Gabungan LSM ATUR Kritisi Kebijakan Pemkot Pasuruan dengan Aksi Demo

184

Pasuruan | SIGAP88 – Aktifis LSM dan Tokoh Masyarakat (Tomas) Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Transparansi Untuk Rakyat (ATUR) Pasuruan, soroti kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan.

Seperti yang tertuang dalam surat pemberitahuan aksi damai yang bakal dilakukan oleh para dedengkot aktifis se- Pasuruan, yang bakal dilakukan pada 24 Juli 2023 nanti.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Pasuruan, yang dinilai perlu adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Advertisement

Dalam tuntutannya, ATUR mengkritisi sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan, dalam kepemimpinan Walikota Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dinilai tidak ada perubahan yang berarti dan signifikan terhadap pembangunan Kota Pasuruan.

“Kami menilai bahwa, sejak dilantiknya kepala Daerah Kota Pasuruan tahun 2021, sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan terutama di bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang pembangunan di Kota Pasuruan,” ungkap Ayik Suhaya, SH., yang ditunjuk sebagai juru bicara aliansi ATUR, Selasa (18/7/23).

Baca Juga  Breaking News : Kapal TB Samudra Sindo II Dikabarkan Tenggelam

Menurut Ayik Suhaya, perlu adanya suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi, akuntabel dan efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengingat sejumlah program prioritas yang dijanjikan oleh Walikota Gus Ipul, dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.

“Banyak sekali program – program yang seharusnya menjadi skala prioritas di kota Pasuruan, yang masih jauh dari harapan masyarakat, dimana pemanfaatan dalam penggunaan anggaran tidak tepat sasaran sehingga terkesan menghambur hamburkan uang rakyat,” tutur Ayik Suhaya.

Persoalan pembangunan JLU juga dianggap kurang terencana dengan matang, baik dari kinerja panitia pembebasan lahan maupun pemanfaatan anggaran, “bahwa good will Pemerintah Kota Pasuruan, terkait pembangunan JLU ini perlu dipertanyakan, mengingat pembangunan Tol khususnya Pasuruan – Probolinggo sudah tercover,” jelasnya.

Baca Juga  Kapolres Jombang Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024

Selain itu, pembangunan lanjutan proyek Payung Madinah serta even – even pusat yang seharusnya tidak ditarik ke daerah, ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga dinilai jauh dari asas pemanfaatan terhadap masyarakat kota Pasuruan.

“Proyek Payung Madinah, ini sebagai contoh dimana kita semua tahu bahwa ternyata pencairan anggaran dari pusat hanya 30 persen dan sisanya menggunakan APBD. sama nantinya JLU juga seperti itu,” cetus Ayik.

Lanjut Ayik, masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah, mengingat angka pengangguran yang terus meningkat, “harusnya pemerintah lebih mementingkan program tentang pemerdayaan masyarakat khususnya di bidang UMKM sehingga bisa menekan angka pengangguran, bukan mengedepankan pembangunan yang bermanfaat khususnya terhadap masyarakat kota Pasuruan,” lanjutnya.

Baca Juga  Peduli Korban Banjir di Jateng, Polres Jombang Kirim Bantuan

Sementara, ada 10 program yang menjadi tuntutan ATUR dalam aksi yang akan digelar, diantaranya 1. Sulitnya Lapangan Pekerjaan 2. Kurang Perhatiannya pada UMKM 3. Pengembangan Wisata kurang maksimal 4. Minimnya Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga 5. Revitalisasi BUMD belum maksimal 6. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang asal-asalan 7. Pendidikan Gratis hanya isapan jempol 8. Kesehatan Gratis tapi tidak diimbangi pelayanan yang berkualitas 9. Digitalisasi layanan yang masih amburadul 10. Layanan 1 pintu yang tidak optimal.

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE