SURABAYA | SIGAP88 — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi sorotan.
Pesantren dan ulama dinilai harus tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan arah organisasi yang sejak awal lahir dari rahim pesantren tersebut.
Pandangan itu mengemuka dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Forum tersebut menghadirkan Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, Guru Besar Bidang Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UINSA Prof KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim sebagai pembicara utama.
Dalam paparannya, Kiai Asep menegaskan bahwa transformasi NU pada abad kedua tidak boleh memutus akar sejarah organisasi. Menurutnya, NU sejak awal merupakan organisasi yang dibangun dari kekuatan pesantren dan ulama untuk menyatukan potensi dalam menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan.
Ia mengingatkan, pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perjuangan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep.
Menurutnya, kondisi tersebut kemudian mendorong para ulama dan tokoh pesantren membangun organisasi yang mampu menyatukan kekuatan pesantren.
Salah satu proses penting sebelum kelahiran NU, kata Kiai Asep, adalah pembentukan Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai lembaga kaderisasi. Organisasi tersebut menjadi ruang menyiapkan generasi muda, termasuk putra-putra kiai dan tokoh pesantren, untuk meneruskan perjuangan.
Dari proses kaderisasi tersebut berkembang gagasan membentuk organisasi yang lebih besar dan mampu menaungi pesantren-pesantren.
Kiai Asep kemudian menguraikan proses kelahiran NU pada 1926 yang tidak terlepas dari pemikiran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menghendaki organisasi tersebut tidak dibangun oleh perseorangan, tetapi lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Dalam pertemuan yang kemudian dikenal sebagai Komite Hijaz, para ulama membahas berbagai persoalan penting hingga akhirnya nama Nahdlatul Ulama digunakan sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan ulama dan pesantren.
Kiai Asep menyebut struktur awal NU menempatkan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” katanya.
Kritik Dinamika Muktamar
Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep juga menyoroti dinamika penyelenggaraan sejumlah muktamar sebelumnya.
Ia menilai terdapat persoalan dalam proses penyelenggaraan dan mekanisme pengambilan keputusan yang perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi dalam Muktamar ke-35 di Tambakberas.
Kiai Asep meminta agar NU tidak dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang dinilainya tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Ia berharap Muktamar ke-35 tidak berhenti pada agenda pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.
Menurut Kiai Asep, transformasi NU tidak berarti meninggalkan sejarah organisasi. Sebaliknya, transformasi harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal NU dengan menyesuaikannya terhadap tantangan zaman.
Ia menyebut terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Ahlussunnah wal Jamaah, kata dia, memiliki karakter inklusif, mengedepankan persatuan dan mampu membangun hubungan dengan kelompok lain tanpa kehilangan jati diri.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.
Jika dahulu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka pada abad kedua perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.
Kiai Asep menilai NU harus kembali memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan yang mampu memberikan arah bagi masyarakat sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Pers Menyuarakan Gagasan Ulama
Sementara itu, Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh atau Ima mengatakan dialog tersebut merupakan bentuk kontribusi insan pers Jawa Timur dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU.
Terlebih, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Menurutnya, gagasan dialog bermula dari diskusi internal Pokja mengenai kontribusi yang dapat diberikan insan pers dalam menyambut Muktamar ke-35. Gagasan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kiai Asep dan mendapat sambutan positif hingga diwujudkan dalam dialog publik.
Sekitar 60 wartawan dari berbagai daerah di Jawa Timur hadir dalam forum tersebut. Selain insan pers, kegiatan juga diikuti perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan Lesbumi.
Ima berharap gagasan dan pemikiran para ulama serta kiai yang muncul dalam dialog dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari kontribusi pers dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
