SUMENEP | Sigap88 – DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Sumenep 30 Aprik 2026 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025
LKPJ merupakan instrumen krusial dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
“Laporan LKPJ kepala daerah merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” kata ketua Pansus Hosnan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,”kata ketua Pansus LKPJ Hosnan.
Menurutnya, pelaksanaan pemerintah daerah menunjukkan tren positif, akan tetapi ada yang perlu diperhatikan khusus mengenai pembangunan di wilayah kepulauan.
“Kabupaten Sumenep yang mempunyai beberapa kepulauan perlunya perhatian khusus agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara daratan dan wilayah kepulauan,” ujarnya.
Politisi muda ini menjelaskan bahwa, ada beberapa catatan di tahun 2025, yang mana pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis mengenai peningkatan SDA, penguatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur di setiap arah.
“Kita ketahui.bahwa,.pemerintah daerah telah melakukan kebijakan strategis dalam menimgkatkan SDA, penguatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Akan tetapi, capaian dilapangan belum menampakkan hal yang telah maksimal, dikarenakan pemerataan pembangunan masih banyak yang belum terpenuhi.
Maka dari itu, menjadi perhatian bagi Pansus agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang telah di ambil, khususnya mengenai pemerataan pembangunan terutama pembangunan di kepulauan masih banyak yang belum tersentuh
Sementara itu, mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali.
“Optimalisasi PAD sangat baik sehingga ada tren peningkatan PAD di tahun 2025, tapi perlu peningkatan kembali karena ada beberapa ruang yang perlu ditingkatkan sebagai bagian peningkatan PAD,” terangnya.
Hosnan menambahkan tentang tata kelola pemerintahan, “Kami menilai masih banyaknya perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
“Kami menyimpulkan bahwa capaian yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sangat positif, namun yang perlu diperhatikan pemerintah adalah pemerataan pembangunan terutama di kepulauan,” pungkasnya.
