
SURABAYA | SIGAP88 — Tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tak hanya menyisakan duka, tetapi juga memunculkan desakan kuat agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional. Musibah yang menelan korban jiwa itu dinilai harus menjadi momentum memperkuat kapasitas penyelamatan laut, bukan sekadar berakhir pada proses investigasi.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan keselamatan pelayaran tidak hanya ditentukan oleh kelaikan kapal maupun kepatuhan operator. Menurutnya, seluruh mata rantai dalam ekosistem transportasi laut harus bekerja secara terintegrasi agar mampu mencegah sekaligus meminimalkan dampak ketika kecelakaan terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Haryo usai menjenguk korban insiden KMP Mutiara Sentosa 2 yang masih menjalani perawatan di RS PHC Surabaya, Rabu (5/8/2026). Ia menilai tragedi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan sistem penyelamatan laut tidak lagi bisa ditunda.
Dalam pandangan Bambang Haryo, pemerintah perlu menjadikan penguatan Basarnas dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagai agenda prioritas dalam reformasi sistem keselamatan pelayaran. Penguatan itu tidak hanya menyangkut penambahan armada penyelamat, tetapi juga peningkatan jumlah personel, dukungan helikopter, hingga pembangunan pos SAR di lintasan pelayaran dengan tingkat aktivitas dan risiko kecelakaan yang tinggi.
Kecepatan respons, kata Bambang Haryo, menjadi penentu utama keberhasilan operasi penyelamatan di laut. Karena itu, armada, personel, helikopter, hingga pos SAR di jalur pelayaran padat harus tersedia sehingga proses evakuasi dapat dilakukan dalam hitungan menit, bukan menunggu bantuan datang dari lokasi yang jauh.
“Keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada kapal dan operator, tetapi juga regulator, pelabuhan sebagai fasilitator, pengguna jasa, hingga unsur penyelamat. Seluruh komponen itu harus diperkuat agar kecelakaan serupa tidak kembali menimbulkan korban besar,” ujar Bambang Haryo.
Bambang Haryo menilai satu mata rantai yang lemah dapat berakibat fatal. Karena itu, pengawasan, kesiapsiagaan, hingga kemampuan penyelamatan harus berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung dan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Jatim itu memastikan bahwa kapal-kapal di Indonesia telah memenuhi standarisasi transportasi yang sangat baik.
Di tengah derasnya spekulasi yang bermunculan di ruang publik, Bambang Haryo mengingatkan agar seluruh pihak menghormati proses investigasi yang tengah dilakukan KNKT. Ia menegaskan penyebab kecelakaan hanya dapat dipastikan melalui penyelidikan teknis yang objektif, bukan berdasarkan asumsi maupun dugaan yang berkembang.
Menurutnya, setiap kecelakaan transportasi memiliki mekanisme penyelidikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, hasil investigasi resmi harus menjadi satu-satunya rujukan dalam mengungkap penyebab insiden sekaligus menyusun langkah perbaikan di masa mendatang.
Ia mengingatkan, evaluasi keselamatan pelayaran tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi ataupun opini yang belum terverifikasi. Sebaliknya, seluruh rekomendasi harus bertumpu pada temuan teknis agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan memperkuat standar keselamatan transportasi laut nasional.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan penyebab kecelakaan sebelum investigasi selesai. Kita harus menghormati proses yang sedang dilakukan KNKT karena hasilnya akan menjadi dasar evaluasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali,” kata Bambang Haryo
Bagi Bambang Haryo, setiap kecelakaan harus menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengetahui penyebab musibah, melainkan memastikan setiap rekomendasi benar-benar diterapkan sehingga sistem keselamatan pelayaran Indonesia semakin kuat dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, Bambang Haryo mengapresiasi penanganan korban pascakebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang dinilai berjalan cepat berkat kolaborasi berbagai pihak. Sinergi antara tim medis, PT Jasa Raharja, Jasa Raharja Putera, perusahaan pelayaran, serta unsur terkait dinilai telah membantu mempercepat layanan kesehatan dan pendampingan bagi para korban.
Ia menyebut kondisi para korban yang menjalani perawatan terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu, menurutnya, menjadi indikator bahwa koordinasi penanganan darurat dan layanan kesehatan telah berjalan sesuai harapan.
Meski demikian, Bambang Haryo mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan pascakecelakaan tidak boleh membuat perhatian terhadap upaya pencegahan menjadi berkurang. Baginya, membangun sistem keselamatan yang mampu mencegah kecelakaan tetap jauh lebih penting dibanding hanya memperbaiki penanganan setelah musibah terjadi.
Bagi Bambang Haryo, setiap tragedi transportasi seharusnya melahirkan perubahan, bukan sekadar laporan evaluasi. Ia berharap hasil investigasi KMP Mutiara Sentosa 2 benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperkuat sistem keselamatan pelayaran nasional sehingga insiden serupa tidak kembali merenggut korban jiwa.
“Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas bersama. Tragedi ini hendaknya menjadi titik balik untuk memperkuat sistem, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memastikan setiap perjalanan laut berlangsung lebih aman bagi seluruh masyarakat,” katanya
Menanggapi beredarnya berbagai informasi yang belum terverifikasi di ruang publik, Bambang Haryo mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 mengabaikan standar operasional keselamatan. Menurutnya, setiap dugaan harus dibuktikan melalui investigasi resmi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Bambang Haryo menjelaskan bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional telah memiliki regulasi yang ketat. Mulai dari standar kelaiklautan kapal, kelengkapan peralatan keselamatan, kompetensi awak kapal, hingga aspek kenyamanan penumpang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Aturan keselamatan maupun standar pelayanan pelayaran sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pelayaran. Seluruh perusahaan pelayaran juga wajib menjalani pemeriksaan dan pengawasan secara berkala sesuai ketentuan,” ujar Bambang Haryo.
Ia menjelaskan, sebelum kapal diizinkan berlayar, Syahbandar terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan administrasi maupun teknis. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, barulah diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai dasar legal keberangkatan kapal.
Karena itu, Bambang Haryo menilai isu yang menyebut KMP Mutiara Sentosa 2 tidak memenuhi standar operasional, termasuk informasi mengenai tidak diturunkannya sekoci saat kebakaran terjadi, tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Seluruh fakta, kata dia, harus menunggu hasil investigasi KNKT yang dilakukan secara independen dan berdasarkan bukti teknis di lapangan.
Ia menegaskan, proses investigasi harus dihormati agar penyebab kecelakaan dapat diungkap secara objektif. Hasil penyelidikan tersebut nantinya diharapkan tidak hanya menjawab penyebab insiden, tetapi juga menjadi landasan untuk memperkuat sistem keselamatan pelayaran nasional sehingga tragedi serupa tidak kembali terulang.

















