Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi di Jatim

Kerja Sama Pasokan Pangan Jadi Andalan

0
181

Ringkasan Berita

  • Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan tingkat Jawa Timur, yakni TPID Terbaik dan Kerja Sama Antardaerah Teraktif.
  • Capaian tersebut ditopang penguatan pasokan pangan, pemantauan harga pasar, serta kolaborasi dengan tujuh daerah penghasil.

SURABAYA | SIGAP88 — Menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan menggelar pasar murah. Ketersediaan barang, kelancaran distribusi, hingga kepastian pasokan dari daerah penghasil menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga di tengah kebutuhan masyarakat perkotaan.

Upaya Pemerintah Kota(Pemkot) Surabaya membangun sistem pengendalian tersebut berbuah dua penghargaan tingkat Jawa Timur. Kota Pahlawan dinobatkan sebagai TPID Terbaik sekaligus menerima penghargaan Kerja Sama Antardaerah Teraktif.

Dua penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma.

Penyerahan berlangsung setelah High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan TPID Terbaik diberikan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi. Penilaian mencakup empat aspek utama yang dikenal dengan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Menurut Vykka, penilaian tersebut merupakan gabungan evaluasi melalui Dashboard TPID Jawa Timur dan penilaian TPID tingkat nasional. Masing-masing memiliki bobot 20 persen dan 80 persen.

Namun, capaian yang tidak kalah penting adalah penghargaan kerja sama antardaerah. Penilaian ini berkaitan dengan realisasi kolaborasi Pemkot Surabaya bersama daerah penghasil untuk memperkuat rantai pasok pangan.

Kerja sama tersebut dijalankan melalui skema business-to-business (B2B), dengan melibatkan anak perusahaan BUMD Surabaya, PT Surya Kreasi Pangan, bersama pelaku usaha dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di sejumlah daerah.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya dengan menjaga harga di pasar. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi juga menjadi perhatian. Karena itu, kami memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil agar kebutuhan pangan masyarakat Surabaya dapat terpenuhi,” ujar Vykka, Kamis (19/11/2026).

Sepanjang 2025 hingga 2026, Pemkot Surabaya telah merealisasikan kerja sama dengan pelaku usaha di tujuh kabupaten/kota penghasil. Wilayah tersebut meliputi Blitar, Bojonegoro, Gresik, Malang, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo.

Komoditas yang menjadi sasaran kerja sama mencakup beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Keempat komoditas tersebut memiliki peran penting dalam kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari komoditas yang perlu dijaga stabilitas harganya.

“Kerja sama ini kami fokuskan pada komoditas yang kerap memengaruhi inflasi, seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Melalui kolaborasi dengan daerah penghasil, baik secara business-to-business maupun government-to-business, kami ingin memastikan pasokan bahan pokok ke Surabaya tetap terjaga dan distribusinya lebih lancar,” jelasnya.

Pemantauan Pasar Hingga Intervensi Harga

Di tingkat lokal, pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di lima pasar pantauan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap Senin dan Rabu.

Data pemantauan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam membaca perkembangan harga, mendeteksi potensi gangguan pasokan, serta menentukan langkah intervensi apabila terjadi kenaikan harga yang berisiko membebani masyarakat.

Pemkot Surabaya juga menjalankan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah secara serentak di 31 kecamatan setiap bulan. Selain itu, pasar murah dijadwalkan rutin setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Intervensi pasar turut dilakukan melalui operasi pasar untuk komoditas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita.

Sejumlah komoditas lain yang menjadi perhatian TPID meliputi daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan aneka cabai. Seluruhnya masuk dalam daftar bahan pangan yang dipantau karena berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.

“Pemantauan ini penting agar kami bisa segera mengambil langkah jika terjadi kenaikan harga atau ada potensi gangguan pasokan. Dengan begitu, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Surabaya bisa terus terjaga,” kata dia.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan, Pemkot juga mengoptimalkan enam Kios TPID yang tersebar di pasar.

Langkah lainnya dilakukan melalui gerakan menanam atau urban farming. Program ini diarahkan untuk mendorong masyarakat perkotaan ikut memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri melalui pemanfaatan lahan di lingkungan tempat tinggal.

Vykka menegaskan, Pemkot Surabaya menargetkan inflasi year-on-year sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Strategi pengendalian akan terus dijalankan melalui pendekatan 4K dan diperkuat dengan kolaborasi berbagai unsur pentahelix.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ke depan, kami akan konsisten menjalankan strategi 4K serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur pentahelix, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

Dua penghargaan tersebut menjadi catatan atas kinerja pengendalian inflasi Surabaya. Namun, ukuran keberhasilan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat tetap terletak pada kemampuan pemerintah menjaga barang kebutuhan pokok tersedia, distribusinya lancar, dan harganya tetap terjangkau.