SUMENEP | SIGAP88 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep tetap berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026, melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pemetaan potensi pajak serta retribusi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Non Tunai yang berlangsung di Aula Ruang Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/05/2026)
Kegiatan strategis itu digelar melalui Zoom Meeting bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, dihadiri Wabup Imam Hasyim, Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dalam sambutanya mengatakan bahwa setiap OPD penghasil wajib memiliki target yang jelas dan terukur dalam meningkatkan PAD.
“Setiap OPD penghasil harus memiliki target yang jelas dan harus terencana,” kata Bupati Achmad Fauzi. Selasa (19/05).
Bupati juga menegaskan, seluruh dinas yang memiliki potensi PAD harus segera memaparkan target yang bisa dicapai, baik tahun ini maupun tahun depan
Ia menjelaskan, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap seluruh objek pajak serta retribusi daerah agar potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.
“Langkah yang harus dilakukan, identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara lengkap di setiap OPD yang memiliki potensi pendapatan asli daerah,” jelasnya
Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan fiskal daerah untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“PAD harus menyiapkan target aman agar 30 persen belanja pegawai bisa menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita,” terangnya.
Bahkan, Bupati Achmad Fauzi meminta seluruh perangkat daerah lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap optimal.
“Kita harus mencari potensi yang belum pernah dimaksimalkan dan belum pernah dilakukan di daerah, tetapi berhasil diterapkan di daerah lain,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, digitalisasi sistem pembayaran PAD menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menargetkan sistem pembayaran online dan pengawasan penerimaan daerah berbasis digital dapat diterapkan secara maksimal.
“Digitalisasi sistem pengumpulan sangat penting. Kita harus memperluas sistem pembayaran online supaya penerimaan PAD bisa dipantau secara real time,” katanya
Lebih lanjut, Bupati Fauzi menilai integrasi data perpajakan dan perizinan menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Kalau kita bekerja tanpa data yang akurat, maka kita akan sulit membaca potensi sebenarnya. Karena itu integrasi data pajak dan perizinan harus diperkuat,” pungkasnya.
