PASURUAN | SIGAP88 – Kebutuhan ruang untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Di tengah pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kegiatan komersial lainnya, pemanfaatan fasilitas jalan milik pemerintah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan membuka pelayanan rekomendasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija). Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki kesempatan mengajukan penggunaan bagian ruang jalan untuk kepentingan usaha maupun kegiatan tertentu, sepanjang memenuhi ketentuan perizinan.
Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Gustap Purwoko, mengatakan fasilitas pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, sekaligus memastikan pemanfaatan aset publik berjalan sesuai aturan.
“Ini merupakan upaya kami untuk terus berupaya dalam memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya dengan memberikan rekomendasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) melalui Dinas PUPR,” ungkap Gustap, Jumat (13/11/2026).
Menurut Gustap, masyarakat perlu memahami bahwa Rumija merupakan fasilitas milik pemerintah yang tidak dapat dimanfaatkan atau diubah secara bebas. Setiap kegiatan yang menggunakan bagian dari ruang milik jalan harus terlebih dahulu melalui tahapan perizinan sesuai ketentuan.
“Dalam setiap pemanfaatan Ruang Milik Jalan, warga yang memiliki kepentingan haruslah mengantongi izin kegiatan. Misalnya badan jalan untuk kegiatan hajatan, membongkar trotoar untuk jalan keluar masuk maupun pemasangan tiang internet,” katanya.
Kebutuhan terhadap pemanfaatan Rumija tidak hanya berkaitan dengan kegiatan insidentil. Perkembangan usaha masyarakat juga memunculkan berbagai kebutuhan akses, terutama bagi pelaku usaha yang memerlukan ruang keluar-masuk kendaraan maupun kegiatan distribusi barang.
Salah satu contohnya adalah usaha galangan yang membutuhkan akses jalan untuk memperlancar pengiriman bahan bangunan serta aktivitas bongkar muat.
“Banyaknya UMKM, serta banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha serta kepentingan lainnya, seperti usaha galangan yang mengharuskan untuk membuka jalan keluar masuk untuk mempermudah pengiriman bahan bangunan maupun bongkar muat barang,” jelasnya.
Meski pemerintah memberikan kemudahan melalui pelayanan rekomendasi, Gustap mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek legalitas. Pemanfaatan ruang milik jalan tanpa izin berpotensi menimbulkan persoalan, termasuk pembongkaran fasilitas yang terlanjur digunakan serta sanksi administratif.
“Hal ini akan mengurangi potensi pembongkaran bagi warga yang sengaja menggunakan kepentingan milik hingga denda administratif,” tuturnya.
Pengajuan Tidak Harus Datang ke Kantor PUPR
Kemudahan lainnya terletak pada akses pengajuan. Masyarakat yang membutuhkan rekomendasi pemanfaatan Rumija tidak harus mendatangi langsung kantor Dinas PUPR. Pemerintah Kota Pasuruan telah menyediakan akses pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP).
Pemohon dapat mengisi formulir pendaftaran sekaligus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Setelah berkas diterima, Dinas PUPR akan menindaklanjuti permohonan melalui pemeriksaan dan survei langsung ke lokasi yang diajukan.
“Setelah mengisi dan melengkapi persyaratan sesuai isi formulir pendaftaran, maka akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survey terhadap lokasi pemanfaatan jalan yang telah diajukan,” terangnya.
Survey lapangan menjadi bagian penting dalam proses penilaian. Tim teknis akan memeriksa kondisi lokasi serta menyesuaikan kebutuhan pemanfaatan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila persyaratan telah lengkap dan hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi ketentuan, Dinas PUPR akan memberikan rekomendasi untuk proses perizinan selanjutnya.
Gustap menjelaskan, rekomendasi dari Dinas PUPR bukan merupakan izin akhir. Dokumen tersebut menjadi salah satu tahapan yang diperlukan sebelum permohonan diproses oleh instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan izin.
“Setelah disetujui oleh tim survey yang melibatkan beberapa bidang dinas terkait, sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang milik jalan, kami mengeluarkan rekomendasi untuk supaya izin tersebut bisa diproses dan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Pasuruan,” pungkasnya.
Dengan mekanisme tersebut, proses pemanfaatan Rumija diarahkan agar lebih tertib dan transparan. Masyarakat tetap memperoleh kesempatan menggunakan ruang yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi, sementara fungsi fasilitas jalan sebagai kepentingan bersama tetap harus dijaga.
Dinas PUPR Kota Pasuruan berharap masyarakat semakin memahami bahwa kemudahan pelayanan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan. Sebab, ruang milik jalan bukan semata fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, melainkan bagian dari infrastruktur publik yang keberadaannya harus tetap memberikan manfaat bagi seluruh pengguna jalan.
