Pemkab Sumenep Gandeng Universitas Brawijaya Susun Perda RPIK

0
171

SUMENEP | SIGAP88 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyiapkan landasan hukum untuk mengarahkan pembangunan sektor industri di daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dengan menggandeng Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Penyusunan regulasi tersebut kini memasuki tahap awal, yakni pembuatan naskah akademik. Dokumen ini menjadi bagian penting sebelum rancangan peraturan daerah dibahas lebih lanjut bersama DPRD.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan, keberadaan Perda RPIK diperlukan untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi pengembangan industri di wilayahnya.

“Penyusunan Perda RPIK bertujuan untuk memberikan arah, pedoman, dan dasar hukum yang jelas dalam pengembangan sektor industri di daerah,” kata Ramli saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, penyusunan RPIK merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan untuk merancang kebijakan pembangunan industri sesuai potensi dan kebutuhan wilayah.

Namun, Ramli menegaskan, proses yang berjalan pada 2026 ini masih terbatas pada penyusunan naskah akademik. Tahapan tersebut menjadi fondasi sebelum pemerintah daerah menyusun draf rancangan peraturan daerah.

Penyusunannya juga tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Diskop UKM Perindag bersama Universitas Brawijaya membuka ruang partisipasi bagi sejumlah unsur masyarakat melalui forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).

Pihak yang dilibatkan antara lain organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, akademisi, kepala desa hingga camat.

“Dalam hal ini kami minta saran kepada semua pihak untuk dikonsultasikan ke dinas teknis provinsi guna mendapatkan rekomendasi,” jelasnya.

Masukan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik sekaligus memastikan rancangan regulasi memiliki landasan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri di Kabupaten Sumenep.

Setelah naskah akademik selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penyusunan draf Raperda RPIK. Selanjutnya, rancangan tersebut harus melalui tahapan pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan dan diundangkan.

Ramli menegaskan, penerapan Perda RPIK baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah diselesaikan.

“Pelaksanaan Perda RPIK tersebut akan dijalankan setelah semuanya disepakati bersama dan diundangkan bersama DPRD,” tegasnya.