Bapas Pamekasan Gelar Sosialisasi Permenkumham Nomer 3 Tahun 2018 di Rutan Sampang

43

Pamekasan | SIGAP88 – Bapas Pamekasan Kemenkumham Jatim mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham ) nomer 3 tahun 2018 yang terselenggara di Rutan kelas IIB Sampang, Kabupaten Sampang, Madura. Kamis (18/01/2023) kemarin.

Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Pamekasan, Zonni Andra, SH. MH didampingi dua pembimbing kemasyarakatan pertama mensosialisasikan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sampang, Kasubsi Yantah serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Advertisement
Baca Juga  Babinsa Koramil 0826-06 Pademawu Bantu Bersihkan Rumput Liar Tanaman Padi di Desa Sopa'ah

“Kami memberikan sosialisasi terkait Permenkumham nomer 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham Nomer 3 tahun 2018,” kata Zonni.

Zonni menjelaskan, Permenkumham nomer 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

“Materi perubahan Permenkumham tersebut adalah mengenai remisi dan integrasi,” ujarnya.

Rinciannya kata Zonni, syarat remisi terkait tindak pidana pada PP 99 ketentuan Justice Collabolator tidak lagi dipersyaratkan, pertimbangan dari instansi/ lembaga lain tidak dipersyaratkan, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/ uang pengganti bagi narapidana korupsi dan tetap berkewajiban mengucap Ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi narapidana terorisme.

Baca Juga  Tim Operasi Sikat Semeru 2024 Polres Nganjuk Ringkus Pria Warga Kedungpari Jombang

Lanjut Zonni, ada juga remisi kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 29. Remisi kemanusiaan ini diberikan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama satu tahun, berusia di atas 70 tahun dan menderita sakit berkepanjangan.

Selain hal yang disebutkan di atas, masih ada beberapa materi perubahan yang diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 ini.

“Permenkumham ini diturunkan atas Putusan MA Nomor 28P/HUM/2021. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung di antaranya yaitu rezim pemenjaraan sudah ditinggalkan menuju kepada rezim rehabilitasi dan reintegrasi sosial,” tegasnya.

Baca Juga  Diduga Korupsi Anggaran DD, Pemdes Pagerungan Kecil Dilaporkan Warganya ke Kejari Sumenep

Kemudian WBP bukan menjadi objek tetapi juga sebagai subjek, filosofi pelaksanaan pidana berupa pembinaan.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan WBP di Rutan Sampang bisa memahami Permenkumham tersebut dengan sebaik- baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE