SURABAYA | SIGAP88 — Partai Demokrat mulai memanaskan kembali mesin politiknya di Jawa Timur. Konsolidasi internal menjadi pesan utama yang dibawa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD Partai Demokrat Jawa Timur di salah satu Hotel di Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Musda yang berlangsung 28–30 Agustus 2026 itu dibuka AHY secara virtual melalui teleconference. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi kader Demokrat Jawa Timur untuk menatap agenda politik ke depan.
AHY meminta seluruh kader tidak sekadar menjadikan Musda sebagai agenda organisasi lima tahunan. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur, memperbaiki kapasitas kader, sekaligus mengembalikan kedekatan partai dengan masyarakat.
Pesan itu dirangkum dalam tema Musda: “Melalui Musdalub Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dilakukan Konsolidasi Demokrat, Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan.”
Bagi AHY, kemenangan politik tidak akan lahir dari struktur partai yang hanya aktif ketika memasuki tahun politik. Demokrat, kata dia, harus hadir secara konsisten di tengah masyarakat.
“Demokrat harus terus berbenah. Demokrat harus terus memiliki peran yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat kita,” ujar AHY.
Ia menempatkan soliditas sebagai salah satu fondasi utama untuk memperkuat partai. Menurut AHY, Demokrat harus mampu menjadi ruang bersama bagi seluruh kader dengan mengedepankan semangat merangkul, bukan sekadar mengonsolidasikan kekuatan menjelang pemilu.
“Kita harus kompak, solid, dan memastikan agar Demokrat benar-benar bisa menjadi rumah besar untuk semua, yang merangkul semua,” tuturnya.
Kaderisasi Jadi Investasi Politik
AHY juga mengingatkan bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya.
Karena itu, kaderisasi dan pembekalan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kader Demokrat didorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat merasa cukup dengan kapasitas yang dimiliki.
“Human capital adalah aset terpenting. Jangan pernah merasa sudah hebat, sudah segala-galanya, karena kita harus terus belajar dan memperbaiki diri,” tandasnya.
Menurut AHY, pendekatan kepada masyarakat juga tidak boleh bersifat musiman. Kader harus hadir sebelum, selama, dan setelah kontestasi politik berlangsung.
“Jangan datang hanya pada saat pemilu. Datanglah, hadirlah di tengah-tengah masyarakat setiap saat,” pesannya.
Konsolidasi tersebut sekaligus diarahkan untuk mengembalikan kekuatan Demokrat di Jawa Timur. AHY menargetkan peningkatan suara sekaligus bertambahnya kursi legislatif yang diraih partai pada periode mendatang.
Ia menilai Jawa Timur memiliki posisi penting bagi perjalanan politik Demokrat dan berharap basis kekuatan tersebut kembali menguat.
“Insyaallah mudah-mudahan Jawa Timur yang sejatinya adalah rumahnya Partai Demokrat kembali semakin biru, semakin banyak kader utama kita yang mendapatkan amanah dan juga kepercayaan dari rakyat,” harap AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga memberikan sinyal dukungan terhadap Emil Elestianto Dardak yang saat ini memimpin DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Ia menyebut peluang Emil untuk melanjutkan kepemimpinan Jawa Timur pada masa mendatang.
“Jika kader utama kita Mas Emil bisa kemudian mendapatkan amanah pula untuk melanjutkan kepemimpinan Ibu Khofifah di Jawa Timur di masa mendatang,” terangnya.
AHY kemudian menegaskan bahwa target kemenangan tidak boleh berhenti sebagai slogan Musda. Ia meminta seluruh kader menerjemahkannya melalui kerja politik yang nyata dan konsisten.
“Rebut kemenangan ini tidak boleh hanya menjadi jargon. Ini harus merupakan kesadaran kolektif,” tegas AHY.
Khofifah Tarik Musda ke Isu Kemiskinan
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membawa pembahasan Musda ke isu yang lebih substantif: bagaimana kekuatan politik diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Khofifah mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat salah satunya tercermin dari bagaimana pemerintah menentukan prioritas belanja APBN maupun APBD.
Ia kemudian mengingat kembali proses awal lahirnya Program Keluarga Harapan (PKH). Khofifah menyebut dirinya pernah terlibat dalam tim yang membahas program conditional cash transfer pada 2007, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden.
“Saya ingin menyampaikan di tahun 2007, saya termasuk tim yang ikut membahas. Tahun 2007 berarti presidennya adalah Bapak SBY, dan saya masuk tim untuk program conditional cash transfer. Conditional cash transfer, kemudian kita terjemahkan PKH (Program Keluarga Harapan),” urai Khofifah.
Menurut Khofifah, program tersebut menjadi salah satu fondasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang kemudian berkembang dan diterapkan di berbagai negara.
Namun, menurut dia, bantuan sosial tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan. Ada tahapan yang harus dibangun agar penerima manfaat mampu keluar dari ketergantungan dan naik kelas secara ekonomi.
Konsep graduating menjadi penting, yakni mendorong masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi sangat miskin agar secara bertahap mampu mandiri dan menjadi pelaku ekonomi.
Gagasan tersebut, kata Khofifah, dapat menjadi referensi bagi kader Demokrat dalam merumuskan agenda politik dan pembangunan di berbagai tingkatan.
Ia juga menyinggung persoalan kesenjangan yang menjadi salah satu perhatian Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Bagi Khofifah, isu kesenjangan dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi dalam Musda, sekaligus menjadi agenda strategis bagi kepala daerah dan anggota DPRD dari Partai Demokrat di Jawa Timur.
“Kalau kita menyebut negara maju, maka salah satu tandanya adalah kemiskinannya tidak boleh lebih dari 2 persen. Jadi tidak bisa disebut negara maju kalau kemiskinannya masih tinggi,” tegasnya.
Karena itu, Khofifah berharap Demokrat tidak hanya berbicara mengenai target elektoral, tetapi juga mampu menawarkan gagasan dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat.
Ia mendorong Partai Demokrat, baik di tingkat nasional maupun Jawa Timur, mengambil peran sebagai salah satu penggerak menuju Indonesia yang lebih maju.
Kehadiran Kiai Asep Saifuddin Chalim dalam Musda turut mendapat perhatian Khofifah. Ia mengapresiasi doa dan pesan yang disampaikan tokoh tersebut agar Partai Demokrat tetap mengambil posisi sebagai problem solver bagi berbagai persoalan masyarakat, bangsa, dan negara.
Musda VII Demokrat Jawa Timur pun tidak sekadar menjadi forum pergantian atau penguatan kepengurusan. Di tengah persaingan politik yang terus bergerak, forum tersebut memperlihatkan satu kebutuhan yang sama: membangun kembali kekuatan partai melalui konsolidasi internal sekaligus memperkuat relevansi Demokrat di tengah masyarakat.
Bagi Demokrat Jawa Timur, “rapatkan barisan” bukan hanya urusan struktur. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa barisan yang semakin solid mampu menghasilkan kerja politik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
