan pelaporan kenavigasian dalam satu jaringan.
Mulai 12 November 2026, sistem tersebut memasuki tahap uji coba atau piloting di dua wilayah, yakni Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat arus informasi dari lapangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap infrastruktur navigasi pelayaran.
Digitalisasi Menjawab Persoalan Pelaporan
Urgensi pengembangan SETIA tidak terlepas dari tantangan keselamatan pelayaran nasional. Data yang menjadi dasar pengembangan program mencatat jumlah kecelakaan kapal meningkat dari sekitar 216 kejadian pada 2022 menjadi sekitar 380 kejadian pada 2025.
Di sisi lain, tingkat keandalan SBNP masih berada di bawah 95 persen, sedangkan keandalan Telekomunikasi Pelayaran tercatat di bawah 85 persen.
Persoalan lainnya terletak pada belum terhubungnya data dari UPT secara otomatis dengan sistem SIMNAV/I-Motion maupun MaritimHub. Akibatnya, pertukaran informasi dan proses pemantauan belum berjalan secara terintegrasi.
Dalam pemetaan prioritas, persoalan integrasi tersebut memperoleh skor tertinggi melalui analisis USG sebesar 15. Terdapat pula 18 proses kerja manual yang dinilai perlu segera didigitalisasi.
Situasi tersebut menjadi alasan pengembangan SETIA diarahkan bukan sekadar mengganti pelaporan berbasis kertas menjadi elektronik, melainkan membangun sistem kerja yang lebih terhubung, terukur, dan dapat dipantau secara nasional.
Tiga Modul Diuji dalam Satu Platform
SETIA dirancang untuk menghubungkan seluruh 25 UPT Distrik Navigasi melalui satu platform berbasis multi-tenant, dengan standar data yang seragam dan dashboard nasional.
Dalam tahap pengembangan ini, tiga modul sekaligus disiapkan untuk diuji, melampaui target awal yang hanya dua modul.
Ketiganya meliputi SMS (Sistem Monitoring SBNP), SIKAP (Sistem Informasi Kapal dan Alur Pelayaran), serta SIPASTI (Sistem Pengawasan AIS Terintegrasi).
Ketiga modul tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung pemantauan sarana bantu navigasi, informasi kapal dan alur pelayaran, serta pengawasan melalui sistem identifikasi otomatis kapal atau Automatic Identification System (AIS).
Pengembangan prototipe SETIA juga mencatat capaian waktu. Sistem tersebut berhasil diselesaikan 18 hari lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Tahap piloting berlangsung pada 12–24 November 2026. Pelaksanaannya mencakup 59 titik SBNP, lima stasiun radio pantai (SROP)/Vessel Traffic Service (VTS), serta melibatkan 40 pengguna dari Distrik Navigasi Pontianak dan Tanjung Perak.
Melalui platform e-SETIA, Kementerian Perhubungan membangun ekosistem layanan digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi dan aktivitas kenavigasian.
Tampilan platform memperlihatkan lima layanan, yakni e-Sipasti, e-Sikap, e-SMS, e-SIMPATI, dan e-Pilot. Dalam tahap piloting di Pontianak dan Tanjung Perak, pengujian secara khusus mencakup tiga modul, yaitu SMS, SIKAP, dan SIPASTI.
Pengembangan ini diarahkan untuk membangun keterhubungan informasi antarunit kerja, sehingga pemantauan dan pelaporan kenavigasian dapat berlangsung lebih terintegrasi.
Mengejar Pelaporan dalam Hitungan Jam
Bagi pengelola kenavigasian, kecepatan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan gangguan di lapangan. Semakin cepat kondisi sarana navigasi diketahui, semakin cepat pula tindak lanjut dapat dilakukan.
Melalui SETIA, waktu pelaporan gangguan yang sebelumnya dapat mencapai tiga hari ditargetkan dapat dipangkas menjadi maksimal 24 jam.
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak selaku Project Leader SETIA, Azhar Karim, S.H., S.Pd., M.M., mengatakan bahwa pengembangan sistem tersebut diarahkan untuk mempercepat penyampaian informasi gangguan dari petugas lapangan.
“Kami ingin setiap gangguan rambu di lapangan diketahui dalam hitungan jam, bukan hari. Piloting ini adalah langkah pertama menuju kenavigasian yang terhubung di seluruh Indonesia,” ujar Azhar Karim.
Selama masa uji coba, kesiapan sistem akan dievaluasi melalui uji penerimaan pengguna atau User Acceptance Test (UAT) serta survei kepuasan pengguna.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan untuk mengukur efektivitas sistem sekaligus menentukan langkah pengembangan berikutnya.
Menuju Integrasi 25 UPT pada 2027
Piloting di Pontianak dan Tanjung Perak merupakan tahap awal dari rencana penerapan SETIA secara lebih luas.
Apabila hasil pengujian memenuhi target, sistem ini akan menjadi dasar perluasan integrasi ke seluruh 25 UPT Distrik Navigasi mulai 2027.
Pengembangan SETIA juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta strategi e-Navigation yang dikembangkan International Maritime Organization (IMO).
Dengan integrasi tersebut, pengelolaan informasi kenavigasian diharapkan tidak lagi berjalan secara terpisah-pisah. Data dari lapangan dapat dihimpun dalam satu sistem sehingga proses pemantauan, pelaporan, dan pengambilan tindak lanjut memiliki alur informasi yang lebih cepat.
Bagi sektor pelayaran, pembenahan sistem informasi ini memiliki arti penting. Sebab, keselamatan navigasi tidak hanya bergantung pada keberadaan rambu laut, tetapi juga pada kemampuan pengelola memastikan setiap gangguan terdeteksi dan ditangani tepat waktu.
