SURABAYA | SIGAP88 — Di tengah upaya pemerintah memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial, Surabaya berhasil memimpin transformasi digital melalui penerapan teknologi Face Recognition (FR) yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi tersebut mengantarkan Kota Pahlawan meraih peringkat pertama nasional Capaian Face Recognition Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2026.
Penghargaan itu bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi. Di baliknya, terdapat sistem verifikasi berbasis biometrik yang telah menjangkau lebih dari 1,2 juta pendaftaran warga, sekaligus menjadi fondasi baru penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan minim potensi penyimpangan data.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil yang berlangsung di Jakarta pada 3–4 Agustus 2026.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin, yang mewakili Wali Kota Surabaya.
Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Surabaya membangun sistem perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan didukung teknologi digital, sehingga proses verifikasi penerima bantuan menjadi semakin cepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi indikator bahwa penyaluran bantuan sosial ke depan akan semakin bertumpu pada validitas data dan teknologi verifikasi biometrik.
Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu daerah terdepan dalam transformasi digital pelayanan publik. Sehari sebelumnya, dalam forum yang sama, Surabaya juga berhasil menembus 10 besar nasional untuk capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebelum akhirnya mengunci posisi tertinggi pada kategori Face Recognition Perlinsos.
Surabaya Kembali Buktikan Dominasi Digital di Tingkat Nasional
Keberhasilan tersebut bukan diraih dalam kompetisi yang sederhana. Pada tahap awal pelaksanaan proyek percontohan (piloting project) Perlindungan Sosial berbasis Face Recognition, Surabaya berhasil menempati peringkat pertama nasional dari 43 kabupaten/kota yang ditunjuk pemerintah.
Prestasi itu tidak berhenti di sana. Saat cakupan uji coba diperluas menjadi 100 kabupaten/kota pada Agustus 2026, Surabaya tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan capaian tertinggi secara nasional. Konsistensi itu menjadi indikator bahwa sistem yang dibangun tidak hanya berhasil pada tahap awal, tetapi juga mampu berjalan efektif ketika implementasinya diperluas.
Salah satu faktor utama keberhasilan tersebut adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran Perlindungan Sosial berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sepanjang pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026, Surabaya mencatat 1.215.768 pendaftaran, angka tertinggi dibandingkan seluruh daerah peserta program. Capaian itu menunjukkan percepatan digitalisasi administrasi kependudukan yang berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Teknologi Face Recognition yang digunakan memanfaatkan verifikasi biometrik melalui pencocokan wajah dengan data kependudukan nasional. Mekanisme ini memungkinkan identitas warga dipastikan secara lebih akurat dibandingkan verifikasi administratif konvensional.
Dengan sistem tersebut, potensi kesalahan identitas, data ganda, maupun penyalahgunaan penerima bantuan dapat ditekan secara signifikan. Di sisi lain, pemerintah memiliki basis data yang lebih valid untuk memastikan setiap program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Bagi Pemkot Surabaya, penerapan teknologi ini bukan semata mengejar penghargaan nasional. Lebih dari itu, digitalisasi menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik agar setiap kebijakan yang diambil bertumpu pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Eri Cahyadi: IKD Akan Menjadi Kunci Seluruh Layanan Publik
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Face Recognition Perlinsos bukan sekadar pencapaian administratif ataupun teknologi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi besar pelayanan publik yang tengah dibangun Pemerintah Kota Surabaya.
Ke depan, IKD diproyeksikan menjadi satu pintu bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus melalui proses administrasi yang berulang.
“IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik,” ujar Eri Cahyadi, Rabu (5/8/2026).
Eri menilai, kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki. Karena itu, transformasi digital tidak boleh berhenti pada penggantian dokumen fisik menjadi digital, tetapi harus mampu menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, akurat, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pandangan senada disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad. Ia menjelaskan bahwa penghargaan nasional yang diraih Surabaya merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menurut Irvan, NIK kini telah berkembang menjadi fondasi utama integrasi berbagai layanan pemerintahan. Tidak lagi sekadar berfungsi sebagai identitas administrasi kependudukan, NIK menjadi kunci yang menghubungkan beragam layanan publik dalam satu sistem yang saling terintegrasi.
“NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi juga identitas hukum dan basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga perpajakan. Ke depan, seluruh layanan publik di Surabaya akan terintegrasi dan didasarkan pada data NIK melalui platform IKD,” jelas Irvan.
Ia mengungkapkan, sasaran pendaftaran program Perlindungan Sosial di Kota Surabaya saat ini telah mencakup lebih dari 1,2 juta kepala keluarga (KK). Angka tersebut menjadi gambaran besarnya cakupan masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari sistem perlindungan sosial berbasis data digital.
Selain memperluas pendaftaran Perlinsos, Pemkot Surabaya juga terus mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital di tengah masyarakat. Hingga saat ini, tingkat aktivasi IKD telah mencapai sekitar 38 persen dari total warga wajib rekam KTP elektronik.
Namun jika dihitung khusus warga yang telah memiliki telepon pintar atau perangkat yang mendukung, capaian aktivasi IKD sudah menyentuh sekitar 76 persen.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami menargetkan dalam satu bulan ke depan aktivasi IKD bisa mencapai 100 persen bagi seluruh warga pemilik perangkat yang mendukung,” tambah Irvan.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di Surabaya tidak hanya berfokus pada pembangunan sistem, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat agar layanan publik berbasis digital benar-benar dapat dimanfaatkan secara luas.
Satu Data, 14 Kementerian: Surabaya Bangun Sistem Bansos yang Lebih Transparan
Di balik keberhasilan Surabaya meraih peringkat pertama nasional, Pemerintah Kota Surabaya juga tengah membangun fondasi baru dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi secara nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk memastikan setiap program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan data, bukan karena kedekatan ataupun faktor lainnya.
Menurut Eddy, aplikasi Perlinsos telah terhubung dengan 14 kementerian dan lembaga, sehingga proses verifikasi dilakukan secara otomatis melalui interoperabilitas data kependudukan dan berbagai basis data pemerintah.
Dengan sistem tersebut, status kelayakan setiap warga dapat diketahui secara lebih objektif sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Sistem aplikasi Perlinsos ini terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga. Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara objektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN),” jelas Eddy.
Ia menerangkan, saat ini data Perlinsos telah digunakan sebagai dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun dalam pengembangannya, sistem tersebut akan menjadi rujukan utama bagi berbagai program perlindungan sosial, baik yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Program-program seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) nantinya akan mengacu pada basis data Perlinsos, dengan prioritas penerima berasal dari masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4.
Melalui pendekatan satu data, pemerintah berharap tidak lagi terjadi tumpang tindih penerima bantuan maupun kesalahan sasaran yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam penyaluran berbagai program sosial.
Keberhasilan Surabaya mencapai 100 persen target pendaftaran Perlinsos pada awal Agustus 2026 juga tidak diraih secara instan. Eddy mengungkapkan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah hingga tingkat lingkungan.
Empat strategi utama diterapkan secara bersamaan. Pertama, menggerakkan seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila untuk melakukan percepatan pendataan.
Kedua, melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendaftaran warga di tingkat lingkungan agar proses pendataan menjangkau masyarakat secara langsung.
Strategi ketiga dilakukan melalui sosialisasi masif dengan memanfaatkan media cetak, media elektronik, media sosial, serta menggandeng influencer lokal Surabaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sedangkan strategi keempat adalah pengawasan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya terhadap seluruh jajaran kewilayahan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai target.
“Pengawasan dan kontrol ketat secara berkala oleh Bapak Wali Kota terhadap seluruh jajaran kewilayahan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong keberhasilan capaian pendaftaran Perlinsos di Kota Surabaya,” pungkas Eddy.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan akurat, Surabaya memilih menjadikan data sebagai fondasi utama kebijakan. Penghargaan nasional yang diraih menjadi penanda bahwa transformasi digital tidak lagi sebatas slogan, melainkan telah diterjemahkan ke dalam sistem yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
