PAMEKASAN | SIGAP88 — Perombakan dan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak cukup hanya ditandai dengan pergantian pejabat. Lebih dari itu, jabatan baru harus membawa konsekuensi berupa peningkatan kinerja, penguatan pengawasan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Pesan tersebut menjadi penekanan Bupati Pamekasan Kholilurrahman saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sembilan pejabat administrator di lingkungan Pemkab Pamekasan, Senin (2/11/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Peringgitan Dalam Ronggosukowati. Sejumlah pejabat yang dilantik ditempatkan pada tiga perangkat daerah strategis, yakni Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
Dalam sambutannya, Kholilurrahman menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar perubahan kedudukan dalam struktur organisasi pemerintahan. Penataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui pelantikan ini, sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan akan menjadi lebih baik lagi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks. Masyarakat menghendaki pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Pada saat bersamaan, aparatur juga dituntut mampu menjaga disiplin, akuntabilitas, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan.
“Sementara tuntutan terhadap akuntabilitas, disiplin aparatur, efektivitas anggaran dan capaian pembangunan juga semakin tinggi,” ungkapnya.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta memahami bahwa jabatan bukan semata-mata penghargaan ataupun peningkatan karier. Ada tanggung jawab organisasi dan kepentingan masyarakat yang harus dijalankan.
“Jabatan memiliki posisi yang sangat strategis. Saudara bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak organisasi, pengendali pelaksanaan tugas, pembina bawahan, sekaligus penanggung jawab pencapaian kinerja pada unit kerja masing-masing,” tegas Kholilurrahman.
Inspektorat Diminta Perkuat Pengawasan Internal
Salah satu perhatian Bupati diarahkan kepada pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah. Lembaga tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan internal secara profesional sekaligus menjadi mitra perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pengawasan, menurut Kholilurrahman, tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian kesalahan. Inspektorat juga harus berperan dalam memberikan solusi, melakukan pembinaan, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan pelaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan.
“Bangun pengawasan yang profesional, objektif, independen dan berintegritas. Jadikan Inspektorat sebagai mitra strategis seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” pintanya.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Harus Lebih Mudah
Perhatian berikutnya menyasar Disdukcapil. Bupati mengingatkan bahwa administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pintu masuk untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
Dokumen kependudukan dibutuhkan dalam berbagai urusan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga pelayanan administrasi lainnya.
Karena itu, pelayanan harus terus dibenahi. Prosedur yang berbelit-belit harus dihilangkan, sementara praktik pungutan liar tidak boleh mendapat ruang.
“Saya minta pelayanan administrasi kependudukan terus ditingkatkan. Hilangkan prosedur yang berbelit-belit, hindari praktik pungutan liar, percepat proses pelayanan dan pastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang sama,” ujarnya.
Kholilurrahman juga menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pelayanan Disdukcapil, di antaranya layanan extra time, pelayanan malam hari, serta layanan gratis yang telah memperoleh pengakuan dari masyarakat maupun instansi di tingkat lebih tinggi.
Inovasi tersebut diharapkan terus dipertahankan dan dikembangkan agar kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Rumah Sakit Diminta Utamakan Pelayanan Manusiawi
Sementara kepada pejabat di lingkungan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat. Karena itu, penguatan manajemen harus berjalan beriringan dengan peningkatan disiplin tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.
“Saya berharap saudara mampu memperkuat manajemen pelayanan, meningkatkan disiplin dan koordinasi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung, menjaga kualitas layanan, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang manusiawi, profesional dan berkeadilan,” tambahnya.
Bupati berharap seluruh pejabat mampu menerjemahkan arahan tersebut ke dalam langkah kerja yang terukur, bukan berhenti pada program maupun laporan administratif.
Sembilan Pejabat Administrator Mendapat Jabatan Baru
Dalam pelantikan tersebut, sembilan pejabat administrator memperoleh penugasan baru pada tiga perangkat daerah Pemkab Pamekasan.
Lima pejabat ditempatkan di lingkungan Inspektorat Daerah, tiga pejabat di Disdukcapil, dan satu pejabat di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
Berikut daftar sembilan pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:
Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan:
1. Hennie Surjawidjaja – Sekretaris Inspektorat Daerah.
2. Ugo Suprayugo – Inspektur Pembantu Wilayah I.
3. Muhammad Saifuddin – Inspektur Pembantu Wilayah IV.
4. Abdul Basith Zamzami – Inspektur Pembantu Wilayah III.
5. Kadarusman – Inspektur Pembantu Wilayah V.
RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo:
6. Indah Herawati – Kepala Bagian Program Perencanaan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
7. Argina Barkat Rakhmatullah – Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
8. Abul Hayat – Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
9. Dedy Setiawan – Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Menutup sambutannya, Kholilurrahman menyampaikan selamat kepada para pejabat yang memperoleh amanah baru. Ia berharap kepercayaan tersebut dijawab melalui kerja nyata dan tanggung jawab profesional.
“Selamat kepada para pejabat yang mendapatkan amanah jabatan baru. Saya berharap kepercayaan ini dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji dan laporan administratif,” pesannya.
Ia menegaskan, Pemkab Pamekasan berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk terus membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut kini menjadi awal tanggung jawab baru bagi sembilan pejabat administrator. Publik tentu berharap penataan birokrasi tidak berhenti pada perubahan nama dan posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan benar-benar tercermin dalam peningkatan pengawasan, kualitas pelayanan, dan kinerja pemerintahan daerah.
