JOMBANG | SIGAP88 – Perhutani KPH Jombang Bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Nganjuk dan Yayasan Soerjo Modjopahit (YSM) serta Forkopimcam Trowulan mensosialisasikan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Taman Perdamaian Dunia di wilayah hutan RPH Kedung Lumpang, BKPH Jabung.
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Trowulan, Mojokerto pada Rabu (12/11) kemarin
Kepala KPH Jombang, Enny Handhayany Y.S, kepada media ini, Kamis(13/11) menyampaikan apresiasinya ke berbagai pihak dengan memberikan dukungan agar inisiatif YSM dalam melestarikan budaya dan lingkungan dapat segera berjalan tanpa ada permasalahan sosial.
”Harapan dari kegiatan itu bersama Forkopimcam, CDK, Kades Pakis, rekan wartawan dan bersama masyarakat. Seperti apa berjalannya kegiatan nantianya, akan selalu termudahkan, memberikan keberkahan, kesejahteraan, kemaslakhatan, bagi masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan” ujarnya
Ia menjelaskan, untuk lokasi pesanggem yang belum panen akan ditunggu sampai panen dan tidak boleh menggarap lagi,
“Kami harap kesadarannya, karena dari ribuan hektar kawasan hutan di situ, hanya 20 hektaran yang akan di pergunakan oleh YSM”. terangnya.
Sementara itu, Kepala CDK Wilayah Nganjuk, Wardoyo, menegaskan bahwa
YSM sudah mendapatkan ijin dari kementerian di tahun 2023, persetujuan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut lokasi KHDPK yang dapat dimanfaatkan oleh YSM untuk pengembangan Taman Perdamaian Dunia
”Pada prinsipnya bagaimana kegiatan ini agar dapat berjalan dan masyarakat tidak tersisihkan dengan ikut turut serta bekerja di proyek ini yang awalnya memanfaatkan lahan untuk pertanian sebagai pesanggem” terangnya
“Monggo dari YSM dapat berkomunikasi langsung agar pesanggem tak kehilangan mata pencaharian dan tak merasa dirugikan, ini harapan kami,” ungkapnya.
Sedangkan Camat Trowulan Mujiono, dalam sambutanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran semua pihak, untuk mendapat titik terang serta titik temu agar segera eksekusi dan terlaksana pembangunan pihak YSM, agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama lebih diutamakan untuk warga yang terdampak agar ikut dapat bekerja.
“Mari kita saling menjalin komunikasi untuk menyamakan persepsi”, agar kegiatan ini segera berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan mensejahterakan masyarakat setempat,” ucapnya.
Bambang Sulistomo selaku Ketua Pembina Yayasan Soerjo Mojopahit mengatakan kita harus saling bekerja sama, sebagai negara yang pernah berjaya dengan kejayaan Kerajaan Majapahit
“Dengan berkekuatan hukum, menjunjung tinggi spiritual yang tercetus pada UUD dan Pancasila, atas dasar dan berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa mari kita jaga kekuatan hukum spiritual berkeTuhanan, melalui pendekatan kekuatan spiritual, kita ingin bangsa ini bangkit lagi, kelestarian alam dan budaya dapat berjalan, tanpa ada pihak pihak yang dirugikan, serta mensejahterakan masyarakat sekitar dengan berbagai peluang pekerjaan, maupun usaha” ujarnya
Sementara itu, Ketua Yayasan Soerjo Modjopahit, Hanung Haryawan, menjelaskan Taman perdamaian dunia, Taman kebudayaan, yang mempunyai makna visi dalam membangun semangat bangsa, “yang desainnya sudah kami siapkan tinggal pelaksanaanya” ungkapnya
Disitu, kata Hanung, akan ada berbagai tempat alami taman era kerajaan Majapahit yang akan menjadi tempat edukasi, budaya lokal, spiritual, sehingga dapat menarik siapapun yang ingin belajar, menikmati suasana, ataupun melakukan berbagai kegiatan positif lainya yang menjadikan akrab dan harmonis.
“Pengelolaan ini akan melibatkan masyarakat setempat dengan berbagai pendekatan segala arah, bagaimana agar mereka turut menjaga karena ikut merasa memiliki kelestarian tradisi budaya leluhur Majapahit,” ungkapnya
“Lebih dari 10 tahun, proses tersebut mencakup koordinasi dengan berbagai pihak, survei lokasi, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),”tambah Hanung.
Ditempat yang sama Khoirul Hadi Kades Pakis, mengatakan pada prinsipnya juga sama ikut mendukung uri-uri Mojopahit
“Kami mengucapkan banyak terimakasih dan mohon seluruh Stakeholder agar ada pendekatan, sosialisasi langsung ke desa kami untuk memberikan pemahaman, agar tak ada benturan sosial karena kesalahpahaman” ujarnya
Masih kata Khoirul Hadi, ia yakin jika seluruh stakeholder turun bersama untuk menyampaikan langsung hal ini di berbagai kesempatan pasti mereka memahami
“Besar harapan kami agar segera terwujud, untuk kemaslakhatan meningkatkan perekonomian masyarakat desa kami,” harapnya.
Untuk diketahui, dasar hukum dari kerja sama ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.1285/MenLHK-PHL/Ren/PLA.0/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023, tentang persetujuan kerja sama penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan wisata budaya dengan sarana penunjangnya antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Perhutani KPH Jombang dengan Yayasan Soerjo Modjopahit.
