PAMEKASAN | SIGAP88 – Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan memanggil sejumlah pihak terkait dalam polemik yang terjadi di Yayasan SMK Kesehatan Nusantara.

Pemanggilan tersebut dilakukan guna memastikan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan normal di tengah konflik internal yayasan.

Audiensi ini diselenggarakan di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan. Kamis (21/05)

Dalam keterangannya, perwakilan Komisi IV DPRD Pamekasan, Moh Hasyim Asy’ari menyebut persoalan yang terjadi diduga berawal dari konflik keluarga di internal yayasan.

Karena itu, DPRD mendorong agar penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan agar tidak berdampak luas terhadap dunia pendidikan.

“Kami meminta persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Jangan sampai urusan internal melebar dan mengganggu pendidikan siswa,” ujar Hasyim Asy’ari

Baca Juga  Dermaga Tambat Labuh Dusun Payanassam Rusak, Pemuda Desa Kangayan: Akses Ekonomi Warga Kepulauan Terganggu

Hasyim menegaskan bahwa fokus utama DPRD adalah menjaga keberlangsungan pendidikan para siswa, khususnya siswa kelas XII yang saat ini tengah menghadapi tahapan akhir pendidikan dan proses kelulusan.

Dalam rapat tersebut, DPRD telah memanggil sejumlah pihak, di antaranya pengawas yayasan, kepala sekolah, mantan bendahara yayasan, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan.

Namun, disebutkan masih ada pihak yang belum memenuhi panggilan sehingga DPRD berencana kembali melayangkan undangan klarifikasi.

“Kami ingin semua pihak hadir agar ada solusi yang baik dan terbuka. Tujuan kami agar persoalan ini selesai tanpa merugikan peserta didik,” lanjutnya.

Baca Juga  RSUD Abuya Kangean Komitmen Berikan Layanan Prima Kepada Pasien

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Pamekasan berencana melayangkan surat permohonan kepada pihak terkait, termasuk kepada Arofatin Nisa’, agar penyegelan lembaga pendidikan tersebut dapat dibuka sementara demi kelancaran aktivitas KBM.

Meski demikian, proses hukum disebut tetap berjalan. Salah satu pihak diketahui tengah menempuh jalur gugatan ke pengadilan terkait dugaan penyerobotan aset yayasan.

DPRD berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan penyelesaian yang bijaksana agar hak pendidikan siswa tetap terjamin dan situasi sekolah kembali kondusif.

Sementara itu Pengawas Yayasan SMK Kesehatan Nusantara Arif Rahman mengatakan hasil dari pihak Komisi IV DPRD akan melayangkan surat ke Arifatun Nisa’, surat permohonan untuk pembukaan segel atas lembaga tersebut supaya tidak menggangu aktivitas KBM. Namun proses belajar mengajar harus tetap berjalan.

Baca Juga  Kadisdik Sumenep Tegaskan Telah Serahkan Data Siswa Penerima MBG ke Koordinator

Dalam waktu dekat Arifatun Nisa’ siap menjawab dari DPRD Kabupaten Pamekasan.

“Kami menunggu hasil putusan pengadilan bahwa lahan tersebut harus dikosongkan“ ujar Arif

“Jika lahan sudah kosong maka tentu kita akan pindah tempat baru, karena ini merupakan aset yayasan“, pungkasnya.

Dilarang mengambil dan atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seijin redaksi. sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE