Urus Perkara Lewat Advokat, Kas Kebun Binatang Surabaya Diduga Dikuras Rp3,27 Miliar, Empat Orang Ditahan

0
184
Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS mengenakan rompi tahanan di Kejati Jawa Timur
Empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengenakan rompi tahanan saat berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).

SURABAYA | SIGAP88 — Mengurus perkara hukum melalui advokat merupakan hak setiap orang maupun badan usaha. Namun, ketika pembayaran jasa hukum diduga dibungkus dengan dokumen kerja sama fiktif untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran perusahaan, persoalannya tidak lagi sebatas hubungan profesional antara klien dan penasihat hukum.

Inilah salah satu sisi yang mencuat dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan empat orang setelah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam perkara yang berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur mencatat uang kas perusahaan sebesar Rp3.270.559.452 tidak dapat dipertanggungjawabkan selama kurun 2025 hingga 2026.

Empat tersangka tersebut berasal dari unsur direksi, badan pengawas, dan advokat. Mereka adalah MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta MM, advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Penetapan tersangka dilakukan pada 19 November 2026 melalui surat keputusan Kejati Jatim masing-masing bernomor KEP-1635 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026.

Ketika Jasa Hukum Masuk dalam Konstruksi Perkara

Dalam uraian penyidik, persoalan bermula dari sejumlah pengeluaran yang berkaitan dengan penanganan perkara PDTS KBS.

Terdapat permintaan lawyer fee sebesar Rp100 juta untuk perkara PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Selain itu, muncul permintaan Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara di institusi tersebut.

Persoalan kemudian berkembang ketika pada April 2025 direksi dan badan pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013 hingga 2024.

Dalam proses itu, tersangka MM diduga kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana Rp995 juta. Permintaan dana tersebut kemudian bertambah hingga mencapai Rp2,41 miliar.

Namun, menurut keterangan penyidik, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jawa Timur. Pemeriksaan perkara PDTS KBS oleh Kejati Jatim pun tetap berlanjut.

Fakta ini menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara. Sebab, penyidik kemudian menemukan dugaan penggunaan dokumen kerja sama jasa hukum untuk mempertanggungjawabkan uang perusahaan yang telah dikeluarkan.

Perjanjian Kerja Sama dan Kuitansi Diduga Fiktif

Penyidik mengungkap dugaan keterlibatan bersama antara NW, MN, EES, dan MM dalam membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum.

Dokumen yang dipersoalkan meliputi review standar operasional prosedur (SOP) KBS, sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga fiktif, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.

Dokumen-dokumen tersebut diduga digunakan untuk membuat pengeluaran sebesar Rp2,41 miliar seolah-olah merupakan pembayaran atas kegiatan perusahaan yang sah.

Di sinilah persoalan pertanggungjawaban keuangan menjadi sorotan. Jasa hukum sebagai kebutuhan profesional sebuah perusahaan semestinya didukung pekerjaan yang nyata, perjanjian yang sah, serta bukti pembayaran yang dapat diuji.

Jika dokumen pekerjaan dan transaksi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran ternyata tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya, maka persoalannya berpotensi masuk ke ranah pidana.

Pengeluaran Lain Menambah Persoalan

Temuan penyidik tidak berhenti pada pengeluaran yang dikaitkan dengan jasa hukum.

Pada 2025, terdapat pengeluaran kas PDTS KBS sebesar Rp707.775.022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pada 2026, jumlahnya mencapai Rp152.784.430.

Pengeluaran tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.

Jika digabungkan dengan pengeluaran Rp2,41 miliar yang diduga dipertanggungjawabkan melalui dokumen kerja sama jasa hukum, total uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.

Angka tersebut merujuk pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Empat Tersangka Menghadapi Proses Hukum

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keempat tersangka kemudian ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Para tersangka kemudian dilakukan Penahanan Rutan selama dua puluh hari ke depan terhitung sejak tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” terang Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Yogi Aryanto.

Perkara ini menyisakan persoalan mendasar tentang bagaimana pengelolaan uang perusahaan daerah, khususnya ketika perusahaan menghadapi persoalan hukum.

Pendampingan advokat semestinya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien. Namun, profesionalitas jasa hukum harus berjalan beriringan dengan transparansi transaksi dan pertanggungjawaban keuangan.

Kini, pembuktian mengenai dugaan persekongkolan, penggunaan dokumen yang diduga fiktif, serta aliran uang perusahaan menjadi pekerjaan penyidik dan akan diuji melalui proses peradilan.

Keempat tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.