Rotasi, promosi, dan mutasi dilakukan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mempercepat pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan.
PAMEKASAN | SIGAP88 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan penyegaran besar-besaran dalam struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 85 Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (31/7/2026). Rotasi, promosi, dan mutasi tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Mandhapa Agung Ronggosukowati itu diikuti pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, hingga Pengawas yang akan menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Pelantikan tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat semata. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyegaran organisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menilai tantangan birokrasi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, hingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan yang harus dijawab melalui birokrasi yang adaptif dan inovatif.
Menurutnya, aparatur pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi, melainkan harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh lagi hanya berorientasi pada rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu menghadirkan inovasi, bergerak cepat, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, tetapi juga harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Ia menegaskan, setiap jabatan yang dipercayakan kepada ASN bukan sekadar bagian dari jenjang karier maupun pengisian posisi yang kosong. Penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan mendorong perubahan di lingkungan kerjanya.
Karena itu, penerapan manajemen talenta dinilai menjadi instrumen penting agar setiap jabatan strategis benar-benar ditempati aparatur yang memiliki rekam jejak kinerja, prestasi, dan kemampuan terbaik.
Pelantikan kali ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan ingin membangun birokrasi yang lebih profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara lebih efektif.
Melanjutkan arahannya, Kholilurrahman mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para ASN bukanlah simbol kehormatan ataupun kebanggaan pribadi. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dijawab dengan dedikasi, integritas, dan komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang semakin profesional.
“Jangan pernah menggunakan jabatan sebagai simbol kebanggaan. Jadikan jabatan sebagai amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.
Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik membangun komunikasi yang baik di lingkungan kerja, memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, serta menjadi teladan bagi aparatur di bawah kepemimpinannya.
Selain itu, budaya kerja yang disiplin, jujur, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat harus menjadi karakter utama setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Bupati menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, para pejabat diminta tidak hanya menunggu laporan di balik meja, melainkan aktif turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Ia bahkan mengingatkan agar ASN tidak menjadikan media sosial atau pemberitaan sebagai pemicu utama dalam mengambil tindakan.
“Jangan menunggu masalah datang ke media. Turunlah ke lapangan, dengarkan masyarakat, pahami kebutuhan mereka, lalu hadirkan solusi yang tepat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kholilurrahman juga mengajak seluruh aparatur terus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, menjaga loyalitas sebagai abdi negara, serta menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Tak hanya itu, ia melontarkan kritik terhadap budaya kerja birokrasi yang selama ini sering mendapat sorotan publik. Menurutnya, pola kerja yang hanya berorientasi pada kehadiran formal tanpa menghasilkan manfaat nyata harus segera ditinggalkan.
Ia menyebut budaya “3D” atau Datang, Duduk, Duit tidak boleh lagi menjadi wajah birokrasi di Kabupaten Pamekasan.
“Mari kita buktikan bahwa birokrasi Kabupaten Pamekasan adalah birokrasi yang melayani, bukan minta dilayani; birokrasi yang bekerja, bukan sekadar datang, duduk, dan duit. Kita harus terus berinovasi dan bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup diwujudkan melalui rotasi jabatan semata, melainkan harus diikuti perubahan pola pikir, budaya kerja, dan komitmen seluruh aparatur untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Bupati Pamekasan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan oleh para pejabat yang memperoleh amanah baru.
Seluruh rangkaian berlangsung sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab.
Melalui penyegaran organisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru. Rotasi dan promosi jabatan diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan struktur organisasi, tetapi juga melahirkan budaya kerja yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pemkab Pamekasan juga berharap setiap pejabat mampu memperkuat sinergi antarlembaga dan antarperangkat daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi target utama dari penyegaran birokrasi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif melalui kinerja aparatur yang profesional serta mampu menghadirkan solusi atas setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, pelantikan 85 ASN ini diharapkan menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Pamekasan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan optimistis roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah Posisi Strategis Diisi Wajah Baru
Dalam rotasi kali ini, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan turut mengalami penyegaran. Mohamad Alwi dipercaya memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sementara Raden Mohammad Syaiful Amin mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pada sektor infrastruktur, Ika Yulia Rakhmawati ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sedangkan Mohammad Yusuf Wibiseno dipercaya memimpin Dinas Perhubungan. Posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) diisi Dodid Kirnadi Hattazul Muslimin, sementara Akhmad Dhofir Rosidi mendapat amanah sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penyegaran juga menyentuh sektor pelayanan kesehatan dengan penempatan Hendarto sebagai Wakil Direktur Medik RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo serta Ike Handayani sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan rumah sakit daerah tersebut.
Di tingkat kewilayahan, sejumlah kecamatan juga dipimpin camat baru, di antaranya Hasimuddin di Kecamatan Pademawu, Achmad Sukrisno di Kecamatan Kadur, Dwi Norkholis Ikhwan di Kecamatan Pamekasan, Junaidi di Kecamatan Pasean, Nur Arifin di Kecamatan Batumarmar, Syaifurrahman di Kecamatan Galis, Hasyim Abdurrahim di Kecamatan Palengaan, Mohammad Sukkur di Kecamatan Waru, Amir Chamdani di Kecamatan Tlanakan, Erta Maulita Susanto di Kecamatan Larangan, serta Bagus Irawan Ainul Nizhar di Kecamatan Proppo.
Selain itu, rotasi turut mencakup puluhan jabatan administrator dan pengawas pada berbagai organisasi perangkat daerah, mulai sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, lurah, kepala seksi, hingga kepala subbagian. Penyegaran tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan komposisi kepemimpinan yang baru, Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap mesin birokrasi bergerak lebih cepat, adaptif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mengawal percepatan pembangunan di berbagai sektor.
