Sumenep | Sigap88 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna tentang jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi Fraksi yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Senin (14/06).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumenep H. Abdul Hamid Munir, SH dan telah dianggap kuorum karena dihadiri lebih dari separuh anggota dewan.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi, SH yang di wakili oleh wakil Bupati Sumenep Hj Dewi Khalifah memaparkan tentang pandangan dari fraksi fraksi mengenai pertanian.
Menanggapi saran dari Fraksi PPP terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penentu kemandirian daerah. namun sampai saat ini Kabupaten Sumenep belum mandiri dengan pengertian tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
“Dengan kebijakan pemerintah pusat untuk terus mendorong pemerintah daerah senantiasa untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan PAD,” ungkap Dewi Khalifah.
Nyai Eva sebutan nama akrabnya menyampaikan, sumber PAD yang sangat potensial untuk dioptimalkan adalah berasal dari pajak daerah dan Restribusi daerah. “Dua unsur tersebut sangat menjadi perhatian pusat dalam kebijakan perpajakan daerah yang mana sudah tertuang dalam Undang Undang Nomer 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah,” jelasnya
“Pemkab Sumenep terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD mengingat penerimaan PAD yang begitu rendah, dan Kedepan sumber sumber PAD yang menjadi potensi, seperti pajak daerah akan terus di optimalkan pengelolaannya,” ucapnya
Selain itu menanggapi pertanyaan dari Fraksi Demokrat terhadap belanja modal yaitu anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar 326 milyar terealisasi sebesar 276 milyar atau 84,78 persen, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 49 milyar.
“Belanja tidak terduga pada anggaran tahun 2021 sebesar 41,2 milyar terealisasi sebesar Rp 18 milyar atau sebesar 43,9 persen, sehingga terdapat efisiensi 23 milyar dan efisiensi tersebut akan diperuntukkan kembali pada APBD tahun anggaran 2022,” terangnya.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari fraksi PKB, fraksi PPP dan Fraksi PAN di bidang pertanian, bahwa Pemkab Sumenep selama ini selalu dan terus membantu para petani agar biaya usaha tani yang di keluarkan oleh para petani berkurang dan menghasilkan produksi yang meningkat.
“Melalui bantuan Saprodi dan bibit unggul baik tanaman pangan seperti benih padi, jagung, ubi kayu dan yang lain,” paparnya.
Pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk tanaman holtikultura, seperti bibit cabe, bawang merah, melon dan yang lain. “Bantuan benih tembakau dan bantuan pupuk gratis untuk petani tembakau,” kata Nyai Eva.
“Demi meningkatkan usaha tani dan hasil tani maka Pemkab Sumenep juga memberikan bantuan infrastruktur dan alsintan seperti hend traktor, perontok padi, pemipil jagung,” jelasnya pula.
Disampaikan oleh Nyai Eva bahwa Pemkab Sumenep telah membangun kemitraan dengan pihak pabrikan penggilingan padi sebagai solusi terhadap nilai jual produksi petani.
“Pemerintah juga membangun peluang marketing yang lebih baik dan dapat lebih luas diluar Kabupaten Sumenep baik pasar Regional maupun pasar Nasional seperti yang telah dilakukan dengan Gurita Centre serta ekspor perdana komoditi daun kelor ke Negeri Cina,” pungkasnya
