SUMENEP | SIGAP88 – Ketepatan perencanaan pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya anggaran dan banyaknya program yang dijalankan. Kualitas data menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui penyusunan draf Peraturan Bupati tentang Satu Data.
Pembahasan regulasi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Kamis hingga Jumat (5–6/11/2026), dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan keseragaman data antar-OPD memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas perencanaan sekaligus pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, integrasi data diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap program melalui proses perencanaan yang matang serta dievaluasi dengan baik,” kata Arif Firmanto, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, kebutuhan terhadap data yang terintegrasi semakin mendesak, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Tantangan tersebut semakin terasa ketika pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal. Setiap program dan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Satu Data tidak hanya diarahkan untuk menyatukan informasi dari masing-masing OPD, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Arif menjelaskan, Kabupaten Sumenep memiliki delapan program unggulan untuk periode 2025–2029. Seluruh program tersebut membutuhkan indikator keberhasilan yang terukur sehingga capaian pelaksanaannya dapat dinilai secara objektif.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Arif menyebutkan angka kemiskinan Kabupaten Sumenep pada 2025 tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.
Angka tersebut mengalami penurunan 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, capaian itu menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan intervensi berkelanjutan.
Untuk mendukung ketepatan penerima program bantuan, pemerintah daerah juga memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Nasional sebagai salah satu rujukan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Penguatan Portal Satu Data serta penyusunan regulasi diharapkan mampu memperbaiki koordinasi antar-OPD sekaligus mengurangi perbedaan informasi yang berpotensi memengaruhi keputusan pembangunan.
Arif berharap, melalui sistem data yang semakin terintegrasi, seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan demikian, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
