Ringkasan Berita
- Dinkes P2KB Sumenep memberikan perhatian khusus terhadap kasus demam berdarah di Kecamatan Saronggi.
- Hingga Oktober 2026 tercatat 19 kasus DBD dengan dua pasien meninggal dunia.
- Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD untuk vaksinasi terhadap sekitar 500 anak.
SUMENEP | SIGAP88 – Tingginya angka kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mendorong pemerintah daerah mengambil langkah pencegahan lebih serius. Meski jumlah kasus di wilayah tersebut tidak tergolong paling tinggi, angka kematian yang mencapai dua orang menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan vaksinasi DBD kepada anak-anak. Program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat terhadap ancaman penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasyah, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), H. Achmad Syamsuri, mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut.
“Kepedulian Pemkab Sumenep terhadap layanan kesehatan masyarakat sangat besar, terbukti untuk mengantisipasi merebaknya kasus demam berdarah, Pemkab Sumenep mengucurkan dana melalui APBD untuk vaksinasi,” kata Achmad Syamsuri, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan catatan Dinkes P2KB Sumenep, sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2026, wilayah kerja Puskesmas Saronggi mencatat 19 kasus DBD. Dari jumlah tersebut, dua pasien dilaporkan meninggal dunia.
Menurut Syamsuri, jumlah kasus di Saronggi memang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah kerja puskesmas lainnya. Namun, persentase kematian yang terjadi membuat kawasan tersebut membutuhkan perhatian lebih.
“Kasus DBD di wilayah Puskesmas Saronggi kecil dibandingkan dengan beberapa puskesmas lainnya. Namun, tingkat kematian dikarenakan kasus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas lain, yaitu dua orang,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah menetapkan wilayah kerja Puskesmas Saronggi sebagai kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahan DBD.
Syamsuri menyebut, pelaksanaan vaksinasi di Saronggi merupakan tindak lanjut perhatian Bupati Sumenep terhadap risiko penyebaran penyakit tersebut. Program ini sekaligus menjadi pelaksanaan vaksinasi DBD pertama di wilayah kerja Puskesmas Saronggi.
“Wilayah Puskesmas Saronggi mendapat perhatian khusus dari Bupati Sumenep sehingga pertama kali di Puskesmas Saronggi diadakan vaksinasi DBD kepada anak,” ujarnya.
Program tersebut menyasar sekitar 500 anak. Setiap penerima vaksin dijadwalkan mendapatkan dua kali penyuntikan, yakni vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua sebagai penguat atau booster.
“Ada sekitar 500 sasaran yang dilakukan vaksinasi dengan catatan dilakukan dua kali vaksinasi, yang terakhir booster. Jadi, setiap anak mendapatkan dua kali vaksin,” terangnya.
Di sisi lain, Dinkes P2KB Sumenep berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan turut memberikan dukungan untuk memperluas upaya pengendalian DBD. Menurut Syamsuri, dukungan pemerintah daerah melalui pembiayaan APBD menjadi bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Kabupaten Sumenep melalui Bupati mengucurkan dana untuk vaksinasi DBD. Hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah memberikan layanan kesehatan,” pungkasnya.
Sumenep disebut menjadi salah satu dari tiga kabupaten di Jawa Timur yang telah melaksanakan program vaksinasi DBD. Di wilayah Madura, kabupaten ini juga disebut sebagai satu-satunya daerah yang telah menjalankan program tersebut.
Langkah vaksinasi di Saronggi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menekan risiko DBD. Namun, pencegahan tetap membutuhkan kewaspadaan masyarakat, terutama melalui pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan.

















