
PASURUAN | SIGAP88 — Persetujuan enam fraksi DPRD Kota Pasuruan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bukan akhir dari pembahasan anggaran. Justru setelah palu persetujuan diketuk, pekerjaan sesungguhnya menanti Pemerintah Kota Pasuruan: memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berbuah manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kota Pasuruan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu (23/9/2026).
Enam fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan itu tidak diberikan tanpa catatan. Mulai dari transparansi belanja, percepatan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, hingga kualitas pelayanan publik, seluruhnya menjadi pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Toyib, menegaskan bahwa pendapat akhir fraksi merupakan bagian dari komitmen lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Toyib, aspirasi yang dihimpun melalui reses, dialog publik, serta kunjungan kerja menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi terhadap kebijakan anggaran dan pembangunan daerah.
“Rapat paripurna kemarin merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah 2027 mendatang,” kata Toyib, Jumat (25/9/2026).
Ia menambahkan, masukan masyarakat yang diterima anggota DPRD tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam forum pertemuan, tetapi harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.
“Aspirasi masyarakat yang kami terima selama reses menjadi bahan penting untuk dibahas bersama, sehingga arah kebijakan serta pembangunan daerah ke depan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Anggaran Bertambah, Manfaat Harus Terukur
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 adalah peningkatan nilai anggaran yang harus diikuti dengan hasil pembangunan yang sepadan.
Dalam catatan Fraksi PDI Perjuangan, total APBD Kota Pasuruan meningkat dari sekitar Rp920,99 miliar menjadi Rp936,55 miliar. Artinya, terdapat penambahan sekitar Rp15,56 miliar.
Pendapatan daerah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp802,37 miliar menjadi Rp804,13 miliar.
Bagi fraksi tersebut, kenaikan anggaran tidak cukup hanya terlihat dalam angka-angka dokumen keuangan. Pemerintah daerah dituntut memastikan tambahan anggaran mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu perhatian. Begitu pula kesempatan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM, industri kecil dan menengah, pengrajin, serta penyedia barang dan jasa dari kalangan masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, belanja pemerintah diharapkan tidak hanya menggerakkan roda birokrasi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi PKS, yang mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semestinya diukur semata-mata dari tingginya persentase penyerapan anggaran.
Ukuran yang lebih penting adalah keluaran program, hasil yang dicapai, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk memperkuat pengawasan, Fraksi PKS mengusulkan dashboard monitoring pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Sistem tersebut diharapkan memuat perkembangan realisasi pendapatan dan belanja, progres fisik serta keuangan, pengadaan barang dan jasa, program prioritas, hingga kegiatan yang berpotensi terlambat atau tidak terserap.
Usulan itu menempatkan keterbukaan informasi dan pemantauan berkala sebagai instrumen untuk mendeteksi persoalan sejak dini, bukan menunggu hingga tutup tahun anggaran.
Waktu Mepet, Kualitas Jangan Dikorbankan
Persoalan waktu menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Persatuan Hati Nurani.
Dengan tahun anggaran 2026 yang memasuki bulan-bulan terakhir, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan maupun ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan mengenai strategi pengadaan, manajemen risiko, peningkatan omzet pasar, penyesuaian tarif retribusi, pencapaian target pendapatan, serta efisiensi belanja.
Percepatan pengadaan, menurut catatan fraksi, harus tetap disertai pengawasan yang ketat. Pekerjaan fisik yang dikejar penyelesaiannya tidak boleh berujung pada penurunan kualitas hasil pembangunan.
Sementara itu, Fraksi Persatuan Hati Nurani meminta agar kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketepatan penggunaan anggaran.
Fraksi ini juga menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta pentingnya memperhatikan kondisi perekonomian warga.
Pengembangan pariwisata lokal, pembenahan infrastruktur kawasan wisata, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik turut menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan.
Pesan yang mengemuka cukup jelas: keterbatasan waktu bukan alasan untuk mengabaikan kualitas, sementara percepatan belanja harus tetap berada dalam koridor akuntabilitas.
Dari JLU hingga Layanan Kesehatan, Catatan Fraksi Mengarah ke Pelayanan Publik
Catatan fraksi-fraksi lainnya memperlihatkan luasnya persoalan pembangunan yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah Kota Pasuruan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Sejumlah sektor strategis turut disorot, mulai dari percepatan pembangunan Jalur Lintas Utara (JLU), peningkatan kualitas layanan digital RT/RW, optimalisasi aset daerah, hingga pembangunan pendidikan.
Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, penghargaan bagi atlet, serta pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya (F-API) membawa sejumlah isu yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pelayanan kesehatan dasar, percepatan bantuan bencana, serta tata kelola BUMD dan PDAM menjadi bagian dari catatan fraksi tersebut.
Transparansi retribusi parkir, perlindungan sosial, optimalisasi aset daerah, dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendorong perekonomian masyarakat juga mendapat perhatian.
F-API menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti pemerintah kota.
Secara keseluruhan, enam fraksi menyampaikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, disertai catatan dan rekomendasi sesuai bidang yang menjadi perhatian masing-masing.
Persetujuan Legislatif, Ujian Berikutnya di Pelaksanaan
Pendapat akhir fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026. Setelah tahapan tersebut, proses penetapan dan pelaksanaan anggaran harus berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, substansi yang paling menentukan bukan semata-mata selesainya pembahasan di ruang paripurna.
Besarnya anggaran, banyaknya program, dan tingginya target penyerapan tidak dengan sendirinya menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil akhirnya tetap bergantung pada ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan keterbukaan penggunaan uang publik.
Dari berbagai catatan yang disampaikan, DPRD Kota Pasuruan menempatkan efektivitas belanja, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat pembangunan sebagai tuntutan utama terhadap pemerintah daerah.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 pada akhirnya sederhana: apakah pelayanan semakin baik, pembangunan berjalan sesuai kebutuhan, dan perputaran ekonomi benar-benar dirasakan warga Kota Pasuruan.
Persetujuan enam fraksi telah disampaikan. Kini, tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalankan anggaran daerah.

















