GRESIK | SIGAP88 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar Rapat koordinasi dan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMP negeri dan swasta.

Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) yang berlangsung di Aula UPT SMPN 22 Gresik, Senin (17/11/25).

Menurut  Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menyampaikan perlunya pembaruan skema pembagian BOSDA yang selama ini diberikan secara merata kepada seluruh sekolah.

Selain itu rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaporan serta memperbaiki skema penyaluran BOSDA agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga  Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Minta Pemda Fasilitas Bank Darah di RSUD Abuya Kangean

“Skema BOSDA yang merata selama ini perlu kita evaluasi kembali, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada yang kebutuhannya sudah mencukupi. Kami ingin penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola BOSDA secara lebih efektif dan berkeadilan.

Tidak hanya itu, kata Gus Yani kondisi fiskal Kabupaten Gresik yang akan terpengaruh akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat.

“Pada tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas setengah triliun. Namun kami pastikan, belanja yang bersifat langsung untuk masyarakat tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan,” aku Gus Yani.

Baca Juga  Perkuat Ekonomi Perikanan, Pemkab Sumenep Mou dengan Dua Perusahaan

Gus Yani juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan di tengah besarnya alokasi dana BOSDA yang dikelola daerah.

“Harapan kami mutu kualitas pendidikan yang terus berkembang. Mengingat anggaran BOSDA yang begitu tinggi,” harapnya

Adapun Rincian anggaran BOSDA disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Syifaul Qulub, sebagai berikut:

SMP Swasta & MTs: Rp20.661.400.000 (242 lembaga)

Baca Juga  Tahun 2026, Kabupaten Sumenep Kembali Terima Program BSPS

SMP Negeri: Rp14.597.490.000 (35 sekolah)

Menambahkan Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menuturkan bahwa masukan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar peninjauan ulang skema penyaluran agar tidak lagi bersifat merata, tetapi berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.

Dilarang mengambil dan atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seijin redaksi. sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE