Usai Umroh, Gubernur Khofifah Pimpin Rakor Program Kerja Pemprov Jatim

109
Usai Umroh, Gubernur Khofifah Pimpin Rakor Program Kerja Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Rakor Program Kerja 2024 di VIP Room Bandara Juanda

Sidoarjo | SIGAP88 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rakor program kerja Pemprov Jatim Tahun 2024 begitu tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, usai menunaikan ibadah umroh, Rabu (10/1/2024).

Setibanya di VIP Room Bandara Juanda, Gubernur Khofifah langsung disambut lantunan Sholawat oleh jajaran Kepala OPD dan staf Pemprov Jatim yang sudah berbaris menunggu. Usai menyapa satu per satu para Kepala OPD dan staf yang menyambut, Gubernur Khofifah langsung memimpin rakor bersama jajaran Kepala OPD Pemprov Jatim.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah menyoroti sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim tahun 2024. Ia menekankan bahwa sektor pendapatan tersebut harus terus dioptimalkan untuk bisa memaksimalkan proses pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

“Dalam rapat tadi dijelaskan berapa besaran belanja, sumber pendapatan, prioritas-prioritas penggunaannya, serta highlight dari perjalanan pembangunan 2024. Untuk itu saya meminta agar lebih dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan baik dari BUMD maupun UPT,” ungkap Gubernur Khofifah.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Gelontorkan Rp500 Miliar Program UHC

Khofifah menjelaskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim TA 2024. Dimana besaran Pendapatan Jatim mencapai Rp 31,418 T dan Belanja Daerah sebesar Rp 33,265 T.

Mengacu pada data tersebut, Gubernur Khofifah menyebut bahwa perlu ada upaya optimalisasi, khususnya dari BUMD dan UPT dalam mendongkrak pendapatan daerah. Untuk itu, ia meminta segenap jajaran OPD Pemprov Jatim untuk bersama-sama memaksimalkan dan mendorong BUMD terkait.

“Dari BUMD, harapannya agar kinerja Bank Jatim terus ditingkatkan. Kemudian PT. Panca Wira Usaha, Pelabuhan Probolinggo bahkan misalnya Tahura yang dalam koordinasi Kementerian kehutanan,” terangnya.

Selain optimalisasi Pendapatan, Gubernur Khofifah juga menyoroti upaya peningkatan investasi di Jawa Timur, khususnya untuk menambah Investment Project Ready to Over (I-PRO). Dua proyek strategis yang disampaikannya adalah Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan, Madura dan Puspa Agro di Sidoarjo.

Baca Juga  Satpol PP Pamekasan Gelar Bimtek Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2024

Ia menyebut bahwa kedua proyek tersebut telah masuk pada proses pembebasan lahan untuk kemudian bisa dilakukan finalisasi Master Plan dan dimasukkan ke dalam I-PRO.

“Puspa Agro pembebasan lahan untuk akses jalan secara mandiri sudah selesai, jadi anggaran di tahun ini pengaspalan. Kemudian saya minta masterplan dievaluasi kembali baru kemudian dimasukkan di IPRO,” tutur Khofifah.

Sementara, untuk IISP, dirinya menyebut bahwa Pemprov Jatim secara berkelanjutan terus melakukan koordinasi bersama Kementerian PUPR terutama terkait realisasi pembangunan. Ia berharap, Pemprov Jatim bisa segera memulai pembangunan, utamanya bangunan Masjid sebagai bentuk daya tarik bagi masyarakat.

“Saya berharap nantinya jika setelah Ground Breaking akan banyak masyarakat yang kemudian berinfaq, berzakat, bershodaqoh supaya kepemilikannya bisa seperti Masjid Nasional Al-Akbar. Baik yang sifatnya personal maupun institusional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dari besaran postur APBD Jatim TA 2024, pengalokasian anggaran terbagi dalam berbagai sektor.

Baca Juga  Dinsos P3A Sumenep lakukan Verval kepada 3150 Calon penerima BLT DBHCHT

Pertama urusan pemerintahan sebesar Rp 12,207 T atau 36,7 persen, pendidikan Rp 8,95 T atau 26,91 persen dan kesehatan Rp 5,35 T atau 16,09 persen.

Kemudian urusan sosial sebesar Rp 2,77 T atau 8,34 persen, infrastruktur sebesar Rp 2,25 T atau 6,77 persen dan ekonomi sebesar Rp 1,72 T atau 5,19 persen.

Dari pengalokasian tersebut, terdapat berbagai program strategis diantaranya optimalisasi pelayanan dengan perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat hingga Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA, SMK, PK-PLK Negeri.

Kemudian di urusan kesehatan, turut menjadi prioritas adalah peningkatan layanan kesehatan di pulau-pulau, penurunan AKI – AKB dan Stunting serta pemberian Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem, PKH Plus dan ASPD di sektor sosial

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE