SUMENEP | SIGAP88 – Angka pernikahan di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, terus bergerak naik. Hingga akhir Oktober 2026, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayam telah mencatat 160 peristiwa pernikahan. Targetnya, angka tersebut meningkat menjadi 190 peristiwa hingga akhir tahun.
Kepala KUA Kecamatan Gayam, Ramli, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sepanjang 2024 dan 2025, jumlah peristiwa pernikahan di wilayah itu masing-masing berada pada kisaran 160 hingga 170 peristiwa.
“Kami upayakan peristiwa pernikahan di KUA Gayam sampai mencapai 190 peristiwa,” kata Ramli, Senin (9/11/2026).
Untuk mencapai target tersebut, KUA Gayam tidak hanya mengandalkan pelayanan administrasi di kantor. Pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi salah satu strategi yang terus diperkuat.
KUA menggandeng pemerintah desa dan para kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan melalui prosedur resmi dan mencatatkannya di KUA.
“Kami berkolaborasi dengan pihak pemerintah desa atau kepala desa dengan memberikan motivasi kepada masyarakat mengenai manfaat pernikahan yang tercatat di KUA,” ujarnya.
Menurut Ramli, keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran warga. Sebab, pencatatan perkawinan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan keluarga.
Upaya edukasi tersebut turut melibatkan empat penyuluh agama yang bertugas di lingkungan KUA Gayam. Masing-masing penyuluh memiliki empat wilayah binaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dengan pola tersebut, pesan mengenai pentingnya pernikahan tercatat diharapkan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan lingkungan keluarga.
Sosialisasi Batas Usia Perkawinan
Di luar peningkatan angka pernikahan tercatat, KUA Gayam juga memberikan perhatian terhadap kesiapan calon pengantin, terutama terkait ketentuan batas usia perkawinan.
Ramli menyebut pihaknya aktif menyosialisasikan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 mengenai pencatatan pernikahan, termasuk ketentuan usia calon pengantin yang harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas minimal usia pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan.
“Melalui sosialisasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, kesadaran masyarakat mulai tumbuh tentang usia yang layak untuk berumah tangga. Namun, apabila terpaksa karena beberapa hal, maka bisa melalui rekomendasi dari Pengadilan Agama,” tutur Ramli.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi setiap calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui puskesmas untuk memastikan kondisi kesehatan calon pasangan.
“Setiap calon pengantin sudah melakukan pemeriksaan kesehatannya kepada puskesmas dan mendapat rekomendasi sehat dari puskesmas untuk menjalani bahtera rumah tangga,” pungkasnya.
Ramli berharap kolaborasi dengan pemerintah desa, penyuluh agama, puskesmas, serta berbagai elemen masyarakat dapat memperluas pemahaman warga tentang perkawinan yang sah, tercatat, dan memenuhi ketentuan hukum.
Bagi KUA Gayam, capaian 190 peristiwa pernikahan bukan semata-mata target angka. Lebih dari itu, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara matang menjadi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.
