Ringkasan Berita
- Polda Jawa Timur bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 29 tersangka.
- Pengungkapan tersebut menyingkap sejumlah modus perekrutan pekerja migran nonprosedural melalui tawaran pekerjaan di Armenia, Jepang, Rusia, Singapura, hingga kawasan Timur Tengah.
SURABAYA | SIGAP88 — Tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji puluhan juta rupiah ternyata tidak selalu menjadi jalan menuju kesejahteraan. Di balik janji penghasilan besar, tersimpan praktik perekrutan pekerja migran secara ilegal yang berpotensi menjerumuskan calon tenaga kerja ke dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Praktik tersebut terungkap dalam operasi Polda Jatim bersama polres jajaran. Melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Polda Jatim membongkar 21 kasus TPPO dan menetapkan 29 orang sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026) mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas perdagangan orang sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Sementara itu, Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum memerinci, dari total 21 perkara yang diungkap, delapan kasus ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka. Adapun 13 perkara lainnya ditangani polres jajaran dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Janji Gaji Besar, Biaya Keberangkatan Puluhan Juta
Ganis menjelaskan, dari sejumlah perkara yang diungkap, pola perekrutan para tersangka menunjukkan modus yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.
“Calon pekerja ditawari kesempatan bekerja di luar negeri melalui media sosial. Iming-iming gaji tinggi menjadi daya tarik utama. Namun, para calon pekerja juga diminta menyerahkan uang dalam jumlah besar dengan alasan pengurusan dokumen dan biaya keberangkatan“ ungkapnya.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan perekrutan PMI secara nonprosedural dengan tujuan Armenia.
“Dalam kasus ini, terdapat 15 korban asal Kabupaten Lamongan yang dijanjikan memperoleh gaji Rp15 juta setiap bulan“ kata Ganis
Untuk bisa diberangkatkan, lanjut Ganis, para korban dibebani biaya hingga Rp75 juta.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya beban yang harus ditanggung calon pekerja sebelum mereka benar-benar memperoleh kepastian pekerjaan di negara tujuan.
Ganis membeberkan, modus serupa juga ditemukan dalam dugaan perekrutan pekerja ke Jepang. Para calon pekerja ditawarkan pekerjaan melalui media sosial dengan biaya yang dipatok antara Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Dua WNI Hendak Diberangkatkan ke Rusia
Persoalan lain yang masih didalami Polda Jatim berkaitan dengan dugaan perekrutan dua warga negara Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia.
Keduanya disebut-sebut dijanjikan penghasilan mencapai Rp54 juta per bulan.
Rencana keberangkatan tersebut berhasil dicegah setelah Polda Jatim berkoordinasi dengan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi. Kedua WNI itu berhasil dihentikan sebelum meninggalkan Indonesia melalui Bandara Juanda.
Meski keberangkatan berhasil digagalkan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap konstruksi perkara serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Selain tujuan Armenia, Jepang, dan Rusia, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI secara nonprosedural sebagai asisten rumah tangga dengan tujuan Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Masyarakat Diminta Tidak Tergiur Tawaran Instan
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penerapan pasal disesuaikan dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak ini mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan tinggi tanpa kejelasan prosedur dan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran.
Masyarakat juga diminta memastikan perusahaan yang menawarkan pekerjaan memiliki legalitas serta proses penempatan yang sesuai ketentuan.
“Apabila menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara nonprosedural, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan kepolisian 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait“. pungkasnya
Pengungkapan 21 perkara ini menjadi peringatan bahwa tawaran bekerja ke luar negeri tidak cukup dinilai dari besarnya gaji yang dijanjikan. Legalitas perekrutan, kepastian pekerjaan, serta perlindungan calon pekerja harus menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang menyerahkan uang maupun dokumen pribadinya.


















