
SURABAYA | SIGAP88 — Pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) berujung perkara pidana. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan empat orang tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang mengakibatkan uang kas perusahaan daerah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan hingga Rp3,27 miliar.
Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa keempat tersangka pada Kamis (19/11/2026) malam. Mereka masing-masing berasal dari unsur direksi, badan pengawas, dan pihak advokat.
Empat tersangka tersebut adalah MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta MM, advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Penetapan status tersangka terhadap keempatnya tertuang dalam surat keputusan Kejati Jatim tertanggal 19 November 2026. Masing-masing bernomor KEP-1635, KEP-1636, KEP-1637, dan KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026.
Dugaan Rekayasa Pertanggungjawaban Keuangan

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sewa tenant di lingkungan PDTS KBS. Penyidik juga menemukan rangkaian pengeluaran uang perusahaan yang dikaitkan dengan pembayaran jasa hukum dan biaya penanganan perkara.
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah permintaan lawyer fee sebesar Rp100 juta untuk perkara PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Selain itu, terdapat permintaan dana Rp500 juta yang disebut-sebut untuk biaya penutupan perkara di institusi kejaksaan tersebut.
Persoalan berlanjut ketika pada April 2025 direksi dan badan pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan perusahaan selama periode 2013 hingga 2024.
Dalam proses tersebut, tersangka MM diduga kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta. Permintaan dana itu kemudian disebut bertambah hingga mencapai Rp2,41 miliar.
Namun, berdasarkan keterangan penyidik, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Pemeriksaan perkara PDTS KBS pun tetap berjalan.
Dokumen Kerja Sama Diduga Dibuat untuk Menutupi Pengeluaran
Di sinilah penyidik menemukan dugaan rekayasa pertanggungjawaban keuangan.
Untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan, tersangka NW, MN, dan EES diduga bersekongkol bersama MM melalui pembuatan perjanjian kerja sama layanan jasa hukum.
Dokumen yang diduga dibuat meliputi sejumlah review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang disebut penyidik fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.
Seluruh dokumen tersebut diduga digunakan untuk membuat pengeluaran kas sebesar Rp2,41 miliar seolah-olah merupakan pembayaran atas kegiatan perusahaan yang sah.
Selain itu, penyidik juga menemukan pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 sebesar Rp707.775.022 dan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.
Pengeluaran tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Jika seluruh komponen itu dijumlahkan, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama kurun 2025 hingga 2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Audit BPKP Menjadi Dasar Penghitungan Kerugian
Angka tersebut bukan sekadar estimasi penyidik. Penghitungan kerugian negara mengacu pada Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.
Temuan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola keuangan perusahaan daerah. Sebab, pengeluaran uang perusahaan yang semestinya dapat ditelusuri melalui mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban justru diduga dibungkus menggunakan dokumen kerja sama dan kuitansi yang tidak mencerminkan kegiatan sebenarnya.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat para tersangka dengan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ditahan 20 Hari di Rutan Kejati Jatim
Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keempatnya.
“Para tersangka kemudian dilakukan Penahanan Rutan selama dua puluh hari ke depan terhitung sejak tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” terang Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Yogi Aryanto.
Penahanan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Perkara ini sekaligus menempatkan tata kelola perusahaan daerah dalam sorotan. Penggunaan uang perusahaan, terlebih yang berkaitan dengan pembayaran jasa hukum dan pengeluaran operasional, semestinya memiliki dasar transaksi, dokumen, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Kini, pembuktian dugaan persekongkolan, penggunaan dokumen yang diduga fiktif, serta aliran uang perusahaan menjadi bagian penting yang harus diungkap dalam proses hukum.

















