SUMENEP | SIGAP88 — Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Selasa (18/8/2026).
Penyampaian Nota Keuangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD Sumenep.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi serta perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, perubahan APBD juga menjadi bagian dari penyesuaian program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumenep diproyeksikan sebesar Rp2,29 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian sebesar Rp175,16 miliar atau 7,09 persen dari anggaran awal Rp2,47 triliun.
PAD Naik 12,20 Persen
Di tengah penyesuaian pendapatan daerah, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan.
PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp334,30 miliar, bertambah sekitar Rp40,78 miliar atau 12,20 persen, sehingga setelah perubahan menjadi sekitar Rp375,08 miliar.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Sementara pendapatan transfer mengalami penyesuaian dari sekitar Rp2,12 triliun menjadi Rp1,91 triliun, atau berkurang sekitar Rp212,72 miliar.
Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa serta penetapan pagu definitif bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah berubah dari sekitar Rp10,75 miliar menjadi Rp7,52 miliar.
Belanja Daerah Diproyeksikan Rp2,61 Triliun
Pada sisi belanja, anggaran daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,61 triliun, turun sekitar Rp42,35 miliar atau 1,59 persen dari anggaran awal Rp2,65 triliun.
Belanja operasi mengalami peningkatan sekitar Rp38,60 miliar atau 1,97 persen, menjadi sekitar Rp1,99 triliun.
Sementara belanja modal bertambah sekitar Rp46,18 miliar atau 32,37 persen, dari Rp142,69 miliar menjadi sekitar Rp188,88 miliar.
Belanja tidak terduga juga mengalami penyesuaian dari Rp5 miliar menjadi sekitar Rp31,27 miliar.
Sedangkan belanja transfer mengalami penyesuaian dari sekitar Rp547,72 miliar menjadi Rp394,31 miliar, atau berkurang sekitar Rp153,41 miliar.
Defisit Ditutup Melalui Pembiayaan
Dengan perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut, Rancangan Perubahan APBD 2026 mencatat defisit sekitar Rp317,03 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp317,03 miliar, meningkat sekitar Rp129,59 miliar atau 69,14 persen dibandingkan anggaran awal.
Sementara pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp3,22 miliar menjadi nol rupiah.
Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp317,03 miliar dan digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Wakil Bupati mengatakan penyusunan perubahan APBD juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi regional, inflasi, perubahan harga komoditas, kebijakan fiskal nasional serta optimalisasi pendapatan daerah.
Rancangan perubahan APBD tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumenep untuk penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap penyesuaian APBD 2026 dapat menjaga kesinambungan program pemerintahan dan pembangunan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga kita selalu memperoleh bimbingan, petunjuk serta kekuatan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep dengan sebaik-baiknya sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata Wakil Bupati.
