Jelang Akhir Jabatan, Khofifah Lantik 63 Kepala SMA, SMK, dan SLB

148

SURABAYA | SIGAP88 – Menjelang akhir jabatannya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik 63 Kepala SMA, SMK, dan SLB negeri di Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (12/2/2024).

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Khofifah berpesan pada kepala sekolah untuk menjadi game changer dan juga manager leader. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya mengedepankan pola kepemimpinannya saja, namun juga ada manajerial skill yang dibutuhkan untuk melakukan banyak terobosan Inovasi di masing-masing sekolah.

“Jadilah manajer leader, berikutnya jadilah game changer. Anak-anak melakukan terbosan pemikiran kreatifitas inovasi yang luar biasa. Maka para kelapa sekolah diharapkan bisa mengikuti jejak inovasi dan kreatifitas anak anak, tolong dibangun koneksifitas dengan berbagai institusi dalam maupun luar negeri,” tandasnya.

Baca Juga  Kepala Bakesbangpol Sumenep Pantau Pelaksanaan Pilkada 2024

Dia juga juga menandaskan telah menemukan anak anak SMK dan double track yang memiliki konektifitas di sangat banyak lembaga di luar negeri. Gubernur Khofifah juga menandaskan baru mengkoordinasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jatim bahwa tiga hari lalu meresmikan SMK Negeri Maritim berbasis asrama pertama di Indonesia.

“Kepala sekolah yang mengomandani sekolah ini harus betul-betul memiliki inovasi dan tidak pernah berhenti, dan tadi saya bersama pak Dandiklatal juga bersama Pangkoarmada II dan Gubernur AAL, saya menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama antara Mabes AL atau di-direct ke Koarmada II bahwa ini akan menjadi penguatan kita bukan hanya vokasinya tetapi bahwa mereka punya visi kenusantarannya bisa digaranty melalui pendidikan karakter dan integritas di sekolah maritim berbasis asrama,” tandasnya.

Baca Juga  Membanggakan, Mahasiswa Unesa Asal Kabupaten Sumenep Sabet Empat Penghargaan Ajang Abdidaya Ormawa2024

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai menuturkan, pelantikan hari ini merupakan pelantikan yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur pada beberapa waktu lalu. Jika sekolah tidak memiliki Kepala Sekolah, dikhawatirkan tidak bisa menyelenggarakan penerimaah peserta didik baru (PPDB).

“Kami harapkan mereka langsung langsung tancap gas untuk membuat inovasi dan percepatan pelaksanaan PPDB,” tandasnya.(*)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE