Surabaya | SIGAP88- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terbesar di seluruh dunia, diikuti 73 persen partisipasi masyarakatnya.
“Pemilu secara umum pelaksanaannya tergolong lancar dan normal. Antisipasinya soal money politik atau tentang berita hoax, itu saja. Dan, pemilu di Indonesia yakni di tahun 2020 merupakan yang terbesar dengan 73 persen partisipasi masyarakat. Tidak hanya terbesar di Indonesia tetapi di dunia, itu tidak pernah terjadi di negara lain,” kata Mahfud MD di sela acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu bertema “Wujudkan Pemilu Bersih” di Wilayah Hukum Jawa Timur penyelenggara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di The Westin Surabaya, Selasa (8/8).
Pemilu 2024 mendatang, Mahfud MD menyebut aman tak ada titik rawan. Namun, ada hal yang perlu mendapatkan atensi khusus yakni praktek politik uang dan kecurangan yang akan mewarnai proses pemilu serentak 14 Februari 2024.
“Termasuk berita hoax juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh pemerintah agar masyarakat tenang dan percaya pada penyelenggaraan pemilu yang jurdil. Apalagi pemilu ini akan berbarengan dengan pilpres,” kata dia
Persiapannya disebut hampir rampung 100 persen, juga soal teknis. Proses terus berjalan termasuk soal anggaran. Ini sekaligus menjawab munculnya keraguan terkait penundaan Pemilu 2024.
“Insyallah persiapan sudah 90 persen dan jadi,” tegas Mahfud di depan awak media
Masih kata Mahfud, pemilu adalah ekspresi demokrasi dan demokrasi yang liar akan menjadi perusak masyarakat.
Sementara, soal maraknya penangkapan pelaku korupsi saat jelang pemilu, disebut tidak akan mengganggu persiapan dan gelaran Pemilu 2024.
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan lima langkah untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang kondusif.
Lima langkah antisipasi ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pemilu yang tertib, damai dan kondusif. Terlebih, pesta demokrasi selalu disambut meriah oleh masyarakat termasuk di Jatim.
“Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk tahun 2020 itu 40,67 juta jiwa. Pada Pemilu 2024 nanti jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih. Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif untuk menjaga susana agar tetap kondusif,” ujarnya
Khofifah kemudian merinci lima langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Pemilu tersebut. Yang pertama yaitu seluruh elemen masyarakat harus menghindari politisasi birokrasi dengan jalan menempatkan ASN pada posisi netral. Berikutnya, dalam kampanye juga harus dihindarkan penggunaan fasilitas negara.
Yang kedua, adalah menghindari politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini berarti ikut mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh money politics.
“Selanjutnya adalah menghindari penggunaan ujaran kebencian, SARA, hoax, ataupun kampanye hitam melalui media massa dan ruang publik. Keempat, setiap pelanggaran Pemilu harus ditindak tegas demi Pemilu yang berintegritas dan berkualitas,” terangnya
Kelima, lanjut Khofifah, semua pihak harus menggunakan jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, sehingga, semua konflik bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi
“Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya minta kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Karena seperti pesan Pak Mahfud Menkopolhukam, Pemilu bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian di masa ini,” pungkas Khofifah
Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Sekjend Kemenko Polhukam, Deputi Bidkoor Hukum dan Ham Kemenkopolhukam RI Sugeng Pramono, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Fadil Zumhana, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Kajati Jawa Timur Mia Amiati, serta pimpinan partai politik.
