Samhari Kecam Dugaan Pemukulan Anggota Satpol PP Pamekasan: Pejabat Publik Harus Hormati Tugas Aparatur

0
272

Ringkasan Berita

  • Dugaan pemukulan terhadap anggota Satpol PP Pamekasan saat pengamanan upacara HKN 2026 menuai kecaman analis kebijakan dan politik Samhari.
  • Korban, Haryono, menyatakan telah memaafkan Hamdi, anggota DPRD yang disebut dalam insiden tersebut.

PAMEKASAN | SIGAP88 – Tugas menegakkan ketertiban justru berujung dugaan kekerasan. Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan, Haryono, diduga menjadi korban pemukulan oleh anggota DPRD Pamekasan saat menjalankan tugas pengamanan upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026, Kamis (19/11/2026).

Peristiwa yang melibatkan Hamdi, anggota Komisi I DPRD Pamekasan dari Partai Bulan Bintang (PBB), tersebut memantik reaksi keras. Persoalan ini dinilai tidak semestinya dipandang sebatas insiden keterlambatan seorang anggota dewan menghadiri upacara, tetapi menyangkut penghormatan terhadap aparatur yang sedang menjalankan kewajibannya.

Analis kebijakan dan politik, Samhari, mengecam dugaan tindakan kekerasan tersebut. Menurut dia, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai pemerintah.

“Domainnya bukan seperti ini, artinya menengahi suatu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pejabat publik terhadap para pegawai pemerintah yaitu PNS, dalam hal ini PNS-nya adalah Satpol PP,” ujar Samhari.

Ia mengingatkan, Satpol PP memiliki dua fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menegakkan disiplin dan ketertiban aparatur sipil negara, institusi tersebut juga bertanggung jawab menegakkan peraturan daerah.

Dalam konteks itu, anggota Satpol PP yang sedang bertugas seharusnya mendapatkan penghormatan, bukan justru menghadapi perlakuan kekerasan.

“Penegak disiplin dalam urusan tertib PNS. Penegak Perda adalah sebagai penegak peraturan daerah. Apalagi si korban pemukulan ini dalam rangka menjalankan tugas,” jelasnya.

Persoalan Berawal dari Akses Masuk Upacara

Samhari kemudian membeberkan kronologi kejadian berdasarkan informasi yang diketahuinya.

Menurut dia, setiap pelaksanaan upacara di lingkungan Pendopo maupun Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, akses masuk biasanya ditutup setelah kegiatan dimulai. Personel Satpol PP ditempatkan untuk menjaga pintu dan memastikan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Persoalan muncul ketika seorang anggota DPRD datang terlambat. Kendaraan yang ditumpanginya disebut tetap meminta akses masuk, sementara petugas Satpol PP tidak membuka pintu karena menjalankan ketentuan pengamanan upacara.

“Pada saat itu ada salah satu anggota Dewan telat masuknya, namun pintu harus tetap mau dibuka untuknya, namun anggota Satpol PP tersebut tidak membukanya, namun dia dipukul oleh salah satu anggota Dewan,” ungkap Samhari.

Ia menilai, sikap petugas yang tetap menjalankan prosedur justru menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Karena itu, tindakan yang diduga dilakukan terhadap Haryono dinilainya tidak dapat dibenarkan.

“Dipukul merupakan kekerasan verbal, kekerasan fisik, yang memang bukan pada tempatnya,” tegasnya.

Samhari menambahkan, petugas yang menjalankan aturan tidak semestinya mendapatkan tekanan hanya karena berhadapan dengan seseorang yang memiliki jabatan politik.

“Anggota Satpol PP tersebut layak diberikan apresiasi, karena dia berani dan tegas menghentikan mobil Dewan tersebut,” pungkasnya.

Permintaan Maaf dan Ketegangan di Kantor DPRD

Dugaan Pemukulan Anggota Satpol Pp Pamekasan
Anggota Komisi I Dprd Pamekasan Hamdi (Batik Putih) Bersalaman Dengan Haryono Anggota Satpol Pp Pamekasan Usai Dimediasi Di Pendopo Agung Ronggosukowati, Kamis (19/11/2026).

Setelah insiden tersebut, Hamdi dikabarkan telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Haryono. Proses tersebut berlangsung dengan disaksikan Ketua DPRD, Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.

Haryono, yang saat itu didampingi Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan, Munapik, menyatakan telah memaafkan Hamdi.

Meski demikian, Haryono menyampaikan pesan agar para pejabat pemerintah maupun wakil rakyat menghargai pekerjaan personel Satpol PP dan Damkar yang menjalankan tugas di lapangan.

“Saya berpesan untuk semua pejabat agar menghargai kerja Satpol PP dan Damkar,” ujar Haryono.

Di sisi lain, dugaan pemukulan tersebut sempat memicu ketegangan di lingkungan Kantor DPRD Pamekasan. Puluhan personel Satpol PP mendatangi kantor wakil rakyat sebagai bentuk keberatan atas perlakuan yang diduga dialami rekan mereka.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut hubungan kerja antara pejabat publik dan aparatur pemerintah yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hingga berita ini ditulis, SIGAP88 belum berhasil memperoleh keterangan langsung dari Hamdi mengenai dugaan pemukulan tersebut. Saat hendak dimintai penjelasan terkait insiden itu, yang bersangkutan belum memberikan keterangan secara terperinci.

SIGAP88 tetap membuka ruang bagi Hamdi untuk menyampaikan penjelasan maupun klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.