Pasuruan | Sigap88 – Mengatasnamakan E-Mapas (Elemen Masyarakat Pasuruan), NgO (Non-Government Organization) dan sejumlah Tokoh Masyarakat (Tomas) Pasuruan, melakukan deklarasi dukung pasangan calon (Paslon) tunggal Pilkada 2024 Kota Pasuruan, Minggu (3/11) di Caffe Segelas, kota Pasuruan.
Dukungan itu diberikan kepada pasangan calon Wali Kota Pasuruan, yakni Adi Wibowo dan Nawawi (Anugrah) yang merupakan calon tunggal yang maju di Pilwali Kota Pasuruan periode 2024 – 2029.
“Deklarasi ini bentuk sebagai kepedulian atas pencalonan pasangan Adi Wibowo dan H. Nawawi, untuk kemenangan pasangan tersebut,” kata Tjahjono, koordinator E- Mapas.
Tjahjono juga meminta kepada masyarakat agar tidak golpot, dan memilih pasangan calon yang sudah pasti, “Yang pasti, saat ini hanya ada satu pasangan calon dan itu adalah pasangan Adi Wibowo dan Nawawi, ya harus kita dukung sepenuhnya,” ungkapnya.
Artinya, lanjut dia, “Kita pilih yang pasti – pasti aja lah, untuk ke depan dalam memilih seorang pemimpin di kota Pasuruan,” imbuh nya.
Di tempat yang sama, Ketua Lpk- Barata, Irfan menuturkan bahwa demokrasi Pilkada yang berjalan berdasarkan Undang – Undang dan menggunakan uang Negara, “Nah, kalau sampai Pilkada Kota Pasuruan ini di ulang, itu akan mengakibatkan kerugian Negara,” jelas Irfan.
“Selain kita memberikan dukungan terhadap Paslon tunggal Adi Wibowo dan Nawawi, deklarasi ini kami lakukan juga untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menyelamatkan uang Negara apabila proses Pilkada ini di ulang,” Irfan.
Saat ditanya tentang adanya kotak kosong yang disediakan dalam Pilkada Kota Pasuruan pada 27 November 2024 nanti, Irfan menjelaskan, “Itu merupakan hak pilih seseorang, sehingga dengan adanya kotak kosong, ini membuktikan bahwa Pilkada ini ada perlawanan,” ucapnya.
Meskipun demikian, pihaknya yakin Paslon Anugrah menang melawan kotak kosong, apabila hal itu terjadi, “Saya juga lebih senang seperti itu, ketimbang paslon Anugrah menang seratus persen, dan hal ini akan dipandang kota lain terkesan tidak bagus,” tuturnya.
Di sisi lain pasca deklarasi digelar, H. Yunus Ilyas, merupakan salah satu tokoh masyarakat kota Pasuruan, mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh teman – teman NgO di Pasuruan, kepada Paslon Adi Wibowo dan Nawawi.
Meskipun demikian, orang yang dikenal dengan kedermawanannya itu memberikan masukan yang positif terhadap Pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif khususnya mengenai kebijakan yang diambil oleh ke dua lembaga Pemerintah tersebut.
“Saya sangat apresiasi atas deklarasi yang dilakukan teman – teman NgO, namun demikian saya harap hal ini akan menjadi kontribusi yang positif bagi pemerintah kota Pasuruan, di dalam pembangunan ke depan,” ujar H. Yunus.
Pihaknya berharap, pasca terpilihnya Mas Adi Wibowo dan H. Nawawi sebagai Walikota nanti, agar kebijakan yang diambil nantinya bisa berpihak kepada masyarakat kota Pasuruan pada umumnya.
“Apabila terpilih dan setelah dilantik sebagai Walikota Pasuruan, Paslon Anugrah ini agar bisa lebih menunjukan keperpihakannya kepada masyarakat kota, dalam mengambil kebijakan,” harapnya.
Selain itu, dalam segi pembangunan di kota Pasuruan, perlu adanya pemberdayaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, tander pekerjaan proyek untuk lebih memperhatikan kontraktor lokal, hal ini dinilai bakal meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pengadaan dan jasa.
“Perlu adanya kebijakan suatu pemberdayaan terhadap kontraktor lokal di bidang pengadaan barang dan jasa, hal ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal,” tuturnya.
Menurut H. Yunus, selain itu juga perlu adanya sinkronisasi dan kerjasama yang kuat antara Eksekutif dan Legislatif dalam menerapkan kebijakan terutama dalam proses penggunaan anggaran agar bisa melibatkan tokoh masyarakat dalam kajian yang dilakukan.
“Setiap penggunaan anggaran, sebaiknya Pemkot dan DPRD bisa melibatkan tokoh masyarakat atau NgO dalam merealisasikan pembangunan, apakah itu skala prioritas atau tidak,” tandas.
Sehingga, lanjut H. Yunus, “OPD yang terkait tidak disalahkan nantinya ketika ada penggunaan anggaran untuk pembangunan yang tidak produktif karena bukan pembangunan skala prioritas yang benar – benar dibutuhkan oleh rakyat,” tukasnya. (Gun)
