PASURUAN | SIGAP88 — Wajib pajak yang mengurus administrasi kendaraan di Kantor Bersama (KB) Samsat Pasuruan Kota diingatkan untuk mengikuti alur pelayanan dan melengkapi dokumen sesuai persyaratan.
Hal itu menjadi bagian penting untuk memastikan proses administrasi berjalan tertib sekaligus menghindari warga harus bolak-balik karena berkas yang belum lengkap.
Dalam pelaksanaannya, pelayanan dilakukan berdasarkan antrean, jenis layanan yang diajukan, serta kelengkapan dokumen. Warga yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dapat meminta penjelasan kepada petugas.
Pesan tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali mengurus administrasi kendaraan atau belum memahami tahapan pelayanan di Samsat.
“Pelayanannya tertib dan petugas cukup membantu. Kalau ada persyaratan yang kurang, langsung dijelaskan sehingga kami tahu apa yang harus dilengkapi,” ujar salah seorang wajib pajak, Kamis (8/10/2026).
Di sisi lain, aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Sie Propam Polres Pasuruan Kota secara rutin melakukan mitigasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel di lingkungan pelayanan.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan petugas menjalankan tugas sesuai prosedur.
Kepala UPT PPD Samsat Pasuruan Kota Sarifudin Yusup mengatakan, seluruh wajib pajak harus memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh wajib pajak. Semua diproses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” kata Sarifudin.
Menurut dia, pengawasan internal terus dilakukan untuk menjaga agar pelayanan berlangsung secara profesional dan transparan.
Ia juga meminta masyarakat tidak segan bertanya apabila belum memahami alur atau persyaratan administrasi.
“Bagi masyarakat yang tidak tahu arah pada waktu pengurusan, jangan ragu untuk meminta penjelasan kepada petugas agar mendapatkan arahan yang tepat,” ujarnya.
Bagi warga, memahami prosedur sejak awal menjadi salah satu cara sederhana untuk membuat proses pelayanan lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.
Sementara bagi penyelenggara pelayanan, keterbukaan informasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Pelayanan publik pada akhirnya bukan sekadar soal antrean dan penyelesaian dokumen, tetapi juga tentang memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan secara setara, jelas, dan sesuai aturan.
